Penulis: Redaksi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melepas 100 bus Pulang Basamo yang akan mengantarkan ribuan warga pulang ke kampung halaman di Sumatra Barat (Sumbar). Mudik gratis ini menjadi agenda rutin yang digagas anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade setiap tahunnya, atau masa mudik Lebaran. “Iya ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh salah satu anggota DPR, yaitu Andre Rosiade yang kemudian didukung oleh BUMN untuk mengadakan Pulang Basamo atau mudik bersama gratis,” kata Dasco di lapangan tenis Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (16/3/2025). Dasco mengatakan jika pelapasan 100 bus Pulang Basamo ini merupakan keberangkatan gelombang pertama bagi peserta mudik…

Read More

Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade memfasilitasi Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, untuk melangsungkan pertemuan dengan Direktur Utama (Dirut) Telkomsel Nugroho. Pertemuan itu, untuk membahas soal pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Dharmasraya, khususnya Kecamatan Asam Jujuhan dan Sembilan Koto yang sampai sejauh ini masih belum tersentuh jaringan internet atau blank spot. “Hari ini saya sebagai Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra mewakili Sumatera Barat bersama bupati (yang menjadi) satu-satunya bupati perempuan dari Sumatera Barat Anisa Ramadani, Bupati Dharmasraya Kita bertemu Pak Dirut Telkomsel,” kata Andre dalam keterangannya, kepada oetoesan.com, di Jakarta, Jumat (14/3/20245) Dalam kesempatan itu, Annisa menyampaikan ucapan terima…

Read More

Anggota DPD RI, Tgk Ahmada MZ mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengubah mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) langsung ke rekening guru penerima. Kebijakan ini pun langsung dimulai bulan Maret ini.“Kita mengapresiasi kebijakan Pak Presiden. Ini menjadi harapan guru dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan menempatkan guru sebagai penentu peningkatan kualitas pendidikan,” kata Tgk Ahmada pada Sabtu (15/3/2025).Untuk diketahui, selama 15 tahun terakhir, guru-guru di bawah Kementerian Pendidikan selalu mengeluhkan keterlambatan dan ketidakpastian pencairan tunjangan profesi. Antar kabupaten dan kota memiliki ritme yang pencairan berbeda. Padahal pengiriman tunjangan profesi dari pemerintah pusat selalu dilakukan…

Read More

Komite I DPD RI melakukan rapat audiensi dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa yang mendapat Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jum’at (14/3/2025). TPP Desa dalam rapat audiensi tersebut diwakili oleh Kandidatus Angge dari Nusa Tenggara Timur dan Fety Anggrani Dewi dari Sumatera Barat. Sementara Komite I dihadiri Andy Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur) selaku Ketua dan para Wakil Ketua yakni Carol Simon Petrus (Papua), Bahar Buasan (Bangka Belitung), dan Muhdi (Jawa Tengah) Selain itu, hadir juga dua anggota Komite IV DPD RI yang telah terjalin komunikasi sebelumnya dengan para TPP Desa yang…

Read More

Anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan, menilai bahwa Coretax merupakan terobosan yang baik dalam mempermudah pelayanan bagi wajib pajak. Namun, ia menekankan perlunya perbaikan segera terhadap sistem tersebut, mengingat banyaknya keluhan sejak implementasinya pada Januari 2025. Eric meyakini bahwa melalui perbaikan sistem Coretax, penerimaan pajak akan meningkat pada triwulan kedua tahun 2025 karena kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak. “Saya sangat optimistis, insya Allah bisa tercapai karena kawan-kawan pajak juga serius bekerja. Sistem Coretax sendiri diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara, dengan kontribusi sekitar 70 persen terhadap APBN. Pajak memiliki peran penting…

Read More

Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/3/2025), untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan sistem pelaporan dan pembayaran pajak Coretax. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan fakta menarik dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jawa Barat I, Kurniawan Nizar, beserta jajaran. Hanif menjelaskan bahwa pasca-implementasi Coretax, pertumbuhan bruto dan neto Kanwil DJP Jawa Barat I periode Januari–Februari 2025 menunjukkan tren positif. “Tapi di sini cukup menarik, karena…

Read More

Sejak diterapkan pada 1 Januari 2025, Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) menuai banyak keluhan dari wajib pajak (WP), terutama di media sosial. Menyikapi hal tersebut, Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (14/3/2025), guna menyoroti pentingnya percepatan perbaikan sistem tersebut yang dinilai belum siap digunakan. Sistem Coretax, yang awalnya diharapkan menjadi solusi digitalisasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi, justru mengalami berbagai kendala teknis. Beberapa di antaranya adalah kesulitan akses, gagal login, serta gangguan dalam proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengelolaan dokumen perpajakan. Kondisi ini menyebabkan banyak wajib pajak mengalami…

Read More

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyoroti sejumlah pasal krusial pada draf Perubahan UU TNI. Ia menyebut Pasal 47 terkait posisi prajurit di jabatan sipil perlu dipertimbangkan dengan matang dari sisi profesionalisme. Nurul mencermati aturan prajurit yang hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri dengan beberapa pengecualian untuk jabatan tertentu. Perubahan pada pasal ini, menurutnya, harus melihat kebutuhan nasional. “Perlu ada penyesuaian dalam aturan ini agar tetap sejalan dengan prinsip profesionalisme TNI, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan nasional,” kata Nurul dalam keterangan resminya kepada oetoesan.com, di, Jakarta, Jumat (14/3/2025). Tak hanya itu, Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut juga mencermati…

Read More

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online memang sudah seharusnya diberikan. Ia pun meminta pihak aplikator untuk memenuhi imbauan dari Pemerintah. “Langkah tepat dari Pemerintah untuk memperhatikan nasib para pekerja berbasis aplikasi. THR untuk pengemudi ojol dan kurir online adalah bentuk kepedulian dan apresiasi yang layak diberikan,” ujar Netty, dalam keterangan tertulis kepada oetoesan.com, di Jakarta, Sabtu (15/3/2025). Oleh karenanya, Netty mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau perusahaan aplikasi untuk memberikan THR bagi ojol dan kurir online. “Presiden menunjukkan keberpihakannya kepada para pekerja berbasis aplikasi yang selama…

Read More

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyoroti kasus kecurangan distribusi MinyaKita, mulai dari pengurangan takaran hingga adanya peredaran MinyaKita palsu di pasaran. Puan menilai adanya praktik oplosan hingga pengurangan takaran MinyaKita terjadi karena kurangnya pengawasan. “Kasus pengurangan takaran dan pemalsuan MinyaKita harus menjadi pelajaran agar pengawasan produk pangan semakin ditingkatkan sehingga tidak berujung pada penyalahgunaan yang merugikan rakyat,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Jumat (14/3/2025). “Jika Pemerintah tidak segera bertindak tegas dan melakukan perbaikan sistem pengawasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun,” imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai…

Read More