Penulis: Redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto meminta pemerintah merespons temuan kasus “super flu” di Indonesia secara terukur dan berbasis sistem. Hal ini, tegasnya, tentu tanpa memicu kepanikan di tengah masyarakat. Super flu yang ramai diberitakan merujuk pada influenza A (H3N2) subclade K, sebagai sebuah varian baru influenza yang lebih mudah menular dan saat ini telah menyebar di berbagai negara. Peningkatan kasus dipengaruhi oleh ketidaksesuaian vaksin flu musim ini dengan strain dominan, serta rendahnya kekebalan populasi terhadap subclade tersebut. Super flu ini disebut memiliki penularan yang berlangsung lebih cepat, terutama pada anak-anak, remaja, dan lansia. Menurut Edy, istilah super flu…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai kehadiran langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di lokasi bencana Aceh Tamiang merupakan “obat” psikologis ampuh bagi pemulihan mental siswa dan guru. Namun, ia mengingatkan pemerintah akan tantangan kompleks revitalisasi infrastruktur, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta bahaya laten korupsi dalam pengelolaan dana bencana. Apresiasi dan catatan kritis tersebut disampaikan Fikri merespons langkah cepat kementerian dalam menangani dampak bencana banjir yang melumpuhkan ratusan fasilitas pendidikan di wilayah Sumatera. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan bahwa belajar dari pengalaman gempa di Lombok dan Yogyakarta sebelumnya, kehadiran fisik pejabat…

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta pemerintah menyikapi isu masuknya varian flu baru atau yang disebut sebagai super flu ke Indonesia secara proporsional. Ia menegaskan ancaman tersebut tidak boleh menimbulkan kepanikan, namun juga tidak bisa dianggap enteng. “Negara harus hadir dengan langkah antisipatif yang serius, berbasis data ilmiah, serta komunikasi publik yang transparan agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan tidak simpang siur,” ujar Nurhadi dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com, Rabu (7/1/2026). Nurhadi mendorong Kementerian Kesehatan untuk memperkuat sistem surveilans epidemiologi, khususnya di pintu-pintu masuk negara seperti bandara dan pelabuhan. Menurutnya, kesiapan fasilitas layanan kesehatan juga perlu dipastikan guna…

Anggota DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta Bank Indonesia (BI) serius mewujudkan rencananya membuat kawasan Tapal Kuda meliputi Jember, Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo sebagai salah satu masa depan ekonomi Indonesia. Baginya, wacana ini perlu serius digarap agar terealisasikan. Rivqy mengatakan, perlu adanya kebijakan konkret untuk mewujudkan wacana tersebut. Kebijakan yang dibuat pun harus dirasakan langsung oleh masyarakat. “Tapal Kuda punya modal besar, mulai dari pertanian, perikanan, UMKM, hingga ekonomi kreatif. Tapi faktanya, tingkat kemiskinan masih tinggi, akses permodalan masih sulit, dan kebijakan keuangan belum sepenuhnya berpihak pada pengusaha kecil. Karena itu, komitmen BI patut kita dukung, sekaligus wajib kita…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai kehadiran langsung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di lokasi bencana Aceh Tamiang merupakan “obat” psikologis ampuh bagi pemulihan mental siswa dan guru, namun ia mengingatkan pemerintah akan tantangan kompleks revitalisasi infrastruktur, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta bahaya laten korupsi dalam pengelolaan dana bencana. Apresiasi dan catatan kritis tersebut disampaikan Fikri merespons langkah cepat kementerian dalam menangani dampak bencana banjir yang melumpuhkan ratusan fasilitas pendidikan di wilayah Sumatera. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengungkapkan bahwa belajar dari pengalaman gempa di Lombok dan Yogyakarta sebelumnya, kehadiran fisik pejabat…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyoroti secara serius perkembangan situasi geopolitik global pascapenangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh militer Amerika Serikat. Menurutnya, peristiwa ini bukan hanya krisis bilateral, melainkan ancaman nyata terhadap prinsip kedaulatan negara dan tatanan hukum internasional. “Penangkapan kepala negara berdaulat yang dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme hukum internasional yang sah menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju era politik global yang berbasis kekuatan, bukan hukum,” tegas Sukamta dalam keterangan tertulisnya kepada oetoesan.com, di Jakarta, Selasa (6/1/2026). Legislator Dapil DI Yogyakarta ini menilai, tindakan tersebut berpotensi menciptakan preseden berbahaya yang dapat dinormalisasi oleh negara-negara kuat lainnya. Dampaknya bukan…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menjelaskan berlakunya KUHP dan KUHAP produk hasil kerja Pemerintah Prabowo dan resmi diberlakukan pada 2 Januari 2026. Hal itu, menurutnya, sebagai bentuk reformasi total sistem hukum pidana Indonesia. “Ini merupakan langkah besar meninggalkan warisan hukum kolonial dan menuju sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia,” kata Firman dalam keterangan tertulis kepada oetoesan.com, di Jakarta, Sabtu (3/1/2026). Namun, menurutnya, ada pendapat yang berbeda tentang implementasi KUHP dan KUHAP baru ini. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan menilai bahwa KUHP dan KUHAP baru masih mempertahankan pasal-pasal bermuatan anti-demokrasi dan menggerus prinsip negara hukum.…

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menaruh perhatian serius terhadap dugaan gagal bayar yang terjadi pada platform Dana Syariah Indonesia (DSI). Menurutnya, kasus ini membawa implikasi penting terhadap integritas prinsip syariah dalam industri jasa keuangan. Fintech berbasis syariah tidak hanya tunduk pada ketentuan regulasi keuangan, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral dan etika yang lebih tinggi. Prinsip keadilan (‘adl), amanah, transparansi (shidq), dan perlindungan terhadap pihak yang lemah merupakan fondasi utama dalam transaksi keuangan syariah. Ketika dana masyarakat tertahan dalam waktu lama tanpa kepastian penyelesaian yang jelas, maka persoalan yang muncul bukan semata risiko bisnis, melainkan potensi penyimpangan nilai dan…

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mendesak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk segera melakukan inspeksi menyeluruh terhadap seluruh kapal komersial dan kapal wisata yang beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Desakan tersebut disampaikan berkaca dari rentetan kecelakaan kapal wisata di Labuan Bajo yang menimbulkan korban jiwa dan menjadi perhatian nasional maupun internasional. Mori menegaskan bahwa peringatan cuaca ekstrem telah diumumkan berhari-hari oleh BMKG, termasuk potensi gelombang tinggi dan angin kencang di sejumlah wilayah perairan. “Karena peringatan cuaca sudah disampaikan jauh hari, maka tidak boleh ada kelalaian di lapangan. Kepatuhan terhadap larangan berlayar, kelayakan kapal, kesiapan awak, serta kelengkapan…

Momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) kerap menjadi waktu favorit masyarakat untuk melepas penat di tengah alam terbuka. Di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hutan Pinus Pengger kembali menjadi salah satu tujuan wisata yang menawarkan ketenangan, udara sejuk, dan panorama khas dari ketinggian, meski jumlah pengunjung pada Nataru kali ini tercatat belum seramai tahun-tahun sebelum pandemi. Kawasan wisata alam ini dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Notowono”, yang berarti menata hutan. Pokdarwis tersebut beranggotakan 41 orang yang seluruhnya berasal dari masyarakat setempat. Bersama Perhutani sebagai pemilik kawasan hutan, mereka mengelola Hutan Pinus Pengger sebagai aset wisata berbasis…