Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim menyoroti temuan sumber air kemasan merek Aqua yang diduga berasal dari sumur bor, bukan dari mata air pegunungan sebagaimana selama ini diklaim dalam iklan. Baginya, temuan ini berpotensi menyalahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama mengenai hak rakyat sebagai konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur. “Kok beda dengan klaim di iklan? Di iklan air kemasan tersebut dibilang dari mata air pegunungan terpilih dan diproses tanpa rekayasa. Dari kontradiktif ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat,” kata Rivqy melalui rilis yang disampaikan kepada oetoesan.com, Jumat (24/10/2025). Sebagai informasi, temuan…

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Bayu Dwi Anggono, menegaskan bahwa kolaborasi antara akademisi dan praktisi hukum menjadi kunci dalam membangun sistem perundang-undangan yang lebih transparan, partisipatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bayu kepada Parlementaria usai menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dan Konferensi Nasional ASIPPER (Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-Undangan) yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Bayu menjelaskan bahwa DPR RI saat ini tengah melakukan transformasi kelembagaan guna memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi maupun kebijakan publik lainnya. “Badan Keahlian DPR wajib mendukung dan menyukseskan transformasi DPR yang…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menegaskan bahwa peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali peran santri sebagai penjaga iman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Ia menilai santri merupakan agen perubahan yang membawa nilai kasih sayang bagi seluruh semesta. “Santri bukan hanya ahli ibadah, tapi juga agen perubahan sosial. Mereka harus membawa nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin, berpadu dengan semangat kebangsaan dan cinta tanah air,” ujar Maman, kepada oetoesan.com, Rabu (22/10/2025). Pria yang akrab disapa Kiai Maman itu menilai, tantangan globalisasi menuntut santri menguasai kecakapan baru, baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi, serta kepemimpinan sosial.…

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Santri Nasional (HSN) 2025 kepada seluruh santri, kiai, nyai, dan keluarga besar pesantren di seluruh Indonesia. Ia juga menyambut pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama. Puan pun mengatakan Hari Santri 2025 menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali peran santri dan pesantren sebagai penjaga moral bangsa sekaligus penggerak kemajuan peradaban Indonesia di era modern. “Santri bukan hanya penjaga tradisi keilmuan Islam, tetapi juga aktor penting dalam sejarah masa depan bangsa,” kata Puan melalui rilis yang disampaikan kepada oetoesan.com, Rabu (22/10/2025). Adapun peringatan Hari Santri tahun 2025 mengusung tema ‘Mengawal Indonesia…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menilai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan sebagian uang hasil pengembalian korupsi sebesar Rp13 triliun ke Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan langkah strategis yang sangat tepat untuk memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Legislator PKS ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM harus menjadi prioritas utama kebijakan nasional. “Saya kira sudah tepat Pak Prabowo itu membangun dari SDM, jadi kita sudah lama hanya berkutik tentang infrastruktur dan lain-lain yang tidak langsung bisa mengatasi [persoalan] kehidupan masyarakat,” kata Fikri kepada oetoesan.com, Kamis (23/10/2025). Menurut Fikri, SDM yang berkualitas akan mampu menyelesaikan beragam persoalan di…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyatakan keprihatinan mendalam atas vonis penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Soasio, Tidore Kepulauan, terhadap 11 warga adat Maba Sangaji, Halmahera Timur, Maluku Utara yang dinyatakan bersalah karena menghalangi aktivitas pertambangan nikel di sana. Ia menilai kasus ini mencerminkan ketegangan serius antara kepentingan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan ketimpangan regulasi dalam tata kelola sumber daya alam di Indonesia. “Dalam perspektif reformasi regulasi dan hak asasi manusia, kami menilai bahwa peraturan dan praktik hukum yang ada masih belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat adat dan pejuang lingkungan,” kata…

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VIII, Meitri Citra Wardani, meresmikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di SDIT Brilliant, Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (22/10/2025). Hal itu sebagai bagian dari program lingkungan hidup yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan Komisi XII DPR RI. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan sosialisasi pengelolaan air limbah dan sanitasi sehat kepada pihak sekolah dan masyarakat sekitar. Program IPAL ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan legislatif dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan limbah cair yang ramah lingkungan. Dalam sambutannya, Anggota Komisi XII DPR RI…

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Samuel Wattimena mendorong peningkatan kualitas layanan publik di Bandara Internasional El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pria yang juga duduk di Komisi VII ini sekaligus mengajak seluruh instansi kebandaraan untuk berperan aktif dalam memperkuat promosi pariwisata dan produk UMKM daerah. “Karena saya dari Komisi VII, mitra kerja kami salah satunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta UMKM. Karena itu saya menyoroti bagaimana jika bandara ini lebih proaktif dalam menginformasikan berbagai objek wisata dan kekayaan lokal NTT kepada para penumpang,” ujar Samuel kepada oetoesan.com usai mengikuti kunjungan kerja BURT ke Bandara El Tari, Kupang,…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) harus difokuskan pada tiga aspek utama, yakni kewenangan daerah, kebijakan fiskal, dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tiga hal tersebut dinilai sebagai pilar utama dalam menjaga kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Nasir menjelaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan UUPA selama hampir dua dekade menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan kejelasan dalam pengaturan ketiga aspek tersebut. Ia menilai revisi UUPA bukan hanya untuk memperbarui regulasi, tetapi juga untuk memastikan hak dan kekhususan Aceh benar-benar dijalankan secara optimal. “Sebenarnya yang dievaluasi itu…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Muslim Ayub menegaskan bahwa dana otonomi khusus (Otsus) untuk Aceh perlu diperpanjang tanpa batas waktu sebagai bentuk komitmen negara terhadap kekhususan dan keistimewaan Aceh. Ia menilai, keberlanjutan dana Otsus sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh, menyusul akan berakhirnya masa 20 tahun pemberlakuan dana tersebut pada 2027 mendatang. Muslim menjelaskan, UUPA (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) telah menjadi dasar bagi pemberian dana Otsus yang selama ini berperan besar dalam pembangunan Aceh. Namun, jika tidak segera direvisi, Aceh berpotensi kehilangan sumber pembiayaan penting bagi kepentingan masyarakat. “Dana Otsus ini…