Penulis: Redaksi

Industri susu lokal menjadi salah satu fokus utama dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI yang digelar oleh Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). Acara yang mengangkat tema “Sinergi DPR RI dengan Media Tingkatkan Potensi Ekonomi Lokal di Jawa Barat” ini bertujuan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi berbasis lokal, termasuk industri peternakan dan pengolahan susu. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, yang membuka acara, menekankan pentingnya kolaborasi antara DPR RI, media, dan masyarakat dalam memperkuat sektor ekonomi, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menyatakan bahwa sinergi yang…

Read More

Ravindra Airlangga, menekankan pentingnya sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Hal ini disampaikannya dalam diskusi bertajuk “Raising Domestic Resources for the SDGs: A Case for Tax Reforms” yang digelar dalam rangkaian UN Parliamentary Hearing di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (13/2/2025). Dalam keterangan tertulis kepada oetoesan.com, Sabtu (15/2), Ravindra menyoroti perlunya skema perpajakan global yang mampu menjangkau model bisnis baru yang selama ini belum tersentuh oleh sistem perpajakan konvensional, termasuk ekonomi digital. Ia menegaskan bahwa korporasi global harus dikenakan pajak di setiap negara tempat mereka beroperasi, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi…

Read More

DPR RI mendorong komunitas parlemen global untuk memperkuat standar pengawasan terhadap bantuan asing agar lebih transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rachmat Gobel, dalam diskusi bertajuk “Development Cooperation and the SDGs: Making the Most of Aid” yang digelar dalam rangkaian UN Parliamentary Hearing di New York, Amerika Serikat, Kamis (13/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, berdasarkan keterangan tertulis yang diperoleh oetoesan.com, Jumat (14/2), Gobel menyoroti tantangan parlemen dalam mengawasi bantuan asing, terutama terkait transparansi informasi dari pemerintah. Ia menjelaskan bahwa Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa seluruh perjanjian internasional yang berdampak terhadap…

Read More

Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Kehutanan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Karantina Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional. Rapat yang digelar di Gedung DPR RI ini membahas hasil rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga mitra kerja untuk Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi IV menyetujui efisiensi anggaran di berbagai sektor, antara lain yaitu Kementerian Pertanian sebesar Rp10,28 triliun (35,01% dari total anggaran), Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp2,12 triliun (34,09% dari total anggaran), Kementerian Kehutanan sebesar…

Read More

Sampai dengan akhir tahun 2024, OJK mencatat jumlah investor kripto di Indonesia telah mencapai 22,91 juta. Jumlah ini meningkat 23,77 persen dibandingkan tahun 2023. Sementara itu, nilai transaksi aset kripto tercatat menyentuh Rp650,61 triliun. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong OJK tingkatkan literasi keuangan mengenai aset kripto. “Edukasi ini penting supaya masyarakat tidak hanya mengikuti tren FOMO (Fear of Missing Out). Dimana, hanya ikut-ikutan saja, tanpa mengerti risiko dibaliknya. Apalagi kripto punya karakteristik volatilitas yang cukup tinggi, dimana harga dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Belum lagi, modus penipuan yang melibatkan…

Read More

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, berharap bagaimana sinergitas yang terbangun antara DPR RI khususnya pada media yang berada di DPR dengan masyarakat sebagai pelaku UMKM yang berada di Provinsi Jawa Barat dapat terjalin dengan baik melalui aspirasi sehingga dapat tersampaikan ke para pemangku kebijakan. Hal tersebut ia ungkapkan saat mengikuti Forum Komunikasi dan Sosialisasi Kinerja DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan tema “Sinergi DPR RI dengan Media Tingkatkan Potensi Ekonomi Lokal di Jawa Barat.” “Kita ingin sinergi kita ini bagaimana DPR RI khususnya media yang ada di DPR juga bisa memberikan sebuah kemanfaatan…

Read More

Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (13/2/2025). Dipimpin oleh Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, kunjungan tersebut dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 sekaligus menyerap aspirasi terkait revisi Paket UU Politik yang di dalamnya mencakup Pemilu dan Pilkada. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalbar, Komisi II menyoroti sejumlah isu krusial. Di antaranya terkait realisasi anggaran Pemilu, netralitas, profesionalitas dan perlindungan penyelenggara Pemilu, netralitas pejabat Kepala Daerah, pengawasan Bawaslu hingga sengketa proses Pemilu di Kalbar. Komisi II pun mengapresiasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kalbar. Irawan menyebut, hal itu tidak…

Read More

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti netralitas dan profesionalitas penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dalam kontestasi pesta demokrasi di Indonesia. Ini menjadi penting menyusul adanya temuan dan laporan terkait dugaan keterlibatan penyelenggara Pemilu atas tindak pelanggaran di Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Menurutnya, penguatan terhadap netralitas dan profesionalitas penyelenggara Pemilu mutlak diperlukan guna mencapai pesta demokras yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil) “Ini salah satu yang kita temui di lapangan dan menjadi rahasia umum, profesionalitas dan netralitas penyelenggara Pemilu dan SDM yang ada, terkait di dalamnya, ini betul-betul harus kita skrinning. Skrinning dalam artian kita…

Read More

Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba memberikan pandangannya terkait efisiensi anggaran di Perpustakaan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia mengharapkan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. “Dengan adanya efisiensi diharapkan BRIN dan BPS tetap menghadirkan produk-produk inovasi kepada masyarakat, sedangkan kepada Perpustakaan Nasional diharapkan segera menyalurkan bantuan berupa buku-buku terhadap daerah 3T,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Kepala BRIN, BPS, dan Perpustakaan Nasional, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Ia menambahkan, khusus untuk BRIN dengan adanya efisiensi anggaran diharapkan…

Read More

Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menyoroti pentingnya literasi keuangan bagi masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh skema penipuan. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI dengan Ketua OJK, Kepala Eksekutif Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), AKD (Aset Keuangan Digital) dan Aset Kripto, saat membahas pengaturan dan pengawasan aset kripto. “Kami ingin juga OJK ada suatu literasi keuangan agar masyarakat ini diberikan sesuatu informasi yang akurat dan edukatif agar tidak mudah tertipu oleh skema penipuan. Karena kita sama-sama tahu kemarin (muncul) fintech kemudian dan macam-macam ini saja masyarakat ini sulit sekali membedakan mana yang berizin OJK mana yang…

Read More