Penulis: Redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan apresiasinya kepada langkah Kementerian Ketenagakerjaan dalam menginisiasi perubahan regulasi yang meningkatkan perlindungan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Apresiasi ini juga disampaikan atas penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 yang dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin perlindungan bagi pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan. “Saya apresiasi dulu pada Kementerian Ketenagakerjaan yang juga menginisiasi beberapa perubahan regulasi untuk meningkatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, juga apresiasi untuk PP No. 6 Tahun 2025. Ini tentu semakin meningkat komitmen pemerintah terhadap jaminan kehilangan pekerjaan,” ujar Edy dalam rapat kerja Komisi IX bersama Sekjen Kemenaker di Gedung…

Read More

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mempertanyakan pendapatan jasa perbankan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) pada 2024 yang mencapai Rp 3,4 triliun. Pasalnya kata Misbakhun, pendapatan jasa perbankan LMAN ini meningkatkan tinggi dari target yang hanya Rp 1,1 triliun. “Pak saya mau tanya pak, ini pendapatan jasa perbankan itu beternak uang dari mana pak? Kok bisa naik 291%?” katanya dalam RDP Komisi XI DPR RI kepada Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025). Misbakhun bertanya lagi terkait dalam bentuk apa dana tersebut bisa meningkat secara drastis. Ia menyampaikan jika seseorang melihat kenaikan drastis…

Read More

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menyampaikan laporan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) Baleg DPR RI. Dalam kesempatan itu, BUMN, BUMD hingga perusahaan swasta akan diberi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk kepentingan perguruan tinggi. “Pemberian WIUP kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi,” ucap Martin dalam rapat pleno Baleg DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025). Materi tersebut dimuat dalam perubahan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Lebih lanjut, Martin menjelaskan bahwa RUU tersebut…

Read More

Pembudidaya kerang dara di Muara Badak, Kutai Kartanegara, beberapa waktu lalu melaporkan keluhan terkait adanya pencemaran lingkungan yang diduga disebabkan oleh aktivitas PT Pertamina Hulu Sanga Sanga. Hal ini berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat setempat. Merespons masalah tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, bersama tim Komisi XII melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pertamina Hulu Sanga di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Minggu (16/2/2025) Hal itu untuk mencari solusi konkret terhadap permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat. “Kami hadir di sini untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas Pertamina Hulu Sanga Sanga. Kami berharap dapat menemukan…

Read More

Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi XII ke PT Vale Indonesia, di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Hal itu untuk mendalami berbagai aspek terkait dengan operasi perusahaan tambang tersebut, termasuk hasil produksi, kegiatan trading, rehabilitasi lahan, serta keselamatan kerja. Dalam kunjungan tersebut, turut hadir pejabat dari Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Syarif menjelaskan, kunjungannya kali ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana PT Vale Indonesia menjalankan proses produksi dan bagaimana perusahaan mengelola rehabilitasi lahan setelah operasi tambang. Salah satu pertanyaan utama yang disampaikan adalah mengenai produksi nikel tahunan yang mencapai 60 ribu ton…

Read More

Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar kegiatan orientasi bagi Tenaga Ahli Anggota (TA) dan Tenaga Ahli Fraksi (SAA) untuk periode 2024-2029 di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan mekanisme kerja di DPR serta membangun sinergi antara tenaga ahli dengan sistem pendukung di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Administrasi (SDMA) Sekretariat Jenderal DPR RI, Djaka Dwi Winarko, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran TA dan SAA dalam mendukung tugas anggota DPR. Menurutnya, tenaga ahli memiliki posisi strategis dalam proses legislasi, pengawasan, dan penyusunan kebijakan di parlemen. “Orientasi ini bukan…

Read More

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan harus membawa manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan negara dari sektor pariwisata. Hal ini Ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para pakar, Novita, menyoroti sejumlah aspek krusial, termasuk alokasi anggaran, pendanaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan konektivitas transportasi. “Regulasi kepariwisataan yang sedang dibahas harus memberikan solusi konkret bagi pengembangan sektor ini secara menyeluruh, misalnya pengalokasian anggaran kepariwisataan dalam rencana pembangunan nasional maupun daerah. Perlu ada kejelasan dalam pendanaan agar program yang direncanakan tidak sekadar menjadi wacana,” ujarnya, dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com, Senin (17/2/2025).   Lebih lanjut, legislator…

Read More

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) beralih menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Lembaga ini nantinya juga akan menghimpun, mengelola, dan menyalurkan Dana Perkebunan, yang berasal dari kelapa sawit, kakao, dan kelapa. Dana tersebut di antaranya digunakan untuk peremajaan perkebunan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong BPDP untuk melaksanakan program peremajaan lahan kakao dan kelapa guna meningkatkan produktivitas. “Saat ini, kita memang masuk dalam jajaran 4 besar produsen kakao terbesar di dunia, dan sekaligus menjadi penghasil kakao terbesar di kawasan Asia. Tapi, menurut BPS, produksi kakao kita…

Read More

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Indra Pahlevi menerima kunjungan Sekretariat dan Ketua DPRD Kota Yogyakarta beserta wartawan media Kota Yogyakarta. Menurut Indra, kunjungan ini merupakan suatu kehormatan sekaligus momentum saling belajar antarkedua lembaga. “Mereka datang ke sini untuk mempelajari praktik kerja Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI, termasuk bagaimana kami menyampaikan informasi kinerja anggota dewan kepada masyarakat. Ini penting bagi DPRD Yogyakarta untuk diadaptasi sesuai konteks lokal,” ujar Indra kepada oetoesan.com usai pertemuan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Lebih lanjut, Indra menekankan bahwa kolaborasi antara DPR RI dan DPRD daerah, termasuk dengan Kota Yogyakarta, harus terus dikembangkan. “Kami juga terbuka…

Read More

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan setelah mendengarkan dari banyak elemen masyarakat, maka diputuskan bahwa pengelolaan konsensi tambang diprioritaskan untuk BUMN, BUMD, dan Badan Swasta. Adapun konsensi tambang untuk perguruan tinggi atau kampus diberikan tidak diberikan secara langsung, melainkan difasilitas oleh ketiga badan usaha tersebut yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah. Hal itu disampaikannya usai rapat persetujuan pengambilan keputusan RUU Minerba untuk dibawa ke tingkat II dalam Rapat Paripurna. Diketahui, Pasal tersebut merupakan salah satu dari perubahan substantif dalam pembahasan revisi UU Mineral dan Baru Bara (Minerba). “Kemudian khusus untuk perguruan tinggi, setelah banyak diskusi, kemudian…

Read More