Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta pemerintah tidak “bertangan besi” mengintervensi harga pasar produk beras. Penilaian itu disampaikan Alex, merespon keluhan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) yang menilai pemerintah telah mengambil langkah ekstrem dengan mencabut izin pedagang yang menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET). “Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali. Bapanas dan Bulog harusnya tangkas bergerak di saat harga melonjak. Kini pemerintah malah ambil jalan pintas, bertindak represif pada pedagang,” tegas Alex dalam rilis yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Selasa (28/10/2025). Alex menilai, jika mau sedikit berlelah-lelah, pemerintah…

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan pentingnya penataan ulang sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Manokwari, Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Bambang saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Manokwari dalam rangkaian kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI ke Provinsi Papua Barat, Senin (27/10/2025). Dalam peninjauan tersebut, Komisi XII menemukan sejumlah persoalan terkait keterbatasan pasokan serta antrean panjang masyarakat di SPBU. Bambang menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencari solusi konkret atas kendala tersebut. “Terkait dengan persoalan BBM, kami…

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam penentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Selly mengingatkan agar tidak ada komponen biaya yang ditutup-tutupi dalam proses pembahasan BPIH, terutama pada masa transisi kewenangan ke Kementerian Haji dan Umrah. “Jangan sampai penentuan BPIH pada saat periode Kementerian Haji dan Umroh ada sesuatu yang kita tutup-tutupin,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umrah di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyoroti adanya potensi inefisiensi dalam sejumlah komponen penyelenggaraan ibadah haji, seperti pelayanan di Armuzna, Makkah,…

Anggota Komisi VIII DPR RI Sudian Noor mendesak Kementerian Haji dan Umrah untuk meningkatkan profesionalisme serta transparansi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ia menilai, hingga kini belum tampak perubahan signifikan dalam tata kelola kementerian tersebut dibandingkan saat masih dikelola oleh Kementerian Agama sebelumnya. “Kita di sini ingin mengingatkan kembali tujuan Kementerian Haji dan Umrah yang dibentuk ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme dalam penyelenggaran ibadah haji dan umrah, (agar) lebih fokus, lebih efisien, dan terintegrasi,” ujar Sudian dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025).…

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menegaskan pentingnya percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di wilayah Papua Barat. Hal ini sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan keberpihakan terhadap warga asli Papua. Hal ini disampaikan Bambang saat memimpin kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Manokwari, Papua Barat. Senin, (27/10/2025). Politisi Fraksi Golkar tersebut menyampaikan bahwa secara regulatif, pelaksanaan kegiatan penambangan rakyat dimungkinkan melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Oleh karena itu, koordinasi yang intens antara pemerintah daerah dan kementerian teknis menjadi kunci agar izin tersebut dapat segera diterbitkan. “Satu solusi bahwa sebetulnya…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda, menegaskan bahwa pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia, termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara) yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, tidak lagi cukup berbasis pada aspek teritorial. Menurutnya, sudah saatnya paradigma pengelolaan perbatasan bergeser ke arah pembangunan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. “Penguasaan perbatasan itu tidak cukup berbasis kepada teritori, tapi sudah waktunya berbasis kepada kemakmuran, berbasis kepada kesejahteraan, berbasis kepada perwajahan sosial-ekonomi yang terbaik,” tegas Huda saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (27/10/2025). Politisi asal PKB itu menyebut Kaltara sebagai “halaman depan rumah Indonesia”…

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menegaskan kesiapan Komisi V untuk menjadi rekomender atau pemberi rekomendasi pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Hal itu disampaikan Danang saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V ke Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (27/10/2025), yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara, perwakilan Wali Kota Tarakan, serta mitra kerja Komisi V dari berbagai kementerian dan lembaga, Danang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga agar arah pembangunan di Kaltara benar-benar terintegrasi dan berpihak pada kepentingan masyarakat perbatasan. “Kalau proses kolaborasi dan sinergi antara rekan-rekan kementerian dengan pemerintah…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus menjadi momentum untuk menguatkan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren di Indonesia.  Penegasan ini disampaikan Fikri Faqih saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di SMP Islam Terpadu Usamah, Kota Tegal beberapa waktu lalu. Pria yang akrab disapa Fikri ini menjelaskan, revisi UU Sisdiknas bertujuan untuk menyelaraskan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman, menciptakan sistem yang lebih berkualitas, dan mengatasi berbagai masalah pendidikan. Lebih lanjut, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini berharap, momentum…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, memimpin langsung Tim Kunjungan Kerja Reses ke Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pembangunan infrastruktur dan transportasi yang pembiayaannya bersumber dari APBN. Menurut Huda, Komisi V menaruh perhatian serius terhadap berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Transmigrasi, BMKG, hingga BNPP dan Basarnas. Ia menegaskan bahwa seluruh program tersebut harus benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. “Kaltara ini bukan hanya provinsi baru…

Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah memulai pembahasan awal mengenai Besar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 pada Senin (27/10/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni mengatakan, pembahasan ini menjadi tahap penting sebelum penetapan biaya haji dan pelaksanaan pelunasan calon jemaah yang ditargetkan selesai paling lambat bulan November. “Disampaikan bahwa biaya haji 2026 memang mengalami penurunan sebesar 1 juta rupiah dari sebelumnya sebesar 88,4 juta. Namun, angkanya tidak memuaskan seharusnya bisa lebih besar,” tuturnya. Ia menjelaskan, Komisi VIII berharap agar biaya haji tahun depan dapat kembali diturunkan tanpa mengurangi kualitas…