Penulis: Redaksi

Di balik statusnya sebagai Warisan Dunia, Candi Borobudur masih dibayangi berbagai persoalan klasik pelestarian. Kompleksitas regulasi dan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Kebudayaan, Balai Konservasi Borobudur (BKB), PT Taman Wisata Candi (TWC), dan Pemerintah Daerah membuat pengelolaan candi kerap tidak terkoordinasi. Regulasi sektoral mulai dari pariwisata, konservasi, penataan ruang, hingga perizinan saling bersinggungan sehingga sering menimbulkan disharmoni antara kepentingan pelestarian dan ekonomi. Selain itu, keberagaman status kepemilikan lahan di area penyangga membuat pembatasan pembangunan dan pengendalian ruang sulit dilakukan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa persoalan regulasi merupakan akar dari berbagai hambatan teknis di lapangan.…

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa salah satu fokus utama Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, adalah mengevaluasi progres penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah tersebut. “Penyusunan RDTR menjadi kunci penting dalam memastikan arah pembangunan Natuna yang berada di garis depan perbatasan negara dapat berjalan terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkap Politisi Partai Gerindra ini usai pertemuan dengan Bupati Natuna dan Forkompinda di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (26/11/2025). Selain itu, Azis juga menyoroti persoalan lahan transmigrasi yang hingga kini belum tersertifikasi. Menurutnya, penyelesaian…

Kawasan Batang Industrial Park (BIP) di Jawa Tengah, membutuhkan koordinasi lintas sektor dari kementerian dan lembaga. BIP ternyata dihadapkan pada banyak persoalan yang membelitnya, sehingga pengembangan kawasan industri ini masih belum optimal. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengemukakan, persoalan yang membelit BIP tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Perindustrian, karena melibatkan banyak sektor dari kementerian, lembaga, dan Pemda sendiri. Evita mengaku tercengang mendengar permasalah pelik yang dihadapi BIP, saat Direktur Utama Batang Industrial Park Wihardi Hosen mengungkap semua permasalahannya di hadapan delegasi Komisi VII yang hadir berkunjung ke BIP di Batang, Jawa Tengah. “Kita di sini sebenarnya shopping…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komitmen DPR untuk memperkuat dukungan pusat terhadap pembangunan wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara ke Kabupaten Sambas. Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa Sambas memiliki posisi strategis sebagai “etalase” Indonesia di kawasan perbatasan. Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan dan kualitas infrastruktur di wilayah tersebut menjadi prioritas. “Kami datang dengan niat baik untuk mengetahui kondisi lapangan di daerah perbatasan. Sambas adalah garda terdepan negara, dan karena itu harus mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah…

Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di sekitar PLTU Bengkulu. Hal tersebut disampaikan setelah Komisi XII menerima sejumlah aduan masyarakat yang berbeda dengan data resmi yang dilaporkan pihak perusahaan. Menurut Jalal, perusahaan telah memaparkan ketaatan mereka terhadap pengelolaan lingkungan, termasuk pengukuran baku mutu udara yang dilakukan di lima titik pemantauan. Namun, informasi dari masyarakat dan pemberitaan media menunjukkan adanya indikasi pencemaran yang melebihi ambang batas. “Meskipun perusahaan menjelaskan kepatuhan mereka, informasi yang diadukan masyarakat justru berbeda. Karena itu kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk meneliti lebih lanjut…

Tim Kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Korem 162 Wira Bhakti atas pelaksanaan tugas pokok TNI, baik dalam Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai Korem telah berperan aktif menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung program-program pemerintah di daerah. “Korem 162 Wira Bhakti telah menunjukkan kinerja yang konsisten, termasuk dalam mendukung program ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis, dan inisiatif-inisiatif strategis lainnya. Ini sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat NTB,” ujar Dave dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com di Mataram, Rabu (26/11/2025). Dalam kunjungan tersebut, Dave juga…

Anggota Komisi VII DPR RI, Banyu Biru Djarot menegaskan bahwa peningkatan daya saing industri nasional tidak hanya bergantung pada penyediaan bahan baku mentah semata, tetapi juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi penggerak utama roda industri. “Bicara tentang bahan baku, bahan baku manusia untuk bekerja itu knowledge namanya. Ketika itu ter-upgrade, maka manusia itu memiliki daya tawar, daya saing,” ujar Banyu Biru saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke kawasan industri MM2100 di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu (26/11/2025). Menurutnya, SDM Indonesia tidak boleh hanya unggul dalam jumlah, tetapi juga harus bisa…

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus menjadi “wasit” untuk putuskan berbagai permasalahan persaingan usaha. Sehingga lembaga tersebut bisa memutuskan mana persaingan usaha yang tidak sehat mana yang sehat. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto usai pertemuan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI ke Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Kunspek yang mengundang KPPU itu dilakukan untuk menyerap masukkan dalam penyusunan RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat “Intinya KPPU dibuat revisi perbaikan ini supaya dia bisa menjadi wasit bagi mereka yang…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso menegaskan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperketat pengawasan demi menekan potensi penyalahgunaan izin tinggal warga negara asing (WNA) selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025. Menurutnya, momentum liburan akhir tahun kerap diikuti lonjakan signifikan kedatangan wisatawan mancanegara, sehingga risiko overstay, penyalahgunaan izin tinggal (PISA), hingga pelanggaran administrasi keimigrasian harus diantisipasi secara serius. “Komisi XIII akan selalu mengawasi dan mendorong bagaimana kinerja Ditjen Imigrasi terkait izin tinggal warga negara asing selama musim liburan Natal dan Tahun Baru. Kita berharap Ditjen Imigrasi bisa mendisiplinkan petugas-petugasnya supaya tidak main-main dalam persoalan ini,” ujar Sugiat saat ditemui…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan . Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menekankan pentingnya membangun fondasi yang kokoh dan kerangka hukum yang jelas sebelum pembahasan memasuki tahap substansi. Ia menilai bahwa selama ini pengaturan berbagai komoditas strategis, mulai dari sawit hingga tebu, belum memiliki pola yang terintegrasi sehingga belum mampu memberikan arah yang pasti dalam tata kelola nasional. “Kumpul sama kumpulan sawit, kumpulan tebu, kumpulan apa, kita belum ketemu arah. Lebih bagus kita mulai dari awal lagi. Sekarang ini kita membentuk pondasinya. Jadi bagaimana menyusun sebuah pola integrated system, tapi kemudian yang berkepastian hukum,” ujarnya dalam Rapat…