Penulis: Redaksi

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan harapannya agar Timnas Indonesia mampu bangkit dan tampil lebih solid saat menghadapi Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Grup C, Zona Asia pada 25 Maret 2025. Hetifah optimistis Timnas Garuda bisa memperbaiki performa setelah hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya melawan Australia. “Setelah hasil yang kurang memuaskan melawan Australia, saya yakin tim pelatih dan pemain sudah melakukan evaluasi menyeluruh. Pertandingan melawan Bahrain ini menjadi momen penting untuk membuktikan kemampuan Timnas kita. Saya optimis Timnas akan tampil lebih solid dan mampu membawa pulang hasil positif,” ujar Hetifah melalui rilis yang…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa pasal penghinaan presiden dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice). Hal ini disampaikan untuk mengklarifikasi pemberitaan yang menyebutkan sebaliknya. “Seluruh fraksi juga sepakat bahwa pasal penghinaan presiden terkait adalah pasal yang paling penting yang harus bisa diselesaikan dengan restorative justice,” ujar Habiburokhman, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2025). Ia menjelaskan bahwa adanya kesalahan redaksi dalam dokumen yang dikirim ke pemerintah telah menyebabkan kesalahpahaman. Padahal, tujuan dari pasal tersebut adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus ujaran yang multitafsir melalui dialog dan…

Pembahasan undang-undang terkait jabatan di lingkungan militer masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Berbagai pihak menyuarakan kekhawatiran terkait kemungkinan kembalinya dwifungsi ABRI, sebuah konsep yang pernah dominan di era Orde Baru. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa DPR dan pemerintah tetap berkomitmen terhadap supremasi sipil dan profesionalisme TNI. DPR Pastikan TNI Tetap Profesional Saan Mustopa menjelaskan bahwa tidak ada keinginan dari DPR maupun pemerintah untuk mengembalikan dwifungsi ABRI. Ia menegaskan bahwa reformasi yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade harus tetap dijaga, termasuk pemisahan peran TNI dan institusi sipil dalam ranah politik. “Kami tetap…

Rencana pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi dengan kuota 600.000 pekerja dan gaji lebih dari Rp6,5 juta mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher. “Kebijakan ini harus diawali dengan evaluasi menyeluruh terkait kesiapan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Saat ini masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan dalam mekanisme penempatan PMI, termasuk belum adanya evaluasi terhadap Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK),” ujar Netty dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com, baru-baru ini. Selain itu, lanjutnya, hingga kini belum pernah ada rapat resmi antara DPR dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk membahas kesiapan…

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, menggelar sosialisasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Purwakarta, Kamis (20/3/2025). “Peran BPK sejalan dengan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI. Hubungan BPK dan DPR secara jelas diatur dalam konstitusi pada Pasal 23E ayat (2), yang menyebut bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, DPR menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib,” ujar Puteri dalam keterangan tertulis yang diterima…

Anggota Komisi VI DPR RI Subardi, menyoroti pentingnya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kulon Progo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Menurutnya, pengembangan kawasan ini tidak hanya berdampak pada Kabupaten Kulon Progo tetapi juga pada wilayah sekitarnya, seperti Jawa Tengah termasuk Kabupaten Purworejo. Subardi menjelaskan bahwa KEK harus dirancang sebagai ekosistem terpadu yang mencakup berbagai aspek ekonomi. “Kawasannya dibangun menjadi sebuah ekosistem dalam satu kawasan sehingga ada lapangan pekerjaan, ada lapangan bisnis, dan otomatis ekonomi akan bergerak,” katanya kepada oetoesan.com saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Yogyakarta, Jumat (21/3/2025). Legislator Fraksi Partai Nasdem ini, mencontohkan sektor pariwisata sebagai…

Komisi XII DPR RI menyoroti pentingnya kepatuhan perusahaan-perusahaan tambang terhadap kewajiban menjaga lingkungan hidup. Hal ini disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin usai melakukan pertemuan dengan sejumlah perusahaan tambang di wilayah Sulawesi Tenggara, dalam rangkaian kunjungan kerja ke daerah tersebut. “Pertemuan tadi lebih kepada konsolidasi dengan sektor pertambangan, terutama untuk mengingatkan para penambang di Sulawesi Tenggara agar tidak mengabaikan aspek lingkungan,” ujar Syafruddin kepada oetoesan.com, usai Kunjungan Kerja Komisi XII di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (20/03/2024). Menurutnya, meski masih ditemukan perusahaan tambang yang lalai dalam menjaga lingkungan, DPR RI melalui Komisi XII akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat.…

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi di Sulawesi Tenggara harus dilakukan secara ekstra ketat. Hal ini penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan distribusi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. “Memang ini dibutuhkan pengawasan yang ekstra, karena masih ada oknum-oknum yang bermain, mengalihkan BBM bersubsidi kepada sektor-sektor yang tidak semestinya seperti industri,” ujar Syafruddin kepada oetoesan.com, usai Kunjungan Kerja Komisi XII di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (20/03/2024). Ia menekankan bahwa BBM bersubsidi seharusnya tepat sasaran, yakni disalurkan kepada masyarakat yang memang berhak menerima sesuai dengan data yang…

Anggota Komisi XII DPR RI Rocky Candra menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan di Sulawesi Tenggara wajib menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini menyusul temuan penilaian kinerja perusahaan dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang menunjukkan masih adanya perusahaan berstatus merah. “Tadi ada beberapa catatan lingkungan. Dalam penilaian PROPER, masih ditemukan perusahaan yang mendapatkan status merah dan biru. Kami beri masukan agar yang merah segera diperbaiki dan yang biru dipertahankan,” ujar Rocky kepada oetoesan.com di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (20/03/2024). Rocky menegaskan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas perusahaan tambang. Bila ditemukan pelanggaran, pemerintah…

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah melalui kementerian pertanian untuk kembali menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas perkebunan penerima subsidi pupuk. Hal ini disampaikan mantan wakil gubernur Bengkulu untuk menindaklanjuti aspirasi para petani sawit mandiri saat melakukan kunjungan kerja reses di Desa Kembang Mumpo kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu pada Minggu (23/03). “Sawit adalah komoditas perkebunan ungglan yang perlu dikembangkan secara intensif. Terdapat hampir 7 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh petani swadaya”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Minggu. Ketua DPD RI ke-6 itu berharap permen pertanian terkait pupuk subsidi dapat…