Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menegaskan bahwa peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama pada masa pemulihan pasca-pandemi dan percepatan transformasi nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan tertulis pada Seminar Nasional bertema ‘Peran BUMN dalam Memperkuat Ekonomi Dalam Negeri’ yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (25/7/2025). “BUMN tidak hanya sebagai entitas bisnis milik negara, tetapi juga agen pembangunan yang menjalankan mandat strategis negara. Termasuk di dalamnya mewujudkan pemerataan ekonomi, menyediakan layanan dasar dan infrastruktur, menggerakkan sektor…

Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menegaskan bahwa wacana moratorium pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal ini disampaikannya menanggapi isu penghentian sementara pembangunan IKN karena keterbatasan anggaran negara. “Moratorium itu tidak diatur dan tidak ada dalam UU IKN. Kalau kita ingin menyesuaikan pembangunan dengan kemampuan fiskal, maka yang perlu disesuaikan adalah rencana induknya, bukan diberhentikan,” ujar Ahmad Irawan kepada oetoesan.com, di Jakarta, Jumat (25/7/2025). Menurutnya, moratorium justru akan berdampak buruk bagi kesinambungan pembangunan, mengingat infrastruktur yang sudah dibangun bisa terbengkalai. Ia menekankan bahwa UU IKN merupakan hasil…

Dalam rangka menyusun regulasi yang lebih komprehensif mengenai Jabatan Hakim, Badan Keahlian DPR RI menggelar kegiatan Konsultasi Publik Uji Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim ke Universitas Mahendradatta, di Denpasar, Bali, Jumat (25/7/2025). Plt. Kepala Badan Keahlian DPR RI, Lidya Suryani Widayati, menyampaikan bahwa selama ini tidak ada satu pun regulasi yang secara khusus mengatur secara utuh mengenai jabatan hakim. Menurutnya, ketentuan yang ada masih tersebar secara parsial dalam beberapa undang-undang seperti tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung, dan sistem peradilan umum. “Belum ada satu undang-undang khusus yang mengatur secara lengkap mengenai jabatan hakim, baik dari aspek rekrutmen, pembinaan, hingga pengawasannya.…

Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus memberikan perhatian serius terhadap isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kekerasan seksual di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menyusul meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya kasus TPPO dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Kasus-kasus TPPO dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak harus diperkuat aspek pencegahannya. Kami mendorong Kapolda NTT untuk membuka hotline khusus agar laporan masyarakat bisa ditangani lebih cepat sebelum menjadi viral,” ujar Stevano saat mengikuti Tim Kunker Reses Komisi III DPR mengunjungi Mapolda NTT, Kupang, Jumat (25/7/2025). Selain itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengapresiasi langkah Kapolda NTT yang…

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kapolda NTT yang dinilai telah menunjukkan integritas tinggi dalam waktu singkat sejak menjabat. Kinerja Kapolda dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat juga dianggap sebagai langkah positif yang harus dipertahankan dan dikembangkan. “Kapolda NTT menunjukkan kemampuan dan komitmen luar biasa. Ini adalah bentuk pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia,” ujar Sahroni saat memimpin Tim Kunker Reses Komisi III DPR mengunjungi Mapolda NTT, di Kupang, Jumat (25/7/2025). Politisi F-Nasdem ini juga menyoroti sejumlah permasalahan, mulai dari pengawasan hingga kebutuhan anggaran, khususnya pada gedung-gedung tua yang dinilai perlu segera mendapatkan…

Kementerian Perhubungan sebelumnya menyampaikan rencana untuk memperpanjang rute Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek hingga ke Kabupaten Karawang. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengkaji rencana tersebut. “Tentu, rencana ini disambut baik karena akan semakin memudahkan mobilitas masyarakat. Tidak hanya bagi warga yang ingin bepergian ke Jakarta. Tetapi, juga bagi masyarakat di wilayah Jabodetabek yang akan bekerja di Karawang. Apalagi, Karawang sejak dahulu dikenal sebagai pusat industri terbesar di Indonesia,” ungkap Puteri melalui rilis yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Jumat (25/7/2025).  Puteri menilai perpanjangan rute…

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyatakan bahwa berbagai model pemilihan kepala daerah dan norma kepemiluan lainnya berpotensi menjadi bagian dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rencana revisi Undang-Undang Pemilu yang akan datang. Ia menjelaskan bahwa Komisi II DPR RI saat ini tengah mengumpulkan masukan dari berbagai kalangan sebagai bagian dari tahap evaluasi awal, sembari menunggu penugasan resmi untuk membahas revisi UU Pemilu dari pemerintah dan Badan Legislasi DPR RI. “Seluruh exercise konstitusional dan norma-norma yang mungkin diterapkan atas model pemilihan kepala daerah, seperti pemilihan melalui DPRD atau melalui persetujuan nama dari presiden untuk gubernur, akan menjadi bagian…

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran yang penting membangun dan mengembangkan perekonomian Indonesia. Sebagai bagian integral dari sektor publik, BUMN memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menyediakan layanan publik yang vital. “BUMN memiliki peran penting dalam menggerakan ekonomi nasional ditengah ketidakpastian ekonomi global,” kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dalam acara Dialetika Demokrasi dengan tema “Peran BUMN Dalam Memperkuat Ekonomi Dalam Negeri”, di Ruang Abdul Muis Gedung DPR, Kamis (25/7/2025). Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, disebut BUMN adalah perusahaan yang minimal saham pemerintah di dalamnya adalah paling sedikit 51 persen…

Komisi V DPR RI menyoroti lemahnya pengawasan dan tanggung jawab pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kepmenhub atas keselamatan pelayaran. Hal ini menyusul dua kecelakaan laut yang terjadi dalam waktu berdekatan, yaitu tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali dan kebakaran KM Barcelona di perairan Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara. “Belum selesai kesedihan kita di Tunu Pratama, ini ada lagi KM Barcelona yang terbakar di Manado, Sulawesi, dengan beberapa masalah,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Selasa (22/7/2025). Ia menyoroti hasil awal investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang…

Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka, desak pemerintah untuk negosiasikan kembali besaran angka tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Rieke juga mengharapkan akan adanya renegosiasi terkait empat syarat yang diberikan AS untuk relaksasi tarif ekspor dari 32 persen ke 19 persen. Hal tersebut disampaikan Rieke dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN dan RDP dengan Kepala Badan Pelaksana Danantara, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/07/2025) “Saya kira terkait tarif ini masih bisa terjadi renegosiasi. Harus bisa dikomunikasikan, disinergikan dari empat kesepakatan tadi bagaimana ada negosiasi,” tutur Rieke. Sebelumnya dalam rangka relaksasi tarif resiprokal…