Penulis: Redaksi

Ketua Harian Pengurus Besar Tinju Indonesia (PERBATI), Novian Herbowo, menegaskan bahwa kebangkitan tinju nasional tidak bisa hanya berfokus pada elite, tetapi harus dimulai dari akar: pembinaan di daerah, pembibitan usia dini, dan sistem kompetisi yang hidup. “Kalau mau bangkit, kita tidak bisa hanya bicara pelatnas dan Olimpiade. Kita harus bangun sistem dari bawah. Atlet hebat itu lahir dari kompetisi rutin, dari pelatih-pelatih di kampung, bukan dari program instan,” ujar Novian dalam acara Konsolidasi Nasional PERBATI di Jakarta, Senin, 30 Juni 2025. Pernyataan Novian menegaskan arah baru PERBATI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ray Zulham Farras Nugraha, sosok muda yang langsung…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru terkait pemisahan jadwal Pemilu Pusat dan Pemilu Daerah menjadi momentum untuk mendorong percepatan revisi Undang-Undang Pemilu. “Putusan MK yang memberi jeda antara Pemilu Pusat dan Pemilu Daerah selama 2 hingga 2,5 tahun justru memperkuat urgensi kita untuk segera menyusun perubahan UU Pemilu. Karena sekarang Pilkada dan Pemilu masuk dalam satu rezim yang sama, maka pendekatannya harus kodifikasi, bukan model omnibus law,” ujar Zulfikar dalam video yang dikutip oetoesan.com, di Jakarta, Senin (30/6/2025) Dijelaskannya, merujuk pada kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 pihaknya mendorong…

Kekosongan posisi Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia di Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menuai sorotan dari Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini. Dalam forum rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menlu Sugiono, Amelia menekankan bahwa kekosongan pos strategis tersebut dapat berdampak serius terhadap posisi diplomasi Indonesia di kancah global. “Kita ketahui bahwa pos Dubes RI untuk Amerika dan PBB ini kosong. Padahal Washington dan New York adalah simpul penting dalam diplomasi global. Kekosongan ini tentu berisiko melemahkan diplomasi strategis Indonesia, apalagi di tengah perubahan geopolitik yang begitu cepat,” ujar Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI…

Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menyoroti keputusan Menteri Transmigrasi yang menyediakan area kawasan hutan untuk para transmigran. Ia menyebut, keputusan tersebut harus dievaluasi guna menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan antara kawasan transmigrasi dengan kawasan hutan yang hingga saat ini masih bermasalah. Adian Tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah untuk melepas ribuan bidang status area hutan untuk para transmigran. Hanya saja, upaya tersebut perlu dilakukan secara cermat. “Persoalan Transmigrasi itu cukup kompleks, mereka para transmigran mendapatkan surat lahan yang masuk status area hutan padahal sudah jelas dalam aturan hal ini tidak diperbolehkan”, tuturnya dalam rapat dengan Menteri Transmigrasi di Ruang Rapat…

Di tengah eskalasi geopolitik global yang kian tidak menentu, Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menekankan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan Kemenlu dalam mengevakuasi WNI dari negara-negara yang dilanda konflik. Amelia menyoroti perlunya peningkatan kecepatan dan efektivitas respons Pemerintah dalam menangani evakuasi WNI di luar negeri. Ia membandingkan kesiapan Indonesia dengan negara-negara tetangga, khususnya Filipina, yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya. “Kita perlu mengevaluasi prosedur evakuasi WNI secara menyeluruh agar tidak tertinggal dari negara-negara ASEAN lain seperti Filipina, yang juga memiliki banyak pekerja migran di wilayah konflik dan dinilai lebih cepat…

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Kebermanfaatan Whistleblower System (WBS) di Gedung Nusantara, Senayan, Senin (30/6/2025). Acara ini dihadiri oleh para pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, pengawas, fungsional auditor, serta staf di lingkungan Setjen DPR RI. Dalam sambutannya, Tornagogo Sihombing, Inspektur Utama Setjen DPR RI, menekankan pentingnya membangun budaya anti-korupsi melalui pemahaman yang mendalam mengenai gratifikasi serta optimalisasi penggunaan WBS. “Gratifikasi sering kali dianggap sebagai ucapan terima kasih yang lumrah. Namun, jika tidak ditangani dengan benar, hal ini bisa membuka celah tindak pidana korupsi,” tegas Tornagogo. Ia menjelaskan bahwa gratifikasi mencakup segala bentuk pemberian, seperti hadiah,…

Menyambut tahun baru Islam 1447 Hijriah, Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan 1 Muharam sebagai momentum hijrah kolektif — dari pola pembangunan yang eksploitatif menuju paradigma yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berkeadilan. “Hijrah bukan sekadar berpindah tempat, tapi berpindah cara berpikir dan bertindak. Di tengah tantangan krisis iklim dan ketimpangan energi, saatnya kita berhijrah menuju kebijakan energi yang bersih, adil, dan menjaga amanah bumi,” ujar Jalal sebagaimana dikutip oetoesan.com, di Jakarta, Minggu (29/6/2025). Ia menegaskan bahwa menjaga lingkungan dan mendorong transisi ke energi terbarukan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual umat Islam…

Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyoroti risiko gejolak harga minyak global akibat eskalasi konflik antara Iran dan Israel serta keterlibatan Amerika Serikat. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah agar harga minyak Indonesia (ICP) tidak melampaui asumsi APBN 2025 sebesar 82 dolar per barel, demi menjaga kestabilan subsidi energi dan fiskal nasional. “ICP dalam APBN 2025 dipatok sebesar 82 dolar per barel. Saat ini harga minyak masih di bawah angka itu, berkisar di 75 hingga 79 dolar. Artinya, dari sisi harga, kita masih sangat aman. Namun jika konflik terus berlanjut dan harga melampaui batas asumsi, maka kita harus bersiap…

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, meyakini bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan dunia pesantren di Indonesia. Keyakinan itu didasarkan pada keseriusan Prabowo dalam mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, termasuk penguatan alokasi anggaran dari pemerintah daerah melalui APBD. “Saya yakin Pak Prabowo serius untuk merealisasikan amanat UU Pesantren. Beliau sangat concern bahwa pendidikan harus dioptimalkan, dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah,” ujar Cucun usai pertemuan di Konferensi Internasional Transformasi Pesantren (ICTP) 2025, di Jakarta, Jumat (27/6/2025). Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Aria Bima, menanggapi serius wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan waktu pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai tahun 2031 dengan jeda 2 hingga 2,5 tahun. Menurut Aria Bima, putusan MK atas uji materi yang diajukan sejumlah pihak, termasuk Perludem, akan membawa implikasi ketatanegaraan yang tidak sederhana. Oleh karena itu, perlu dicermati secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam sistem demokrasi dan tatanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. “Perpanjangan masa jabatan DPRD, misalnya, bukan perkara mudah. Kita perlu duduk bersama antara DPR,…