Penulis: Redaksi

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Amin AK, mengatakan RAPBN (Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangannya masih menghadapi beragam tantangan. Meski begitu, Fraksi PKS berharap RAPBN 2026 mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai amanat pasal 23 ayat 1 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, Amin menyatakan bahwa Fraksi PKS mendukung RAPBN 2026. “Fraksi PKS mengapresiasi optimisme pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026. Fraksi PKS mendukung penuh konsep pertumbuhan berkualitas, inklusif, dan berkesinambungan,” ujar Amin, dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta,…

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026, yang merupakan arsitektur fiskal pertama dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mendapat dukungan penuh dari Fraksi Partai NasDem DPR RI. RAPBN ini dinilai sebagai peta jalan visioner yang memprioritaskan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi demi Indonesia yang tangguh dan mandiri. Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem Ratih Megasari Singkarru mengatakan bahwa RAPBN 2026 mencerminkan arah kebijakan ekonomi sekaligus visi pembangunan nasional. “Melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan tata kelola, serta keberanian menjalankan kebijakan counter cyclical yang terukur, pemerintah menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan berpihak kepada rakyat,” kata Ratih dalam Rapat Paripurna ke-2 Masa Sidang I…

Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Ratna Juwita Sari menegaskan bahwa pemerintah harus segera memperbaiki sistem Coretax dan Compliance Risk Management (CRM) demi mewujudkan target rasio penerimaan pajak tahun 2026 sebesar 12,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp2.692,1 triliun, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Jika perbaikan tidak dilakukan segera, maka target penerimaan pajak tersebut akan sulit dicapai. Pemerintah tidak boleh mengulangi berbagai hambatan teknis yang terjadi pada implementasi Coretax pada 2024 ini,” kata Ratna saat menyampaikan pandangan Fraksi PKB terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Sidang…

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terjadi di sejumlah daerah. Ia menilai, pemerintah pusat perlu merespons serius agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Menurut Khozin, kenaikan PBB-P2 kerap ditempuh kepala daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, kebijakan tersebut memunculkan masalah baru akibat lonjakan tarif yang terlampau tinggi. “Kenaikan PBB-P2 sebagai ikhtiar untuk menaikkan PAD di masing-masing daerah untuk kepentingan belanja di daerah,” ujar Khozin kepada oetoesan.com di Jakarta, Selasa (19/8/2025). Ia menjelaskan, kenaikan fantastis PBB-P2 di sejumlah daerah juga dipicu penundaan penyesuaian tarif…

Sidang Tahunan MPR RI yang dilaksanakan pada Jumat (15/8/2025), mencatat momen penting dalam sejarah kenegaraan Indonesia. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit mengutip pasal-pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dari kebijakan pemerintahan. Hal ini dianggap sebagai angin segar bagi praktik demokrasi konstitusional di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/8/2025). Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI ini, juga menilai rujukan langsung pada konstitusi oleh seorang kepala negara merupakan praktik langka yang sangat fundamental untuk memperkuat integritas pemerintahan. “Ketika seorang kepala negara kembali mengutip Pasal…

Gerakan Pramuka harus mampu memainkan peran strategis dalam membangun karakter generasi muda Indonesia yang berjiwa patriotik berlandaskan nilai-nilai kebangsaan warisan para pendiri negeri. “Seiring dengan tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, organisasi kepanduan harus mampu menjadi salah satu saluran efektif untuk memperkuat identitas nasional dan rasa cinta tanah air di kalangan pemuda,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada keterangan tertulisnya, Kamis (14/8), dalam rangka memperingati Hari Pramuka setiap 14 Agustus. Potensi Gerakan Pramuka dalam Mengembangkan Bakat, Talenta, dan Nilai Kebangsaan Pemuda Menurut Lestari, dalam kegiatan Pramuka sejatinya juga bisa dimanfaatkan untuk mengasah berbagai bakat dan talenta yang dimiliki generasi…

Anggota DPR RI Novita Hardini, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia, sebagai salah satu dokumen politik penting tahun ini. Menurutnya, pidato Presiden yang memadukan refleksi sejarah, capaian kinerja awal pemerintahan, dan arah kebijakan strategis tersebut patut diapresiasi. Namun, apresiasi itu harus disertai catatan-catatan agar semangat dan substansi pidato benar-benar diwujudkan dalam langkah kebijakan yang nyata. “Pidato Presiden bukan sekadar seremoni, tetapi kompas politik, ekonomi, dan sosial lima tahun ke depan. Kompas itu tidak akan berguna bila tidak ditempuh dengan langkah nyata,” ujar Politisi Faksi PDI-Perjuangan, dalam…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap alokasi anggaran kesehatan dan ketenagakerjaan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Presiden sebelumnya memaparkan bahwa fungsi kesehatan di RAPBN 2026 dianggarkan sebesar Rp244 triliun. Menurut Charles, jumlah tersebut merupakan angka yang signifikan dan harus dimanfaatkan optimal untuk peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk pemerataan layanan hingga daerah terluar. “Angka ini tidak kecil. Komisi IX akan memastikan agar anggaran digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat, khususnya agar pelayanan kesehatan…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025 terkait capaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diketahui, dalam pidato tersebut, Presiden klaim bahwa Program MBG telah menjangkau 20 juta penerima, menciptakan 290.000 lapangan kerja baru, serta melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM di seluruh provinsi. Menurut Netty, Program MBG harus menjadi langkah nyata dan terukur dalam membangun generasi emas Indonesia. Program yang bertujuan memberikan asupan gizi yang cukup kepada anak-anak, ibu hamil, dan menyusui adalah investasi jangka panjang yang akan menguatkan daya saing bangsa. “Keberhasilan program MBG menjadi bukti…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menegaskan dukungan penuh terhadap 8 kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Paket ini berfokus pada akselerasi investasi, konsolidasi BUMN, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. Menurut Fauzi, langkah strategis dalam paket ekonomi tersebut mencakup pembentukan holding besar BUMN, baik induk maupun anak perusahaan, agar operasional dan investasi berjalan terintegrasi. “Kita berharap dengan holding ini, roadmap investasi bisa menghasilkan capaian yang sangat luar biasa. Minimal 5–10 persen hasil dividen dari aset tersebut disumbangkan kepada negara melalui APBN,” ujar Fauzi usai penyampaian RAPBN tahun 2026 oleh Presiden, di Gedung…