Penulis: Redaksi

Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Asosiasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Para Ketua Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025). Agenda utama dalam rapat ini adalah membahas kebijakan peningkatan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi jamaah haji khusus dan umrah dalam draft revisi Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyoroti pentingnya revisi regulasi untuk menyesuaikan dengan dinamika terbaru dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Salah satu fokus utama adalah optimalisasi kuota haji khusus yang selama ini…

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2025 sebagai revisi PP No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kurniasih menyebut, beleid baru yang dikeluarkan Presiden Prabowo memberikan manfaat lebih banyak dan luas bagi peserta JKP BPJS Ketenagakerjaan dengan potongan iuran yang turun bagi pekerja. Ia menjelaskan dalam PP 6 Tahun 2025, potongan pekerja untuk kepesertaan JKP menurun dari 0,46 persen menjadi 0,36 persen dari upah bulanan. Sementara manfaatnya dibuat lebih tinggi. Dari sebelumnya besarannya adalah 45 persen untuk tiga bulan pertama dan 25 persen untuk tiga bulan berikutnya…

Dalam rangka mendalami lebih jauh tentang praktik pertambangan yang berkelanjutan, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengunjungi PT Vale Indonesia yang terletak di Desa Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungannya, Sugeng menyampaikan bahwa PT Vale, yang sebelumnya dikenal dengan nama INCO, telah beroperasi selama 56 tahun dan kini menjadi salah satu pemain utama dalam industri pertambangan Indonesia, khususnya dalam produksi nikel. Sugeng menjelaskan bahwa setelah divestasi yang terjadi pada tahun lalu, kepemilikan saham Indonesia di PT Vale Indonesia mencapai sekitar 54 persen, dengan 30 persen saham dimiliki oleh MIND ID dan 20 persen saham diperdagangkan di…

Komisi XI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro membahas laporan kinerja BPDP Tahun 2024 serta sejumlah kebijakan strategis terkait pengelolaan dana perkebunan. ”Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Direktur Utama BPDP terkait pengelolaan dana perkebunan yang dilakukan secara pruden, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan memenuhi aspek akuntabilitas,” kata Fauzi saat membacakan kesimpulan rapat, Senin (17/2/2025). Selain itu, lanjut Fauzi, BPDP juga menyampaikan berbagai langkah strategis dalam menjalankan program Peremajaan Sawit Rakyat…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendukung terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 yang berfokus pada percepatan pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung swasembada pangan. Ia menilai, kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.  “Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur irigasi guna menunjang sektor pertanian. Namun, implementasi di lapangan harus diawasi dengan ketat agar anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi petani,” ujar Abdul Kharis dalam keterangannya yang dikutip oetoesan.com, di Jakarta, Senin (17/2/2025). Menurut Abdul Kharis, pengelolaan irigasi yang baik merupakan salah…

Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan perwakilan Serikat Pekerja lingkungan PT Solusi Bangun Indonesia (SBI) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025). Pertemuan ini diselenggaran guna membahas dugaan pelanggaran perjanjian kerja bersama (PKB) yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Perlu diketahui, Komisi VI DPR RI telah menerima surat permohonan audiensi dari Serikat Pekerja PT SBI pada 27 Desember 2024. Surat tersebut mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pihak manajemen PT SBI, termasuk pengajuan perubahan PKB yang dinilai merugikan pekerja serta penghapusan ketentuan kompensasi dan manfaat bagi karyawan.…

Anggota Komisi XII DPR RI Aqib Ardiansyah memimpin langsung kunjungan kerja spesifik ke PT Pertamina Hulu Sanga Sanga di Kalimantan Timur. Aqib mengungkapkan, kunjungan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan yang berdampak pada pembudidaya kerang dara di Muara Badak, khususnya terkait potensi kerugian yang mereka alami diduga akibat aktivitas perusahaan. Dalam wawancara dengan oetoesan.com usai pertemuan di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Minggu (16/2/2025), Aqib Ardiansyah menegaskan pentingnya mediasi yang melibatkan berbagai pihak guna mencari solusi terbaik. Ia turut melibatkan Direksi Utama PT Pertamina Hulu Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk menemukan penyelesaian yang tepat bagi masyarakat terdampak.…

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan sejumlah catatan kepada kementerian pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait rekonstruksi anggaran yang diterima kementerian pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Adapun catatan yang disampaikan, pertama, ia apresiasi terhadap anggaran pelayanan pemuda setelah rekonstruksi bahwa terdapat sedikit kenaikan. Ia menilai, kenaikan anggaran tersebut akan menjadi bagian yang sangat penting karena para pemuda adalah harapan masa depan. “Sebab kalau kita melakukan penghitungan, dari 23,726 miliar ini untuk melayani pemuda Indonesia yang jumlahnya di tahun 2024 ada 64,22 juta. (Berarti) per pemuda itu dilayani dengan 370 rupiah saja. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita punya harapan yang besar,…

Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka mengatakan bahwa putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperberat hukuman pengusaha Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara sejalan dengan harapan masyarakat. Ia menilai keputusan ini merupakan langkah tegas dalam menegakkan hukum, terutama dalam kasus korupsi berskala besar yang berdampak luas. Vonis yang lebih berat itu sekaligus menunjukkan bahwa hukum tetap berpihak pada keadilan. “Ini sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan kerugian negara yang mencapai Rp300 triliun, sudah sepatutnya hukuman yang dijatuhkan memberikan efek jera dan menegaskan bahwa korupsi tidak bisa ditoleransi,” kata Martin, dalam keterangan tertulis yang dikutip oetoesan.com, di Jakarta, Senin (17/2/2025). Untuk…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan soal polemik di publik mengenai Tata Tertib (Tatib) DPR yang diduga dapat mencopot pejabat yang dilantik melalui Sidang Paripurna. Ia menegaskan Tatib DPR takkan serampangan melakukan evaluasi performa kinerja pejabat negara yang bisa berdampak pada sanksi pencopotan. Menurutnya, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan melakukan rapat evaluasi secara komprehensif dan menyampaikan berita acara evaluasi kepada pimpinan DPR. Setelah itu, hasilnya akan diberikan kepada presiden untuk ditindaklanjuti. “Tugas kami menyampaikannya ke pimpinan (DPR), nanti pimpinan lah yang menyampaikan kepada presiden. Tugas kami hanya melakukan evaluasi, nanti yang akan mengambil sikap adalah presiden sebagai kepala…