Penulis: Redaksi

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Abidin Fikri, mendorong adanya langkah konkret dalam menghadapi persoalan tata niaga singkong, terutama menjelang panen raya yang diperkirakan terjadi dalam dua bulan ke depan. “Ini sudah mendesak. Kita punya alat untuk bertindak lebih agresif melalui fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang,” tegasnya dalam dalam RDPU Baleg DPR RI dengan Gubernur Lampung dan Ketua Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta (25/6/2025). RDPU ini dalam rangka Penyusunan RUU Tentang Komoditas Strategis. Sebelumnya, Gubernur Lampung dan Ketua Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia menyampaikan keluhan terkait tingginya impor yang dilakukan pemerintah serta kurangnya…

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan pentingnya memasukkan valuasi ekonomi sumber daya kelautan ke dalam sistem kebijakan nasional, terutama untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis ekosistem biru yang berkelanjutan. Demikian hal tersebut disampaikannya saat membuka agenda Seminar Nasional dan Bedah Buku ‘Optimalisasi Valuasi Ekonomi Sumber Daya Kelautan untuk Mendukung Swasembada Pangan Nasional’ di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025). Membedah buku karya Nini Subaryana, Indra menyoroti soal potensi besar kelautan Indonesia yang belum tergarap maksimal. “Kita memiliki garis pantai lebih dari 100.000 kilometer dan ekosistem pesisir yang sangat kaya, namun pemanfaatannya belum mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya,” ujar Indra. Lebih…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dilakukan setelah rampungnya pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini disampaikan Dasco menanggapi perkembangan legislasi yang saat ini tengah berlangsung di Komisi III DPR RI. “Betul begitu. Pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan setelah pembahasan RUU KUHAP selesai,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Menurut Dasco, hal ini penting karena materi tentang perampasan aset tidak hanya diatur dalam satu peraturan perundang-undangan saja, tetapi tersebar di berbagai regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),…

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan melontarkan sejumlah catatan terhadap lemahnya koordinasi antarBUMN yang dinilainya menjadi akar dari banyak persoalan di daerah. Menurutnya, inkonsistensi komunikasi dan ketidakhadiran pemimpin BUMN dalam rapat-rapat penting memperparah ketidakjelasan arah kebijakan korporasi negara. “Ini sudah pertemuan ketiga, tapi Direktur Utama tidak pernah hadir. Bagaimana mungkin kita bisa membenahi kinerja kalau komunikasi dasar saja tidak dijalankan?” ujar Nasim dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Senin (23/6/2025). Ia pun memaparkan salah satu contoh tumpang tindih dan minimnya integrasi antarBUMN, terutama di sektor energi, pertambangan, dan perbankan. Satu di antaranya adalah…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyoroti sejumlah posisi penting duta besar Indonesia yang hingga kini masih belum terisi. Pos-pos tersebut antara lain Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York dan Jenewa, serta Duta Besar RI untuk Jerman. Menurut Dasco, pihaknya telah menerima informasi dari pemerintah bahwa nama-nama calon dubes untuk pos-pos strategis tersebut sudah dipersiapkan dan dalam waktu dekat akan diajukan secara resmi ke DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai mekanisme yang berlaku. “Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos dubes…

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan bahwa kebangkitan koperasi terutama Koperasi Desa Merah Putih, merupakan elemen kunci dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis kerakyatan. Menurutnya, koperasi harus menjadi lembaga utama yang menopang berbagai program pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG) dan ketahanan pangan. “Kita tidak menganut ekonomi sosialis atau liberal, melainkan ekonomi kekeluargaan. Maka, koperasi adalah jawabannya, sesuai konstitusi kita, UUD 1945,” ujar Herman dalam agenda Forum Legislasi dengan tema ‘RUU Perkoperasian Perkuat Peran Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi’ di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025). Dirinya menyebut koperasi bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga wadah…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyuarakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah, menyusul aksi saling serang antara Iran dan Amerika Serikat. Serangan balasan Iran ke pangkalan militer AS di Qatar pada Senin (23/6/2025) dinilai sebagai buntut dari operasi militer gabungan udara dan laut yang dilancarkan AS ke tiga fasilitas nuklir milik Iran dua hari sebelumnya. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, menilai bahwa eskalasi ini tidak dapat dipisahkan dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Israel yang cenderung agresif dan unilateral. Menurutnya, langkah militer yang diambil saat jalur diplomatik belum sepenuhnya ditempuh, hanya akan…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai kebijakan sistem kerja berbasis digital atau Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan terobosan positif di era teknologi dan efisiensi. Namun demikian, ia menekankan bahwa kebijakan ini harus dilandasi dengan perencanaan yang matang dan mekanisme pengawasan yang jelas agar tidak berdampak negatif pada pelayanan publik. “Ide dasarnya sangat progresif. Tapi implementasinya tidak boleh serampangan. Harus diuji terlebih dahulu, apakah efektif? Apakah mengganggu koordinasi? Apakah ASN sudah siap secara teknologi dan kompetensi?” ujar Aria Bima kepada oetoesan.com di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/06/2025). Ia menyoroti perlunya uji coba melalui pilot…

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Immanul Haq menanggapi evaluasi penyelenggaraan jemaah Haji Indonesia yang disampaikan oleh pihak Arab Saudi, khususnya yang menyangkut aspek kesehatan dari jemaah haji. “Itu menjadi catatan kami di Komisi VIII terutama berkaitan dengan revisi undang undang haji dan juga BPKH yang sedang kami lakukan di Komisi VIII. Tentu, misalnya soal istitha’ah (kemampuan) dalam kesehatan,’’ ucap Maman kepada oetoesan.com di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/06/25). Maman berkata bahwa di tahun 2024, Pemerintah Arab Saudi cukup tegas menyangkut aspek kesehatan yaitu harus dimulai dari saat mereka mengidentifikasi siapa jemaah haji yang mau daftar di tahun tersebut. Lebih lanjut, menurutnya,…

Belum lama ini, ramai diberitakan bahwa laman situs daring https://www.privateislandsonline.com memajang informasi penjualan tiga pulau di Indonesia. Ketiga pulau tersebut adalah Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Mala dan Pulau Nakok di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Situs Private Online itu juga memasang informasi penjualan properti selancar di Pulau Sumba, NTT, Pulau Seliu dekat Pulau Belitung, dan Pulau Panjang, NTB, dekat dengan Resor Amanwana di Pulau Moyo. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mendesak aparat penegak hukum segera bertindak tegas atas informasi penjualan empat pulau di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau (Kepri) yang muncul di situs Private Islands Online.…