Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo Said, mengusulkan optimalisasi pemanfaatan asrama haji agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transit bagi jemaah sebelum keberangkatan ibadah haji. Menurutnya, fasilitas yang telah dibangun dengan biaya besar tersebut seharusnya dapat digunakan untuk berbagai kegiatan sepanjang tahun. “Asrama haji saat ini hanya digunakan sekitar satu hingga dua bulan selama musim haji, kemudian menunggu lagi selama 8-9 bulan untuk persiapan ibadah haji tahun berikutnya. Padahal, ini merupakan aset negara dengan anggaran yang besar. Sayang sekali jika hanya digunakan dalam waktu terbatas,” ujar Sigit kepada oetoesan.com usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Padang Pariaman, Sumatera…

Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik ke Sumatera Barat untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Ketua Kunjungan Kerja, Lisda Hendrajoni, menegaskan bahwa persiapan berjalan cukup baik, tetapi masih ada beberapa tantangan yang harus segera ditangani agar jemaah dapat berangkat dengan nyaman dan aman. “Alhamdulillah, kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sumatera Barat hari ini sangat bermanfaat. Kami menerima banyak laporan serta masukan terkait persiapan ibadah haji 2025. Secara umum, persiapan berjalan baik, tetapi ada kendala yang perlu segera ditindaklanjuti, seperti adanya lebih dari 160 jemaah yang tertolak di sistem. Hal ini perlu ditelusuri agar jika ada…

Pasca pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 oleh presiden Prabowo Subianto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mewacanakan agar Kepala Daerah tingkat 1 atau Gubernur sebaiknya dipilih secara tidak langsung. Sultan menegaskan hal itu setelah dirinya menghadiri acara pelantikan kepala daerah di istana merdeka pada Rabu, 20 Februari 2025 di Jakarta. Mantan aktivis KNPI itu menggarisbawahi bahwa wacana tersebut baru merupakan pendapat pribadinya “Kami sangat menyadari wacana tersebut akan menimbulkan perdebatan di masyarakat dalam situasi demokrasi kita yang makin dinamis,” ujar Sultan dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 27 Februari 2026. Dia mengatakan, secara empiris jabatan…

Dugaan mega korupsi yang melibatkan beberapa anak perusahaan inti di bawah PT Pertamina (Persero) dengan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun mengindikasikan lemahnya fungsi pengawasan holding terhadap kinerja anak-anak perusahaan di lingkungan Pertamina. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menegaskan bahwa korupsi yang diduga berlangsung selama lima tahun ini menunjukkan adanya sindikat dan permufakatan jahat yang terjadi secara sistematis di tubuh Pertamina. Menurutnya, praktik melawan hukum melalui markup harga telah merugikan negara dan menipu rakyat. “Ini luar biasa parah. Seruan untuk menegakkan akhlak di lingkungan Kementerian BUMN justru diluluhlantakkan oleh salah satu BUMN terbesar yang katanya berkelas…

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, mengusulkan untuk diadaptasinya sistem pemilu campuran dalam rangka untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II yang membahas evaluasi Pemilu Serentak 2024 dan penataan sistem pemilu untuk perubahan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. RDPU tersebut turut menghadirkan sejumlaa, yakni Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (Peneliti Politik BRIN), Dr. Titi Anggraini, S.H., M.H. (Dosen Hukum Pemilu FH UI), Khoirunnisa Nur Agusyati (Direktur PERLUDEM), dan Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H. (Dosen FH Universitas Andalas). “Keempat-empatnya (pakar) tadi menyampaikan dan saya memang setuju, mungkin kita sudah mulai…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas pemilu yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden. Ia mencontohkan di daerah Jawa Barat seperti Bandung, pemilih memiliki beban karena harus memilih dari ratusan calon dalam satu waktu. Ia juga mengungkapkan bahwa dalam kondisi seperti ini, pemilihan presiden menjadi pusat perhatian utama, sementara calon legislatif kehilangan daya tarik di mata publik. “Bintangnya itu hanya capres. Yang caleg ini nggak ada yang jadi bintang, melempem semua,” ujarnya dalam RDPU Komisi II dengan Akademisi terkait evaluasi pemilihan serentak nasional tahun 2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu…

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Mohamad Hekal, menekankan pentingnya efisiensi anggaran yang berdampak positif terhadap hasil (outcome) tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI bersama Wakil Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI Kiki Verico, serta Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025). Hekal meminta agar pembahasan efisiensi tidak disalahartikan sebagai upaya kontraksi ekonomi. Ia juga mendorong adanya kolaborasi untuk memastikan efisiensi menghasilkan manfaat yang maksimal. “Mungkin Pak Kiki boleh menyampaikan kolaborasi sedikit tentang efisiensi yang…

Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, optimistis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memiliki daya saing internasional. Diketahui, BPI Danantara diproyeksikan akan mengelola aset kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernilai fantastis mencapai Rp15-16 ribu triliun. “Total kekayaan, aset BUMN itu semuanya ada Rp15-16 ribu triliun. Sekarang belum efektif, masih sepotong-sepotong. Danantara menjadi induk mereka karena punya kapasitas besar dan diperhitungkan. Kita punya alam yang luar biasa kekayaannya, sehingga akan mampu mempunyai daya saing yang kuat dan diperhitungkan,” ujar Subardi melalui rilis yang disampaikan kepada oetoesan.com di Jakarta, Rabu (26/2/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan, pengelolaan investasi yang…

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina pada Selasa (25/6/2025). Menanggapi kasus ini, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto sepakat jika Komisi VI DPR RI memutuskan untuk memanggil Kementerian BUMN dan PT Pertamina (Persero). Pemanggilan oleh Komisi VI DPR RI ini, tegasnya, harus segera dilakukan karena kasus tersebut diduga telah merugikan negara hingga mencapai Rp193,7 triliun. Demikian hal tersebut disampaikan oleh dirinya melalui rilis yang dikutip oetoesan.com, di Jakarta, Rabu (26/2/2025). “Saya pikir Pertamina harus betul-betul menyelesaikan kasus ini dan memberikan klarifikasi yang benar, terutama…

Komisi VI DPR RI akan memanggil Kementerian BUMN dan PT Pertamina (Persero) untuk memperoleh penjelasan secara terbuka terkait kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Eko Hendro Purnomo melalui rilis yang dikutip oetoesan.com di Jakarta, Rabu (26/2/2025). Secara tegas, pihaknya akan terus mengawasi perkembangan kasus tersebut. “Kami di DPR akan terus mengawasi perkembangan kasus ini dan meminta Menteri BUMN serta direksi Pertamina untuk memberikan penjelasan secara terbuka dalam rapat dengan Komisi VI,” tutur Politisi Fraksi PAN ini. Dirinya pun mengaku prihatin dengan terbongkarnya kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga yang menurutnya bakal…