Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti permasalahan terkait penemuan Pertamax oplosan yang melibatkan PT Pertamina dan sub-holdingnya. Mufti Anam menegaskan bahwa permintaan maaf yang disampaikan oleh pihak Pertamina tidak cukup untuk menutupi dampak yang dirasakan oleh konsumen. “Heboh Pertamax oplosan saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk mengganti kerugian mereka?” ujar Mufti Anam dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina dan Sub-holdingnya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Lebih lanjut, Mufti Anam menekankan bahwa konsumen membeli bahan bakar…

Anggota Komisi VI DPR RI Mulyadi menegaskan pentingnya pemberantasan mafia migas di sektor energi untuk menjaga perekonomian nasional. Ia mengaku pernah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2009-2014 untuk melakukan reformasi tata kelola energi, namun hal tersebut tidak dilakukan. “Pada periode 2009-2014, saya menjadi Anggota DPR di Komisi VII yang saat itu bermitra dengan Menteri ESDM, di mana terdapat Pertamina di dalamnya. Saat itu, saya mencurigai adanya mafia migas dan mengusulkan agar tata kelola energi Indonesia direformasi. Alhamdulillah, kini indikasi adanya mafia migas terbukti. Bahkan yang lebih mengecewakan, ada kolaborasi antara pihak luar dan dalam negeri,” ungkap…

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay menegaskan pentingnya perhatian Menteri Pariwisata terhadap berbagai pandangan dan catatan yang telah disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi VII dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan. Hal tersebut disampaikan Saleh saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Pariwisata di DPR RI, Selasa (12/3/2025). Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU tersebut antara lain mempertahankan substansi pendidikan tentang sadar wisata, pendidikan informal dan nonformal, serta keberadaan politeknik kepariwisataan. Selain itu, Komisi VII juga mengusulkan untuk memperkuat norma pengaturan mengenai kelembagaan kepariwisataan serta merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan kepariwisataan, terutama di daerah. “Peraturan…

Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menilai sengkarut mega korupsi produk minyak menjadi momentum melakukan reformasi dan bersih-bersih di internal Pertamina. Menurutnya, reformasi perlu dilakukan melalui perombakan manajemen agar terjadi penyegaran dan memenuhi tanggung jawab moral atas kasus yang menimpa Pertamina. “Pertamina harus melakukan perombakan manajemen, reformasi internal sebagai tanggung jawab moral atas kelalaian perusahaan, sehingga publik memberikan kepercayaan,” ujar Subardi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Pertamina (Persero) dan Subholding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan DI Yogyakarta itu mengungkapkan, kasus mega korupsi Pertamina sangat merugikan masyarakat.…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya langkah strategis dalam penanganan bencana banjir yang kerap melanda wilayah seperti Dayeuhkolot, Baleendah, dan daerah di sepanjang Sungai Citarum. Dalam kunjungannya ke Desa Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/03/2025), Cucun memastikan semua pemangku kepentingan, khususnya mitra DPR seperti BNPB, segera mengambil tindakan nyata untuk mitigasi dan penanggulangan bencana. “Kita tidak bisa hanya menunggu, harus ada strategi konkret. Seperti di Ciliwung, sekarang danau di Ciawi sudah mulai difungsikan. Saya juga berdiskusi dengan Bupati dan akan menyampaikan hal ini dalam rapat bersama BNPB agar ada solusi tepat untuk banjir di sini,” ujar…

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya soliditas antara Indonesia dan Vietnam dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Hal ini disampaikannya usai menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV), To Lam, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Puan menekankan bahwa di tengah berbagai tantangan global, termasuk konflik dan perang yang terjadi di berbagai belahan dunia, negara-negara ASEAN harus memperkuat kerja sama dan solidaritas demi menjaga stabilitas kawasan. “Dibutuhkan soliditas negara-negara ASEAN untuk lebih kuat, lebih solid dalam bergotong royong membangun negaranya masing-masing dan menjaga Asia Tenggara secara khusus,” ujar Puan dalam konferensi pers usai pertemuan.…

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR terbuka menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini disampaikan Puan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025), di tengah pembahasan revisi UU TNI dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, serta Menteri Sekretariat Negara. “Tentu saja DPR membuka diri untuk menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam pembahasan RUU TNI ini. Insya Allah keputusan yang dihasilkan nanti adalah yang terbaik…

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta perusahaan aplikator layanan transportasi daring memberikan bonus hari raya secara tunai bagi pengemudi ojek dan kurir daring. Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di Istana Negara seusai pertemuan dengan CEO perusahaan aplikator, perwakilan pengemudi ojek daring, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet. “Kami mengapresiasi arahan Presiden Prabowo yang meminta adanya bonus hari raya secara tunai bagi pengemudi dan kurir daring. Keputusan ini mencerminkan semangat musyawarah tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, dalam hal ini para pengemudi ojek daring,” ujar Kurniasih dalam…

Komisi I DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (PEPABRI) guna mendapatkan masukan terkait perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi, termasuk dalam revisi UU TNI. Menurut Utut Adianto, setiap undang-undang harus memperhatikan hak rakyat dalam berbagai aspek, yakni hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), serta hak untuk dijelaskan (right to be explained). Prinsip ini menjadi dasar dalam upaya revisi UU TNI, sebagaimana sebelumnya diterapkan dalam pembahasan…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Holding dan PT Perhutani di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Rapat ini bertujuan untuk meminta keterangan terkait tata kelola perkebunan dan kehutanan berdasarkan temuan BPK. Memimpin agenda, Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menjelaskan bahwa tugas dan fungsi BAKN DPR RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Pasal 112D Ayat 1 dan 2. Sebagaimana yang diketahui, BAKN memiliki kewenangan untuk menelaah temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada…