Penulis: Redaksi

Belum lama ini ramai para pengemudi ojek online melakukan aksi menuntut untuk dapat diberikan hak hak mulai dari THR hingga cuti. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan beberapa terobosan kebijakan yang bisa dipertimbangkan untuk memberikan keadilan bagi para pengemudi ojol. Pertama, skema THR berbasis insentif di mana perusahaan aplikasi ojol dapat menerapkan THR berbasis insentif. “Skema THR berbasis insentif dan kontribusi di mana perusahaan aplikasi ojol (Gojek, Grab, dan lainnya) dapat menerapkan THR berbasis insentif, misalnya memberikan bonus kepada pengemudi yang telah bekerja dalam periode tertentu dan memenuhi kriteria jumlah perjalanan,” kata Charles kepada wartawan, Senin…

Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan yang berpihak pada masyarakat serta mampu memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sektor pariwisata. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan yang digelar di Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/2/2025). Dalam rapat tersebut, Siti Mukaromah menyoroti bahwa jika RUU Kepariwisataan dapat dirancang dengan baik, maka akan memiliki dampak signifikan dalam pengurangan kemiskinan. Ia menilai Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam sektor pariwisata, baik dari sumber daya alam maupun masyarakatnya, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Kita ingin undang-undang ini…

Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa menyoroti pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini disampaikannya dalam pertemuan Komisi XI DPR RI dengan DPRD Provinsi Bengkulu terkait tata cara pemungutan dan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Musthofa menekankan bahwa dana bagi hasil, termasuk dari sektor kendaraan bermotor dan sawit, harus merujuk pada regulasi yang telah ditetapkan dalam UU HKPD. Ia mengingatkan bahwa perjuangan DPR dalam penyusunan undang-undang tersebut bertujuan untuk memastikan pendapatan daerah dapat…

Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi menyoroti terkait rendahnya pekerja informal, rekomendasi ulang, serta kurangnya edukasi dan sosialisasi pada kepesertaan BPU. Hal ini dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan. Tingkat kepesertaan pekerja informal dalam BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah. “Data yang Bapak sebutkan di halaman 13 hanya 0,80 persen pekerja informal yang terdaftar dalam program JHT dan 11,81 persen dalam program JKK dan JKM. Saya kira ini angka yang sangat memprihatinkan mengingat ada 83,82 juta jiwa pekerja berada di sektor informal. Jadi ini sangat memprihatinkan,” ujarnya dalam RDP dengan Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I,…

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Taufan Pawe menyoroti pentingnya peran industri manufaktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Banggar DPR RI bersama Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Aviliani dan Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro yang membahas strategi percepatan investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2026. Taufan mengungkapkan ketertarikannya terhadap paparan mengenai industri manufaktur yang disebut sebagai sektor dominan dalam pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, sektor ini sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar berdampak positif pada tren investasi nasional. “Kita berbicara investasi, pasti para penanam modal itu membutuhkan…

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi keberhasilan tim bulutangkis Indonesia meraih gelar juara di Badminton Asia Mixed Team Championship (BAMTC) 2025. Prestasi ini menjadi sejarah baru bagi Indonesia, yang untuk pertama kalinya berhasil memenangkan kejuaraan beregu campuran tingkat Asia. “Kami sangat bangga dengan pencapaian luar biasa ini. Para atlet telah menunjukkan kerja keras, disiplin, dan semangat juang yang tinggi dalam mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kemenangan ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan besar dalam dunia bulutangkis,” ujar Hetifah dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com, Rabu (19/2/2025). Dalam partai final yang berlangsung sengit, Indonesia mengalahkan China dengan…

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 Asian Parliamentary Assembly (APA) yang berlangsung di Baku, Azerbaijan, anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengusulkan agar negara-negara yang tergabung dalam APA membuat resolusi penolakan terhadap rencana mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang ingin mengosongkan Jalur Gaza dari penduduk Palestina. Syahrul Aidi menegaskan bahwa rencana tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara dan hak asasi manusia. Ia menyampaikan bahwa Palestina sendiri telah mengusulkan agar APA secara resmi mengeluarkan resolusi yang menyatakan penolakan terhadap upaya relokasi paksa tersebut. “Ada usulan dari Palestina agar APA membuat resolusi khusus tentang Palestina. Dalam…

Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (18/2/2025) menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Dalam pembahasan tersebut, Pasal 60A mengatur bahwa untuk meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, pemerintah pusat akan memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batu Bara secara prioritas kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan sejumlah catatan penting. Ia menyambut baik ketentuan bahwa perguruan tinggi tidak perlu mengelola tambang secara langsung, tetapi tetap dapat menerima manfaat dari pengelolaan tambang…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Kabunang, menegaskan pentingnya penguatan undang-undang yang mengatur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar lembaga tersebut memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Menurut Umbu, saat ini LPSK masih memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi saksi dan korban, terutama dalam tahap penyidikan dan persidangan yang rentan terhadap potensi bias dan manipulasi. “Saat ini, LPSK seperti LSM, jika undang-undangnya tidak diperkuat, tidak memiliki kewenangan yang signifikan dalam peradilan pidana. Keamanan dan keselamatan saksi serta korban harus dilihat dalam konteks sistem peradilan pidana yang sebenarnya, bukan hanya sebagai perlindungan eksternal,” ujar Umbu…

Komisi III DPR RI menerima aspirasi dari PT Indosari Murni terkait eksekusi lahan Universitas Persada Indonesia (UPI). Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Pusat dan kuasa hukum PT Indosari Murni, Komisi III meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda dan melakukan evaluasi permohonan eksekusi pengosongan lahan pada kampus UPI YAI tersebut. Adapun, penundaan dan evaluasi permohonan eksekusi pengosongan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlangsungan pendidikan bagi ribuan mahasiswa dan dosen. Kemudian, Komisi III juga meminta kepada Ditreskrimum Polda Metro Jaya serta Kapolres…