Penulis: Redaksi

Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti masih lemahnya pelindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Ia menekankan pentingnya pembentukan kantor pelindungan pekerja migran di luar negeri, yang diharapkan dapat memaksimalkan komunikasi antara perwakilan negara dengan PMI. “Undang-undang ini perlu mengatur keberadaan kantor pelindungan di luar negeri. Para pekerja migran adalah pahlawan devisa, sehingga mereka harus mendapat perlindungan yang jelas. Jangan hanya diberikan beban administratif, seperti kewajiban lapor ini-itu, mengikuti pendidikan, dan memenuhi berbagai syarat, tetapi ketika mereka sudah berangkat, justru tidak…

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, yang dipimpin oleh Wakil Ketua BURT DPR RI Ilham Pangestu, mengunjungi Rumah Sakit (RS) Mitra Medika Premiere Medan untuk meninjau Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. “Karena ini kunjungan pertama kami (BURT DPR RI) ke RS Mitra Medika Premiere Medan, kami ingin melihat apakah fasilitas modern dan berstandar internasional yang dimiliki RS ini benar-benar layak, baik bagi masyarakat maupun Anggota DPR RI, khususnya dari dapil Sumatera Utara. Nyatanya, kami menilai RS ini sangat layak menjadi rujukan utama pelayanan kesehatan,” ujar Ilham, usai memimpin…

Kemendikdasmen Ril, per 3 Maret 2025, meluncurkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Terdapat empat jalur dalam sistem ini, yaitu Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi, yang masing-masing memiliki persentase berbeda sesuai dengan kondisi dan karakter permasalahannya. Terkait dengan aturan baru tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi dan menyambut baik upaya pemerintah dalam memperbarui dan memperbaiki sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Sebab, menurutnya, sistem PPDB tersebut selama ini dinilai menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakmerataan sosial dan geografis, kelemahan sistem, permasalahan validasi dan verifikasi, ketimpangan akses pendidikan, dan…

Dalam upaya memastikan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas, Komisi IX DPR RI terus memberikan perhatian besar pada program-program kesehatan prioritas. Salah satunya adalah program cek kesehatan gratis yang kini sedang digalakkan oleh Kementerian Kesehatan, meskipun adanya kebijakan efisiensi anggaran. Agar program Cek Kesehatan Gratis dapat berjalan efektif, Anggota Komisi IX DPR RI Maharani menekankan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan program tersebut tetap berjalan efektif, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Terkait kebijakan efisiensi anggaran, ia memastikan program cek kesehatan gratis tetap menjadi prioritas utama meskipun adanya pemangkasan anggaran di beberapa sektor. “Kami mengawasi secara ketat prioritas penggunaan anggaran…

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut baik upaya pemerintah dalam memperbarui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang selama ini dinilai menimbulkan berbagai kendala, seperti ketidakmerataan sosial dan geografis, kelemahan sistem, serta permasalahan validasi dan verifikasi data. Hal tersebut disampaikannya menanggapi penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Dalam aturan baru ini, terdapat empat jalur penerimaan murid baru, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Hetifah berharap kehadiran SPMB mampu mengatasi berbagai kendala yang terjadi dalam sistem lama (PPDB) serta mencerminkan prinsip keadilan, terutama bagi siswa…

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mengapresiasi langkah pemerintah melalui PT Angkasa Pura yang memberikan insentif kebijakan penurunan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) diturunkan sebesar 50%. Menurutnya, kebijakan tersebut signifikan mengurangi biaya operasional Maskapai penerbangan. Dengan demikian, secara langsung dapat menurunkan beban harga tiket kepada masyarakat pengguna moda transportasi udara. “Kami mengapresiasi langkah berani pemerintah dalam hal ini presiden Prabowo dalam melakukan terobosan kebijakan penurunan biaya perjalanan moda transportasi udara. Tujuannya adalah agar semua kalangan masyarakat dapat memanfaatkan moda transportasi udara atau pesawat dalam aktifitas…

Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap undang-undang tersebut, Komite II DPD RI melaksanakan kunjungan kerja untuk bertemu dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) pada hari Senin (03/03) di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Komite II DPD RI melaksanakan kunjungan kerja pengawasan undang-undang tentang perkebunan di Kantor Gubernur NTT, Kota Kupang, Provinsi NTT yang dihadiri oleh…

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menilai bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah belum mampu mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Hal itu terungkap pada rapat dengar pendapat Komite I saat membahas isu-isu terkait Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Komite I DPD RI melihat bahwa isu-isu tentang pemerintahan daerah merupakan permasalahan aktual dan krusial di Indonesia. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) memiliki paradigma otonomi daerah sebagai pembagian urusan pemerintahan, dengan mempertimbangkan prinsip keseimbangan (insearch of equilibrium) urusan…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan apresiasinya terhadap program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap melalui program tersebut, kesadaran deteksi dini kesehatan serta manfaat lainnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. “Karena kita semua meyakini, jika semua orang memiliki kesadaran yang sama tentang pentingnya deteksi dini, maka kita akan mendapatkan berbagai manfaat dari CKG ini. Antara lain kita bisa melakukan upaya promotif, bisa melakukan pencegahan, bisa mengurangi biaya kesehatan, dan termasuk dalam jangka panjang kita sedang menyiapkan investasi sumber daya manusia yang berkualitas…

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam mengungkapkan sejumlah kekhawatiran terkait dampak negatif yang dihadapi oleh tenaga kerja dan industri dalam negeri, akibat kebijakan impor yang tidak terkendali. Menurutnya, situasi ekonomi Indonesia menjelang bulan Ramadan semakin mengkhawatirkan. Sebagai contoh, berdasarkan laporan yang ia terima, beberapa waktu lalu, ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex), sebuah perusahaan tekstil besar di Indonesia, terpaksa kehilangan pekerjaan mereka akibat adanya pengurangan karyawan yang signifikan. PHK ini, baginya, adalah bagian dari dampak tidak langsung dari tingginya volume impor produk tekstil dari luar negeri. “Kami khawatir ini bukan hanya akan terjadi di sektor tekstil,…