Penulis: Redaksi

Banjir yang melanda di Desa Karangligar, Telukjambe Barat, Karawang, kembali menjadi perhatian serius berbagai pihak. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, harus bahu-membahu dalam menangani dampak banjir serta mencari solusi jangka panjang agar kejadian ini tidak terus berulang. “Banjir di Karangligar ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah terjadi belasan, bahkan puluhan tahun. Oleh karena itu, tidak cukup hanya dengan penanganan darurat, tetapi juga harus ada solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus menjadi korban setiap musim hujan,” ujar Saan Mustopa kepada oetoesan.com di Karangligar, Karawang, Jawa Barat, Minggu (9/3/2025). Menurutnya, saat ini…

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian dapat memahami kondisi PT Krakatau Steel saat ini yang penuh tantangan secara finansial. Meskipun demikian, ia mendorong agar operasional dari BUMN pelat merat tersebut dapat terus didukung dengan kebijakan yang optimal agar industri baja nasional bisa bangkit kembali dan menjadi kebanggaan tanah air. “Industri baja ini (Krakatau Steel) telah melakukan restrukturisasi dua kali dan harus didukung dengan kebijakan yang optimal untuk melindungi industri baja nasional. Karena industri ini merupakan muruah bangsa Indonesia,” katanya saat diwawancarai oetoesan.com usai Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi VI DPR RI, ke Cilegon, Banten, Jumat (7/3/2025). Ia menekankan industri raksasa yang…

Anggota Komisi IV DPR RI Cindy Monica meminta pemerintah menindak tegas produsen Minyakita yang terbukti curang karena menjual produk yang tidak sesuai takaran. “Kasus ini menunjukkan adanya potensi kecurangan yang merugikan masyarakat. Kami meminta pemerintah dan pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap produsen yang terbukti melanggar ketentuan,” ujar Cindy Monica dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com di Jakarta, Minggu (9/3/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan, Minyakita dicanangkan sebagai solusi dari problematika minyak goreng agar dapat dijangkau masyarakat. Namun, ketidaksesuaian takaran yang diperjualbelikan kepada masyarakat dapat membuat kepercayaan menurun terhadap program tersebut. Maka, tegasnya, perlu audit menyeluruh agar para produsen…

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono, memastikan bahwa takaran Minyakita, khususnya yang ada di Pasar Tradisional Gorang – Gareng Kawedanan, Magetan, sudah sesuai ketentuan, yaitu 1 liter. “Saya lakukan pengecekan harga sembako sudah dua hari ini di Magetan terhadap beberapa harga bahan pokok strategis kebutuhan rakyat, mulai beras, gula, minyak kita, bawang putih, bawang merah, telur dan juga tepung terigu” papar Riyono dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Minggu (9/3/2025). Melihat suasana pasar tradisional tersebut, Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VII ini mendapatkan kondisi ketersedian stok relatif masih cukup dan juga harga juga masih aman terkendala. Meskipun memang…

Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh menegaskan tidak ada keputusan dalam Rapat Kerja Komisi II bersama KementerianPAN-RB dan BKN untuk mengangkat serentak Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), baik yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK). Ia menegaskan bahwa salah satu hasil dari rapat kerja tersebut adalah bahwa KemenPAN-RB harus menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan CPPPK pada Maret 2026. Keputusan tersebut diambil atas semangat untuk percepatan pengangkatan, dari yang semula usulan awal dari KementerianPAN-RB bahwa semua pengangkatan, baik CPNS maupun CPPPK, adalah di akhir 2026. “Bisa dilakukan bertahap. Bahkan…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, mengatakan bahwa PT Krakatau Steel telah merugi triliunan rupiah per tahunnya. Hal ini perlu disupport oleh pemerintah dengan kebijakan dan dukungan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) agar Krakatau Steel menjadi industri baja yang membanggakan. “Kami melihat industri baja kita itu strategis, tetapi di balik itu merugi, merugi, dan merugi, bahkan sempat dikatakan bangkrut. Ini semua perlu disupport dari kebijakan pemerintah agar menjadi industri baja yang membanggakan,” katanya saat diwawancarai oetoesan.com di Cilegon, Banten, Jumat (7/3/2025). Ia melanjutkan, industri baja harus mendapatkan kebijakan terkait persaingan impor untuk konsumsi baja nasional dan mendapatkan dukungan…

Tim Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Semarang, Jawa Tengah, dengan menyelenggarakan pertemuan bersama Pemda dari 14 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPR, M. Giri Ramanda N. Kiemas, menyampaikan bahwa anggaran untuk belanja pegawai, rata-rata sudah di atas 30 persen, bahkan ada yang sudah hampir mencapai 50 persen. Hal tersebut, tambahnya, menyebabkan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami kesulitan saat harus mengajukan formasi baru ataupun untuk membayarkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. “Sehingga ini menjadi kendala, bahwa tidak bisa semua yang terdaftar di pangkalan data dan…

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendukung kegiatan Badan Keahlian DPR RI yang melakukan Focus Group Discussion terkait RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), yang diselenggarakan di Universitas Bina Bangsa, Serang, Banten. Menurutnya, kegiatan ini bagian dari menjaring aspirasi masyarakat guna menggali persoalan yang ada di masyarakat. Salah satunya terkait upaya yang dilakukan agar guru nonformal atau guru PAUD dapat diakui dalam undang-undang Sisdiknas yang baru. Sebab, katanya, pengakuan guru nonformal seperti PAUD tersebut belum dibahas dalam undang-undang sebelumnya. “Ditambah dengan wajar atau wajib belajar 13 tahun sekarang itu adalah sudah menyentuh…

Polemik pengangkatan Calon Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) terus bergulir. Sebagian besar dari mereka yang sudah lulus di tahap akhir mengeluh karena terjadi penundaan pengangkatan alias tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Diketahui, pengangkatan CPNS 2024 yang semulanya di Bulan Maret 2025 (usul penetapan NIP) menjadi mulai diangkat dan melaksanakan tugas pada 1 Oktober 2025 secara serentak. Sedangkan, untuk pengangkatan PPPK Tahap I yang semulanya di Bulan Juli 2025 (usul penetapan NIP diundur menjadi 1 Maret 2026 secara serentak. Hal itu sebagaimana ditetapkan KemenPAN-RB melalui Surat Edaran (SE) bernomor B/1043/M.SM.01.00/2025. Meskipun demikian,…

Banjir dan bencana alam lainnya yang semakin sering terjadi dan tak terkendali di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan betapa gentingnya krisis iklim yang sedang masyarakat hadapi. Curah hujan ekstrem, naiknya permukaan air laut, serta kerusakan lingkungan di darat dan perairan memperparah situasi, mengancam keselamatan warga dan menimbulkan kerugian ekonomi. Merespons hal itu, Anggota Baleg DPR RI Muhammad Kholid, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Keadilan Iklim adalah kebutuhan mendesak. “Dalam menghadapi bencana alam yang disebabkan oleh krisis iklim ini, sudah saatnya Indonesia memiliki payung hukum yang jelas dan kuat terkait keadilan iklim,” tegas Kholid dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Sabtu…