Penulis: Redaksi

Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati Pati. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong berharap dengan situasi yang sudah kondusif itu, energi pemerintah daerah difokuskan pada pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. “Saya juga berharap sikap ini membuka ruang bagi masyarakat Pati untuk memaafkan dan mempertimbangkan kembali memberikan kesempatan kepada Bupati agar tetap memimpin hingga akhir masa jabatan, selama Bupati tidak melanggar aturan hukum yang ada,” ujar Bahtra saat ditemui oetoesan.com di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025). Dijelaskan Politisi dari Fraksi Partai Gerindra…

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia, telah memberi dampak besar bagi Indonesia. Namun demikian, Anggota Komisi XI DPR RI, Muhidin Mohamad Said tetap optimistis perekonomian Indonesia kuat. Salah satunya, kata, dia karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Jumlah penduduk ini adalah pangsa pasar yang sangat potensial menarik investasi ke dalam negeri. “Kondisi global ini kita memang tidak bisa mengharap banyak, tapi jangan lupa Indonesia punya penduduk hampir 281 juta orang. 281 juta ini konsumsi masyarakat kita gak ada masalah,” ujarnya kepada oetoesan.com usai Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI,…

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya sepakat dengan adanya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal itu untuk mengatur soal royalti musik yang saat ini tengah menjadi polemik di masyarakat. Termasuk soal aturan kewajiban membayar royalti jika memutar lagu dari musik berlisensi di sebuah acara pernikahan.  Willy mengatakan, polemik tentang hak royalti ini sudah bergulir begitu jauh dan sudah memunculkan berbagai dampak sosial dan hukum yang tidak sederhana. Ia memandang, ada kesan saling serang antara pengguna yang belum sadar aturan dan pemilik yang terkesan mencari-cari celah untuk memanfaatkan situasi. “Tampilan yang demikian ini bukan tampilan khas…

Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang MPR RI dalam rangka Sidang Tahunan menjelang HUT RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan capaian-capaian pemerintah selama 300 hari Presiden Prabowo, antara lain program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Merespons Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengapresiasi capaian pemerintah. Menurut Eddy, capaian Presiden Prabowo berhasil melampaui ekspektasi. Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, di antara capaian Presiden Prabowo adalah jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah mencapai 20 juta anak sekolah, ibu hamil dan penerima lainnya. “Kami mengapresiasi capaian…

Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 tentang penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI Ke-80 dan Sidang Bersama DPR-DPD, kembali digelar di Ruang Rapat Paripurna MPR, DPR, DPD, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Sidang Tahunan MPR adalah tradisi ketatanegaraan untuk memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya kepada masyarakat. Sidang Tahunan MPR ini digelar agar masyarakat mendapatkan informasi tentang perkembangan pelaksanaan tugas lembaga negara selama kurun waktu satu tahun, yang disampaikan oleh Presiden RI di hadapan para Pimpinan dan anggota MPR secara terbuka. Walaupun, acara inti dimulai tepat pukul 09.00 WIB,…

Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Dedi Iskandar Batubara, menilai Sidang Tahunan MPR 2025 berjalan dengan baik dan penuh semangat persatuan. Ia juga mengapresiasi pidato Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menekankan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dedi juga menyoroti kritik dalam pidato Ketua DPR RI, terkait praktik “serakahnomics”, sebagai bentuk jalan menuju korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pasalnya kondisi ini menjadi perhatian serius sejak awal era reformasi dan menjadi alasan utama dilakukannya perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Semangat reformasi, menurut Dedi, dibangun di atas tekad untuk memberantas KKN secara konsisten, pemberantasan KKN sendiri telah menjadi amanat…

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menemui Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir. Pertemuan dilakukan di Kantor Pusat PP Muhammadiyah di Jalan Cikditiro Yogyakarta. Eddy menjelaskan, pertemuan dengan Prof. Haedar Nashir sudah lama direncanakan namun baru terealisasi saat ini. Ia menjelaskan pertemuan ini merupakan silaturahmi sekaligus meminta nasehat dan masukan kepada Prof. Haedar sebagai pimpinan tertinggi Muhammadiyah. “Tentu niatnya adalah silaturahmi kepada beliau karena sudah direncanakan namun baru saat ini terlaksana. Kepada Prof. Haedar Nashir kami juga meminta masukan dan juga nasehat-nasehat dalam dinamika politik saat ini,” jelas Eddy. Eddy Soeparno Bahas Peningkatan…

Skandal beras oplosan yang mencuat belakangan ini dinilai bukan sekadar persoalan kecurangan bisnis, melainkan momentum untuk melakukan perombakan struktur industri beras nasional. Sekretaris Fraksi PKS di MPR RI, Johan Rosihan, mengatakan polemik ini membuka peluang redistribusi kekuatan ekonomi dari segelintir konglomerat besar kepada pelaku usaha kecil, terutama penggilingan padi rakyat. “Ketika pengusaha penggilingan besar mengancam menghentikan operasi, saya justru melihat ini sebagai berkah tersembunyi. Saatnya kita memilih, mempertahankan oligopoli atau merebut kembali kedaulatan pangan melalui pemberdayaan lebih dari 161 ribu penggilingan padi rakyat,” ujar Johan, di Jakarta, Kamis, (14/8/2025). Berdasarkan data yang dipaparkan Johan, struktur industri penggilingan padi Indonesia mengidap…

Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025 besok, adanya kebijakan ini digadang-gadang menjadi kelanjutan dari keberhasilan QRIS, yang mana akan mempermudah transaksi digital lintas platform. Dengan target penerapan penuh pada 2030, BI memiliki waktu lima tahun untuk memastikan sistem ini tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga diterima secara sosial oleh masyarakat. Walaupun begitu, Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK mengingatkan harus ada sosialisasi masif sebagai salah satu kunci keberhasilan Payment ID. “BI harus aktif melakukan sosialisasi untuk menekan mispersepsi bahwa semua data pribadi dan keuangan masyarakat akan terbuka…

Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria Nanda dalam kasus narkoba, menjadi ujian besar bagi institusi penegak hukum, khususnya Polri. Terlebih, dalam upaya pemberantasan narkotika yang tak pandang bulu. “Vonis ini harus menjadi momentum reformasi internal Polri, bukan sekadar panggung penegakan hukum. Jika hanya berhenti pada hukuman terhadap individu, sementara akar masalah seperti lemahnya pengawasan internal dan potensi kolusi dibiarkan, maka risiko kasus serupa akan tetap besar,” ujar Gilang dalam keterangan tertulis kepada oetoesan.com, di Jakarta, Kamis (14/8/2025). Oleh karena itu, Gilang mendorong Polri untuk memperkuat peran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam)…