Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyoroti sejumlah persoalan strategis yang berpotensi menghambat percepatan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menekankan perlunya optimalisasi pemanfaatan aset negara hingga percepatan transformasi digital di tubuh kedua BUMN tersebut. “Kita bicara soal Perumnas ini, apalagi dengan program pemerintah 3 juta rumah, ini masih jauh dari proporsional. Tapi kita punya harapan besar supaya bisa terealisasi, agar semua bisa mendapatkan manfaatnya,” kata Kawendra agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Perum Perumnas dan PT Pembangunan Perumahan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025). Kawendra juga…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegaskan pentingnya langkah nyata dan sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Panitia Kerja (Panja) Percepatan Eliminasi TBC bersama sejumlah organisasi profesi, lembaga masyarakat sipil, dan kementerian terkait, di Gedung DPR RI, di Jakarta, Senin (14/7/2025). Nihayatul mengungkapkan keprihatinannya terhadap status Indonesia yang kini menempati peringkat kedua tertinggi di dunia dalam jumlah kasus TBC, hanya berada di bawah India. “Karena salah satunya kita ini sudah naik peringkat dari dulu peringkat ke-5 sekarang menjadi peringkat ke-2. Nah, satu langkah lagi sudah menjadi peringkat…

Plt Kepala Badan Keahlian DPR RI, Dr. Lidya Suryani Widayati menegaskan bahwa keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim merupakan kebutuhan mendesak dalam pembaruan sistem hukum nasional, meskipun RUU tersebut belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. Hal itu disampaikannya dalam Webinar Konsultasi Publik bertajuk “Urgensi dan Pokok-Pokok Pengaturan RUU Jabatan Hakim” yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (16/7/2025). Dalam paparannya, Lidya menyoroti pentingnya posisi hakim dalam struktur negara hukum yang menjunjung prinsip rule of law, serta perlunya pengaturan menyeluruh mengenai jabatan hakim dalam satu sistem hukum yang terpadu. “Jabatan hakim bukan sekadar posisi administratif, tetapi merupakan jabatan yang sarat dimensi konstitusional, filosofis,…

Komisi I DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Suriah untuk Indonesia, (H.E) Abdul Monem Annan, untuk membahas potensi kerja sama ekonomi antara kedua negara. Pertemuan ini menandai langkah penting untuk memperkuat kembali hubungan Indonesia-Suriah. Menurut Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, pertemuan ini bertujuan membuka kembali jalur diplomasi. Utut menekankan bahwa Suriah, yang kini memiliki pemerintahan baru, diharapkan dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan Indonesia. “Semoga semangat kebersamaan antara Suriah yang berpenduduk 25 juta dan Indonesia yang berpenduduk 285 juta semakin memperkuat hubungan kedua negara, terutama di sektor perdagangan,” ujar Utut. Ia juga mengenang sejarah penting kedua negara,…

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah secara resmi membentuk dua Panitia Kerja (Panja). Adapun dua Panja yang dibentuk adalah Panja Perumus Kesimpulan dan Panja Draf RUU, yang akan melanjutkan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. Said lantas meminta para Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) untuk segera menyampaikan nama-nama anggotanya ke masing-masing sekretariat Banggar. “Kami mohon para Kapoksi segera memasukkan nama-namanya ke Sekretariat (Banggar),” ujar Said saat menutup Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan jajaran Wamenkeu serta pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Ruang Rapat…

Komisi I DPR RI menyatakan optimistis revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran dapat diselesaikan dalam periode legislatif saat ini, meskipun pembahasannya telah berlangsung lebih dari satu dekade. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan komitmen tersebut saat memimpin Rapat Panja RUU Penyiaran dengan Kadin, Sahabat Peradaban Bangsa, dan AKKSI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025). “Ini dimulai sekitar tahun 2012, sampai hari ini belum juga kunjung selesai tapi kita memang menargetkan di periode ini bisa segera rampung,” ujar Dave, sapaan akrabnya. Ia juga menjelaskan, panjangnya proses revisi RUU Penyiaran salah satunya disebabkan oleh dinamika regulasi yang…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) berjalan secara transparan dan terbuka. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR RI, dalam rangka menyikapi dinamika publik, termasuk aksi demonstrasi yang berlangsung di luar gedung Parlemen terkait tuntutan agar pembahasan RUU KUHAP lebih terbuk. “Kami mendengar ada rekan-rekan mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya melalui demonstrasi. Itu sah-sah saja, namun kami ingin menegaskan bahwa pintu DPR selalu terbuka. Ini rumah rakyat. Kalau ingin menyampaikan pendapat langsung kepada semua fraksi, datang saja ke sini. Silakan masuk, sampaikan di ruangan…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan penjelasan rinci kepada publik terkait perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa seluruh tahapan pembahasan berjalan sesuai mekanisme yang diatur, dengan prinsip transparansi dan keterbukaan sebagai pedoman utama. “Proses penyusunan RUU KUHAP ini dimulai dari rapat kerja dengan Pemerintah, diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Sekretaris Negara, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rapat Panitia Kerja (Panja). Karena perubahan DIM hanya sekitar 20 persen, pembahasan di Panja dapat diselesaikan dalam waktu dua hari,” jelas Habiburokhman dalam konferensi pers terkait…

Anggota Komisi I DPR RI Junico B.P. Siahaan mengingatkan pentingnya pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran. Menurutnya, langkah ini mutlak agar produk hukum tersebut tidak bernasib sama seperti sejumlah UU lain, yang akhirnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai tidak melibatkan publik secara memadai. “Tolong dibantu kami supaya jangan nanti begitu jadi Undang-Undang Penyiaran, teman-teman juga nanti yang judicial review ke MK. Ini nggak bener kan,” ujar Nico dalam Rapat Panja RUU Penyiaran dengan Kadin, Sahabat Peradaban Bangsa, dan AKKSI di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025). Nico menekankan, persoalan utama…

Anggota Komisi I DPR RI Junico B.P. Siahaan menegaskan pentingnya melakukan redefinisi atas konsep “siaran” dalam revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang tengah dibahas. Baginya, hal ini dinilai krusial agar regulasi tidak hanya relevan namun juga bisa mengatur penyelenggara platform digital yang kini mendominasi industri konten. “Awalnya memang redefinisi ini penting. Karena kalau dibilang siaran, definisinya kan one to many. Sementara hari ini platform (digital) tidak merasa bahwa mereka menyiarkan,” ujar Nico, sapaan akrabnya, dalam Rapat Panja RUU Penyiaran dengan Kadin, Sahabat Peradaban Bangsa, dan AKKSI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025). Menurut Nico, tanpa redefinisi yang tepat,…