Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI, Rizal Bawazier menilai banyak pihak di Dirjen Anggaran yang salah dalam mengartikan Instruksi Presiden No.1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran. Sehingga langsung melakukan banyak pemotongan. “Dalam dua hari ini, selama pembahasan mengenai efisiensi anggaran. Saya khawatir ini banyak orang-orang pintar di Dirjen anggaran yang salah mengartikan Instruksi Presiden. Realisasi untuk efisiensi anggaran itu bukan hanya dari potong-potong saja, tapi harus dari (sektor) income juga, penghasilannya apa? Mungkin pemerintah Prabowo bilang efisiensi. Namun yang di bawah-bawah nya langsung potong-potong saja,” ujar Rizal dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN, Menteri Perdagangan dan jajarannya di Gedung Nusantara…

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Fadholi mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang kondusif dalam menjaga keamanan selagi proses pergantian pejabat khususnya di kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. “Kami datang ke Polda Jateng untuk memberikan sosialisasi terkait TNKB khusus Anggota DPR RI, selain itu kami juga mengapresiasi Polda Jateng yang kondusif dalam menjaga keamanan disini,” katanya saat diwawancarai Parlementaria usai melakukan kunjungan kerja di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (12/2/2025). Politisi daerah pemilihan Jawa Tengah I itu mengatakan bahwa sosialisasi tersebut penting karena saat ini TNKB khusus Pimpinan DPR RI dan Anggota sudah ada model terbaru. “Kemarin ada…

Dalam upaya memastikan efektivitas penggunaan anggaran negara serta menghindari informasi yang simpang siur di masyarakat, Pimpinan DPR RI menggelar rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rekonstruksi dan relokasi anggaran. Rapat ini melibatkan Pimpinan DPR RI dan perwakilan pemerintah guna memastikan bahwa kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan rakyat tanpa mengganggu stabilitas ekonomi maupun sektor-sektor krusial lainnya. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025) usai rapat menyampaikan bahwa konsultasi ini dilakukan untuk memperjelas langkah-langkah yang diambil dalam penyusunan ulang anggaran, termasuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat. “Hasilnya akan disampaikan kepada…

Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukharomah, menekankan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan yang lebih strategis, komprehensif, dan sesuai dengan kebutuhan sektor pariwisata nasional. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja spesifik Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI di Yogyakarta, Jawa Tengah, yang bertujuan menggali aspirasi dari para pelaku industri, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. “Kami melakukan kunjungan kerja spesifik untuk membahas RUU Kepariwisataan yang akan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Kami ingin mendapatkan masukan dari pelaku pariwisata, pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang mengelola destinasi wisata di wilayah ini,” ujarnya di sela-sela pertemuan Komisi VII DPR RI…

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menekankan penghematan anggaran yang dilakukan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengurangi alokasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Kami prinsipnya menyetujui efisiensi anggaran ini, namun dengan catatan agar efisiensi pengurangan-pengurangan ini tidak mengurangi alokasi daripada program-program pemerintah yang untuk meningkatkan sejahteraan lain,” ucapnya dalam rapat kerja efisiensi anggaran di Gedung DPR, Kamis (14/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, Titiek juga mengomentari soal perkembangan kasus pagar laut. Menurutnya, Komisi IV DPR RI masih menunggu penjelasan terkait siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus pagar laut. “Untuk hari ini kami hanya membahas mengenai perubahan efisiensi anggaran itu…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pertanggungjawaban Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk segera mengungkap pelaku pemagaran laut. Menurutnya, Menteri KKP wajib membeberkan pelaku ke publik mengingat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri yang telah menyegel pagar laut tersebut. “Karena dia sudah menyegel. Lain lagi cerita yang Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) memerintahkan membongkar gitu loh. Tetapi KKP sudah menyegel. Oleh karena sudah menyegel, berarti harus mengungkap siapa pelakunya,” kata Alex dalam keterangannya yang dikutip oetoesan.com, di Jakarta, Jumat (14/2/2025). Maka dari itu, ia menagih janji Menteri KKP untuk mengungkap pemilik pagar laut di perairan…

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menyoroti langkah efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBN 2025 yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Diketahui, efisiensi ini mencapai Rp36,695 triliun untuk anggaran belanja negara dan Rp256,1 triliun untuk anggaran belanja kementerian/lembaga. Sebab itu, dirinya meminta masing-masing kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI untuk menyusun sekaligus mengimplementasikan strategi guna adaptasi terhadap dengan kebijakan efisiensi ini. Ia pun mengingatkan perlunya sejumlah langkah konkret untuk tetap menjaga efektivitas program kerja di tengah keterbatasan anggaran. Demikian pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Badan Usaha…

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berperan sebagai pilar utama perekonomian Indonesia. Namun, dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, BUMN tidak bisa hanya mengandalkan pola bisnis lama. Sebab itu, dibutuhkan transformasi menyeluruh agar perusahaan-perusahaan negara ini tetap relevan dan berkontribusi maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi dalam Seminar Nasional “Transformasi BUMN Menjadi Pilar Fundamental Perekonomian Nasional” di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Ia menilai transformasi BUMN tidak hanya sekadar tuntutan zaman, tetapi juga amanat konstitusi. Dalam seminar bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), dirinya menggarisbawahi, peran media sangat krusial dalam memastikan…

Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, menekankan pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menopang perekonomian Indonesia. Menurutnya, BUMN harus mampu beradaptasi dengan dinamika global serta meningkatkan efisiensi dan inovasi agar bisa menjadi kekuatan yang lebih besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga ketahanan ekonomi nasional. Demikian pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Seminar Nasional “Transformasi BUMN Menjadi Pilar Fundamental Perekonomian Nasional” di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Sebab itu, ia mengingatkan pemerintah untuk tetap mendukung inovasi BUMN. “Apakah strategis memperkuat BUMN yang ada di Republik kita untuk menopang perekonomian Indonesia sebagai ujung…

Komisi IV DPR RI melakukan audiensi dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) guna membahas potensi bahaya dari kebijakan pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IV DPR RI Paolus Hadi menilai bahwa kebijakan terkait hutan seperti rencana pembukaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi perlu dievaluasi kembali secara menyeluruh. “Maksud saya, kami mengusulkan bagaimana secara menyeluruh, sehingga tidak ada kasus-kasus begini. Masyarakat kita sudah (ada) sebelum Indonesia merdeka, tinggal dalam kawasan hutan, lalu enak juga (saja) mereka mau dibunuh,” ujarnya dalam rapat audiensi Komisi IV DPR RI, Rabu (12/2/2025). Diketahui, dalam…