Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan mitigasi bencana dalam menghadapi cuaca ekstrem yang kini semakin sering terjadi. Sebab itu, ia menekankan, kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti banjir dan longsor, membutuhkan perhatian serius dari seluruh stakeholder terkait, terutama soal prediksi dan penanganan teknis di lapangan. Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke TBBM Panjang Pertamina (Persero) dan PLN UID Lampung, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (12/3/2025). Pada kesempatan yang sama, ia mengapresiasi peran berbagai pihak, termasuk PLN yang telah memberikan bantuan kepada korban banjir di Bekasi.…

Dalam rangka memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan menjelang Idulfitri 1446 H, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI menggelar kunjungan ke PLN UID Lampung dan PT Bukit Asam Tbk di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Rabu (12/3/2025). Memimpin agenda, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya pasokan listrik yang andal, terutama untuk kebutuhan masyarakat serta tempat-tempat strategis seperti masjid untuk salat Ied, bandara, stasiun, dan pusat kegiatan lainnya. Dirinya pun menyampaikan ketersediaan listrik harus mendapat perhatian, khususnya selama masa Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2025. Maka dari itu, ia menegaskan PT PLN (Persero) dan…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG/Elpiji) bersubsidi di Lampung, khususnya menjelang Idulfitri 1446 H/2025 M. Pernyataan ini disampaikannya dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Rabu (12/3/2025). Perlu diketahui, Provinsi Lampung merupakan gerbang transportasi utama menuju provinsi-provinsi lainnya di kawasan Sumatra, khususnya untuk distribusi energi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi BBM serta LPG bersubsidi menjadi prioritas utama, terutama menjelang dan setelah Idulfitri. “Pengawasan terhadap lembaga penyalur sangat diperlukan untuk…

Keresahan melanda calon jemaah haji Indonesia menjelang penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M. Setelah kabar baik penurunan biaya haji menjadi Rp55,4 juta, kini muncul isu pembatasan usia maksimal 90 tahun oleh Kerajaan Arab Saudi yang memicu kekhawatiran di tanah air. Hal ini, ditambah dengan antrean haji yang sudah mencapai 5 juta orang. Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, dengan tegas meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera melakukan antisipasi, memberikan penjelasan, dan kepastian kepada masyarakat. “Isu pembatasan usia ini meresahkan juga, mungkin perlu antisipasi dan skema, karena sudah ada info bahwa ada jemaah narik setoran haji karena kalau dihitung-hitung secara usia,…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengapresiasi atas dibentuknya Kementerian HAM di era kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, presiden periode ini memiliki keseriusan terkait dengan pembangunan kesadaran HAM dan peningkatan pembelaan terhadap hak ajaran manusia. “itu dibuktikan (dengan) dibentuknya Kementerian baru, yaitu kementerian HAM yang kita harapkan bisa berkolaborasi dengan komunitas HAM terkait dengan pembangunan HAM,” ujarnya kepada oetoesan.com di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). Ia pun berharap, Komnas HAM dalam kolaborasinya dengan Kementerian HAM terkait dengan penuntasan kasus-kasus pembangunan HAM yang masuk. Ia pun mengaku bahwa Komisi XIII siap mengawal penuntasan isu tersebut…

Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus meminta Pemerintah memperhatikan daerah pertanian yang ditunjuk untuk menjadi food estate, yang disesuaikan dengan potensi di daerahnya. Ia mengungkapkan bahwa Komisi IV DPR RI mendukung langkah pemerintah terkait food estate meski di tengah efisiensi yang ada. “Tapi (harus) betul-betul melihat bahwa daerah-daerah yang ditunjuk untuk meningkatkan produksi beras dan jagung harus sesuai dengan potensi daerah tersebut,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). Ia mengaku khawatir kejadian food estate seperti di Papua terulang kembali dan ramai menjadi pembicaraan di berbagai grup pertanian. Diketahui,…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mengungkapkan keprihatinannya terhadap implementasi teknologi Carbon Capture Storage (CCS). Diketahui, teknologi CCS direncanakan untuk mendukung Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan mencapai target keberlanjutan. Dalam rapat kerja Komisi VI, Eko menyatakan bahwa meskipun teknologi ini terdengar menjanjikan, tetapi belum ada tindakan konkret yang terlihat khususnya dari PT Pertamina Hulu Energi yang berperan besar dalam proyek ini. Menurut Eko, meski sektor CCS sudah sering dibicarakan sebagai “bisnis seksi” yang memiliki potensi besar, proyek ini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. “Kita katanya ingin menjadi pemain utama di teknologi CCS dengan target kapasitas storage sekitar 7,3 Gigaton. Tapi,…

Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menyoroti keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang secara sepihak memutus kontrak kerja terhadap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa. Ia mensinyalir pemutusan itu berkaitan dengan adanya isu rekrutmen baru untuk menjadi bagian dari TPP Desa itu. “Soal desa, pendamping desa itu ada yang suara-suara sumbang, ada yang sudah rekrutmen baru, ada yang diperpanjang, yang jelas bagaimana? apakah diperpanjang atau rekrutmen baru?” ujar Haryanto di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara, DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2025). Pertanyaan yang sama disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko. Ia mengungkapkan pihaknya telah menerima…

Di hari kedua, beberapa organisasi gerakan perempuan turut hadir, antara lain Maju Perempuan Indonesia (MPI) salah satu gerakan pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak perempuan yang beranggotakan perempuan-perempuan hebat mulai dari aktivis, akademisi, hingga pejabat publik. Selain itu, Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (GPPI), Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP), Komisioner KPAI, Komnas Ham, dan Perwakilan KPI Pusat. Silaturahmi sekaligus buka bersama dengan MPI, GPSP dan GPPI berlangsung di Rumah Dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Kuningan, Jakarta Selatan.“Perempuan Indonesia telah menunjukkan peran dan kontribusi yang luar biasa. Puluhan tahun saya terus mendorong peran-peran perempuan dalam berbagai ruang baik…

Merespon ramainya pemberitaan perihal dugaan tindakan asusila kepada anak oleh oknum petinggi Polisi yang menjabat Kapolres di NTT, yang videomya bocor di Australia, Ketua Komite III DPD RI, Fillep Wamafma mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas dan memproses hukum perbuatan tersebut. Sebagaimana ramai diberitakan oleh media, kasus ini terungkap dari Pemerintah Australia yang berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Saya rasa, tindakan penonaktifan dari jabatan dan tugas Kapolres pada yang bersangkutan harus segera diikuti dengan tahapan lain yang merupakan rangkaian proses hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dan membawa terduga pelaku ke pengadilan hingga dijatuhi hukuman yang setimpal,” tegas…