Penulis: Redaksi

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Peluncuran Danantara digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025). “Selamat atas peluncuran Danantara yang dilakukan Pemerintah. Semoga bisa menggerakkan perekonomian nasional,” kata Puan dalam rilisnya, Senin (24/2). Peluncuran Danantara ini ditandai dengan dikeluarkannya aturan baru oleh Presiden Prabowo Subianto. Danantara menjadi badan pengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi kepada masyarakat. Diketahui, BPI Danantara dibentuk pasca revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disepakati oleh DPR pada 4 Februari lalu. UU BUMN yang baru…

Read More

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, (24/2/2025). Kehadiran Danantara berpotensi membuat Indonesia menuju era transformasi pengelolaan investasi strategis. Menanggapi, Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto optimistis peluncuran Danantara dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baginya, pengelolaan dana investasi melalui lembaga tersebut bernilai penting selama dilaksanakan dengan baik. “Tentunya pengelolaan Danantara yang baik, dan juga investasi harus naik signifikan,” kata Firnando melalui rilis yang diterima oleh oetoesan.com di Jakarta, Senin (24/2). Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, pembentukan Danantara juga merupakan proses transformasi investasi dalam mega proyek yang akan mendorong…

Read More

Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengan Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP) membahas laporan kinerja LPDP tahun 2024 serta rencana kerja tahun 2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Dalam rapat itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menekankan pentingnya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang mengharuskan mandatory spending sebesar 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan. “Sebagai bagian dari anggaran ini, LPDP memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dana pendidikan Indonesia,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 ini…

Read More

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum yang dihadiri oleh Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) serta keluarga Alex Denni. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas kelanjutan kasus hukum yang tengah berlangsung, dengan fokus pada adanya kejanggalan prosedural dalam penanganan perkara yang melibatkan Alex Denni. RDPU yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman tersebut menyarankan agar Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) dan Komisi Yudisial (KY) segera melakukan penyelidikan terkait dugaan kejanggalan dalam proses hukum yang menimpa Alex Denni. “Komisi III DPR RI meminta Bawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk mengusut tuntas…

Read More

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara hari ini, Senin (24/2/25). BPI Danantara sebagai ‘sovereign wealth fund’ yang bertujuan untuk mengelola aset negara senilai lebih dari USD 900 miliar. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan bahwa Danantara akan difokuskan pada investasi di sektor-sektor strategis, termasuk energi terbarukan, industri manufaktur canggih, dan produksi pangan. Dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen per tahun, BPI Danantara diharapkan menjadi mesin utama dalam transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Menanggapi momen ini, Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis yang akan membawa Indonesia menuju…

Read More

Anggota Komisi XIII DPR RI Siti Aisyah menyoroti perihal kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Menurutnya, para ASN yang bekerja di Lapas khusus Narkotika itu perlu mendapatkan tambahan penghasilan guna mengimbangi tantangan yang mereka hadapi. “ASN yang bertugas di daerah terpencil seperti Nusakambangan seharusnya tidak hanya mendapatkan perhatian dari segi fasilitas, tetapi juga tambahan penghasilan, mengingat kondisi daerah yang cukup sulit,” ujar Siti Aisyah kepada oetoesan.com dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XIII DPR RI ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (22/02/2025). Tambahnya, pegawai Lapas Nusakambangan perlu mendapatkan gaji tambahan sebagai insentif mengingat tantangan bekerja…

Read More

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti menyampaikan apresiasi terhadap fasilitas Rumah Sakit (RS) Urip Sumoharjo, Bandar Lampung, Lanpung. Menurutnya, RS tersebut sangat memadai dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama dalam penanganan penyakit kritis. Novita menyampaikan bahwa rumah sakit ini memiliki keunggulan dalam penanganan kanker, hemodialisis, serta operasi saraf untuk penderita Parkinson. “Kita tadi mendengarkan paparan dari Direktur dan Komisaris bahwa Rumah Sakit Urip Sumoharjo memang sangat memadai, dan memiliki keunggulan-keunggulan seperti penanganan kanker dan hemodialisis. Kemudian, operasi saraf untuk Parkinson dan beberapa lagi, bahkan akan ada alat-alat lagi yang datang, dan saya lihat tadi…

Read More

Anggota Komisi V DPR RI Bakri menyoroti masalah utama yang hingga kini menghambat kelancaran proyek jalan Tol Trans Sumatera, yaitu pembebasan lahan, khususnya di ruas Palembang-Desa Betung Muaro Jambi. Hal ini ia sampaikan kepada oetoesan.com saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/2/2025). “Setelah berbicara dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian PU, dan Hutama Karya, kami menemukan bahwa kendala utama ada pada pembebasan lahan. Masalah ini cukup rumit, tetapi harus segera diselesaikan agar proyek tol ini bisa berjalan lancar,” ujar Bakri. Meskipun masalah pembebasan lahan menjadi penghambat utama, Legislator Dapil Jambi tersebut…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengingatkan kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan untuk memberikan perhatian penuh terhadap peredaran barang-barang impor, terutama yang rawan masuk secara ilegal. Pasalnya, menjelang bulan Ramadan, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok, seperti bawang merah, bawang putih, gula, kacang, dan produk sandang seperti tekstil, diperkirakan akan meningkat. “Pihak berwenang agar lebih berhati-hati melihat impor barang-barang kebutuhan pokok mana saja yang tidak terkontrol, (karena) dapat menimbulkan masalah serius bagi perekonomian lokal dan negara,” tegasnya kepada oetoesan.com usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III dengan Kapolda Jawa Timur Komjen Pol Imam Sugianto beserta Jajaran dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur…

Read More

Anggota Komisi V DPR RI Ishak Mekki menyoroti permasalahan kemacetan parah di rute Palembang-Desa Betung, Muaro Jambi, yang seringkali mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Hal ini disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Tim Komisi V DPR RI ke proyek tol Palembang-Jambi, di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (21/2/2025). Ia mengungkapkan bahwa pembangunan tol Trans Sumatera ini diharapkan dapat menjadi solusi utama untuk mengatasi masalah kemacetan, terutama menjelang musim mudik Lebaran. “Seperti yang kita ketahui, kemacetan di rute Jambi Betung-Palembang sangat luar biasa, terutama saat arus mudik. Salah satu harapan besar kami adalah agar tol ini bisa segera difungsikan, setidaknya untuk mempermudah perjalanan…

Read More