Penulis: Redaksi

Anggota Komisi V DPR RI, Ishak Mekki menyoroti serius persoalan exit toll di ruas Jalan Tol Palembang–Kayu Agung yang sudah lama selesai dibangun, tetapi tak kunjung difungsikan. Kondisi ini bukan hanya mematikan potensi ekonomi daerah, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan akibat minimnya fasilitas pendukung. “Exit toll yang dibangun bersamaan dengan jalan tol itu sudah selesai sejak lama, panjangnya sekitar 3 kilometer. Tapi sampai sekarang tidak pernah dibuka. Masyarakat terus bertanya, kenapa ini tidak dibuka?” ujar Ishak Mekki kepada oetoesan.com usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis (3/7/2025). Ishak mengingatkan, exit toll…

Anggota Komisi V DPR RI, Daniel Mutaqien Syafiudin menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah pusat dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak di daerah, termasuk di antaranya membantu infrastruktur prioritas dan strategis di Sumatera Barat. Hal ini disampaikannya usai melakukan kunjungan spesifik meninjau Jalan Bypass Padang dan Jembatan Kayu Gadang Sikabu Sungai Muaro Ulakan di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. “Yang pasti kedatangan kami ke sini juga untuk mendukung apa yang menjadi keinginan di daerah,” ujar Daniel kepada oetoesan.com di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (3/7/2025). Ia mengungkapkan bahwa dari hasil tinjauan langsung, ditemukan beberapa infrastruktur yang memerlukan perhatian serius, seperti jembatan yang patah dan…

Anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi, menekankan pentingnya memandang Bali bukan sekadar destinasi wisata, melainkan sebagai representasi pembangunan ekonomi berbasis budaya lokal. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan Komisi VII DPR RI bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan pemangku kepentingan pariwisata di Rumah Jabatan Gubernur, Denpasar, Bali, Rabu (2/7/2025). Menurut Erna, pembangunan Bali harus dilihat secara lebih menyeluruh, terutama dengan menyoroti potensi besar yang dimiliki sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang berakar kuat di masyarakat lokal. “Kalau kita bicara Bali, kita tidak hanya bicara soal destinasi wisata. Kita bicara tentang ekonomi yang berbasis budaya lokal.…

Kementerian Kesehatan mengungkapkan terjadi kasus dugaan malpraktik dan pelanggaran disiplin pada profesi tenaga kesehatan (nakes) yang terjadi dua tahun terakhir, sebanyak 51 kasus. Dari jumlah tersebut, di antaranya menyebabkan kematian, infeksi dan komplikasi, kesalahan prosedur medis atau administrasi, cacat dan luka berat, hingga ketidakpuasan atau sengketa informasi medis. Melihat hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyerukan pentingnya penguatan Majelis Disiplin Profesi sebagai lembaga yang kompeten, independen, dan kredibel. Hal ini ditekankan untuk memastikan keadilan bagi korban dugaan malpraktik medis sekaligus memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dari upaya kriminalisasi. “Kami akan memastikan bahwa berbagai dugaan malpraktik yang…

Proses penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan kini semakin menjadi sorotan. Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Kebudayaan untuk segera melakukan uji publik terhadap naskah sejarah yang sedang digarap. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, usai kunjungan kerja Komisi X di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatra Barat, Kamis (3/7/2025). Menurut Kurniasih, uji publik sangat penting agar masyarakat bisa memberikan masukan dan testimoni terhadap konten sejarah yang ditulis ulang. “Dengan uji publik, hal-hal yang bersifat kontroversial juga bisa dibahas dan dikoreksi bersama berdasarkan dasar serta fakta yang kuat,” jelasnya. Politisi dari Fraksi PKS ini…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menekankan pentingnya pengembangan pariwisata Peovinsi Bali yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan merata ke seluruh wilayah. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Gubernur Bali, I Wayan Koster, beserta pelaku wisata. Guna membahas arah kebijakan pembangunan sektor pariwisata di Pulau Dewata. Menurut Evita, seperti di katakan Gubernur Bali, pariwisata menyumbang sekitar 66 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadikannya tulang punggung ekonomi masyarakat Bali. Oleh karena itu, perhatian khusus terhadap sektor ini sangat penting. “Pariwisata adalah penggerak utama perekonomian Bali. Maka ke depan, pariwisata harus diarahkan menjadi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Evita.…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang tengah disusun berada di luar rezim Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur pekerja formal. Meskipun demikian, DPR tetap berupaya merumuskan norma perlindungan yang kuat tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan hak asasi manusia bagi para pekerja rumah tangga (PRT). “Kalau kita bicara UU Ketenagakerjaan, mayoritas isinya adalah untuk pekerja formal. Nah, PRT ini termasuk pekerja informal, sehingga pendekatannya tentu berbeda. Tapi bukan berarti mereka tidak layak mendapat perlindungan,” ujar Ledia kepada oetoesan.com usai kegiatan diskusi kelompok terarah (FGD) Baleg DPR RI serap aspirasi di Universitas…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Abidin Fikri menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dirancang di luar rezim Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artinya, pekerja rumah tangga (PRT) tidak akan disamakan dengan pekerja formal dalam hal skema hak dan kewajiban, termasuk soal upah, jam kerja, hingga hak lembur. Hal itu disampaikan Abidin Fikri di sela-sela mengikuti Forum Group Discussion (FGD) serap masukan publik mengenai penyusunan RUU PPRT yang digelar Baleg DPR RI di Universitas Udayana, Denpasar, Bali, pada Rabu (2/7/2025). Menurutnya, pendekatan dalam RUU PPRT ini lebih menekankan pada aspek kemanusiaan dan hak asasi, bukan semata relasi kerja…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri menyampaikan bahwa proses revisi terhadap dua undang-undang penting terkait penyelenggaraan ibadah haji tengah berjalan di DPR RI. Kedua regulasi tersebut adalah Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Abidin, yang juga Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, menjelaskan bahwa saat ini draf revisi kedua undang-undang tersebut sudah masuk ke tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. “Undang-undang penyelenggaraan haji sekarang sudah diharmonisasi di Baleg. Itu memang kewenangan dari Baleg untuk melakukan harmonisasi terhadap pasal-pasal yang berkaitan,” ujar Abidin kepada oetoesan.com, di sela-sela kegiatan Baleg DPR RI di Denpasar, Bali,…

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Abidin Fikri menekankan pentingnya penyelenggaraan haji Indonesia yang adaptif terhadap kebijakan otoritas Arab Saudi. Menurutnya, ke depan Badan Pengelola (BP) Haji harus benar-benar memperhatikan lima poin evaluasi Pemerintah Arab Saudi terhadap pelaksanaan haji Indonesia, sebagaimana disampaikan melalui Nota Diplomasi untuk penyelenggaraan haji 2025. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh negara harus mengikuti aturan yang berlaku di Arab Saudi sebagai tuan rumah penyelenggara. “Kita harus benar-benar adaptif terhadap kebijakan dari otoritas Arab Saudi. Jangan lagi ada keluh-kesah jika kebijakan berubah-ubah. Justru kita harus bersiap dan mampu menyesuaikan,” ujarnya kepada oetoesan.com, di sela-sela kegiatan…