Penulis: Redaksi

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI yang telah berkomitmen melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Namun demikian, Amelia menekankan pentingnya efisiensi anggaran untuk mendukung kepentingan pertahanan negara tanpa mengurangi efektivitas operasional. “Nah sekali lagi kami mendukung dan kebijakan efisiensi ini. Kami harapkan tetap memprioritaskan pada belanja operasional yang mendukung layanan publik dan kesiapan pertahanan. Bahwa perlu dipastikan pemotongan anggaran ini tidak menghambat modernisasi alutsista dan pemeliharaan kesiapan operasional TNI,” ujar Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Wamenhan, Panglima TNI, KASAD, KASAL,…

Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas menyoroti pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan timah di Bangka Belitung (Babel), serta pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Ia menegaskan perlunya pengawasan ketat guna mencegah kebocoran pendapatan negara dari sektor tambang ilegal. “Kita ingin memastikan bahwa pemasukan negara dari timah bisa lebih maksimal dan tidak ada kebocoran yang merugikan. Oleh karena itu, Polda harus bekerja maksimal untuk mengawasi praktik pertambangan ilegal,” ujar Hasbi saat melakukan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (13/2/2025). Selain itu, Hasbi juga menyoroti pentingnya ketegasan dan kecepatan aparat kepolisian dalam menangani…

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Ida Nurlaela Wiradinata mengeluhkan, ketepatan jadwal penerbangan maskapai yang kerap kali menjadi penghambat mobilitas Anggota DPR RI dalam tugas lapangannya, sehingga menurutnya hal ini perlu dievaluasi lebih lanjut. “Yang jadi permasalahan adalah maskapai penerbangan yang sebenernya harus siapa ya yang bisa bekerjasama dengan baik atau menegur, karena kalau fasilitas dari Journey atau Joumpa itu sudah oke tidak ada masalah,” katanya kepada oetoesan.com di Makassar, Kamis (13/2/2025). Ida biasa Ia disapa menambahkan, bahwa mobilitas yang tinggi Anggota DPR RI perlu diimbangi dengan fasilitas penerbangan yang juga mumpuni dan tepat waktu, hal ini bukan karena Anggota DPR RI…

Selain sektor keselamatan, kelayakaan maskapai, ketepatan jadwal penerbangan, sektor kesehatan di bandara juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan para stakeholder terkait guna memberikan kenyamanan kepada penumpang di bandara. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua BURT DPR RI Indah Kurnia usai memimpin pertemuan dengan jajaran stakeholder bandara Sultan Hasanudin Maros, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/2/2025). “Kita tahu Sultan Hasanudin merupakan airport yang menjadi hub untuk Indonesia Timur semua yang transit disini. Maka tadi mungkin masukan dari kami adalah selain layanan baik itu layanan untuk penerbangan jadwal, keselamatan juga kesehatan bagi penumpang, maupun khususnya Anggota DPR RI yang melakukan perjalanan dinas ke…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pembentukan kebijakan publik. Menurutnya, DPR tidak bisa berjalan sendiri dan pihaknya memastikan harapan generasi muda benar-benar dapat tersalurkan dalam pengambilan keputusan di Parlemen. Salah satu upaya yang dilakukan, Indra menuturkan, adalah menjalin komunikasi mahasiswa dan pelajar dengan Parlemen Kampus dan Parlemen Remaja sejak tahun 2008. ”Ini adalah mandat yang diambil oleh DPR ketika berkomitmen bersama parlemen seluruh dunia,” ujarnya dalam kegiatan ”DPR Connect” bertajuk ’DPR dan Generasi Muda: Kolaborasi untuk Perubahan’ di Ruang Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Kolaborasi bersama generasi muda ini untuk membuktikan…

Di awal tahun 2025 ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga. Tak terkecuali Kementerian Pariwisata yang juga mengalami efisiensi sehingga sisa anggaran 2025 setelah rekonstruksi hanya sebesar Rp884,9 miliar. Meski mengalami efisiensi, Kemenpar dalam pertemuan dengan Komisi VII DPR RI berkomitmen tetap mengusahakan program unggulan untuk tahun 2025. Melihat hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mempertanyakan langkah-langkah yang dilakukan Kemenpar di tengah efisiensi anggaran tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga wisatawan lokal agar tetap berwisata di dalam negeri. Menurutnya, wisatawan domestik lebih mudah untuk dijangkau dan dipengaruhi dibandingkan wisatawan asing. “Mungkin apa kira-kira langkah-langkah yang…

Rapat Kerja Komisi VII DPR RI, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyetujui rencana efisiensi anggaran untuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dalam Rapat Kerja yang digelar di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa anggaran Kemenperin direkonstruksi sebesar Rp883,4 miliar dari pagu awal Rp2,52 triliun, sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan menjadi Rp1,64 triliun. Sementara itu, anggaran Bekraf mengalami efisiensi sebesar Rp90,5 miliar dari pagu awal Rp279,6 miliar, sehingga anggaran yang dapat digunakan tersisa Rp189,1 miliar. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menegaskan bahwa…

Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani, menerima audiensi Forum Penyuluh Nusantara (FPN) terkait peninjauan ulang penempatan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam pertemuan ini, Komisi IX DPR RI akan segera membahas permasalahan tersebut dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengingat banyaknya keluhan terkait penempatan yang jauh dari domisili. “Kami mendengarkan aspirasi dari FPN dan tentu sangat tersentuh dengan kondisi yang ada. Semua masukan ini akan kami tampung, dan kami segera menyimpulkan langkah yang akan diambil,” ujar Tutik dalam audiensi dengan FPN di Ruang Rapat…

Komisi menyetujui efisiensi belanja BPKP dalam APBN TA 2025 yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 471,49 miliar menjadi Rp1,81 triliun dari sebelumnya Rp2,28 triliun. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menyampaikan bahwa tujuan efisiensi anggaran BPKP TA 2025 adalah memperbaiki tata kelola kerja sumber daya (tenaga, biaya, dan waktu), sehingga menghindari pengeluaran yang tak diperlukan dan mengoptimalkan hasil kerja. “BPKP dalam melakukan efisiensi anggaran telah mempertimbangkan dan memastikan bahwa efisiensi anggaran dilaksanakan dengan strategi dan mitigasi program tertentu, sehingga tidak akan mengurangi kualitas pelayanan umum, serta tetap dapat menjalankan target dan fungsi mandatory Kelembagaan sesuai…

Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, bersama Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, disepakati efisiensi anggaran Kementerian Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2025. Anggaran awal sebesar Rp1.488.741.453.000 direkonstruksi menjadi Rp884.941.453.000 dengan pemotongan sebesar Rp603.800.000.000. Rapat yang berlangsung di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025) Evita menegaskan bahwa meskipun terjadi efisiensi anggaran, target capaian Kementerian Pariwisata tidak boleh berubah. “Efisiensi anggaran tidak boleh mengubah target capaian Kementerian Pariwisata RI,” tegasnya. Beliau juga mendorong peningkatan Indeks Kinerja Kepariwisataan pada tahun 2025 serta masuknya investasi di sektor pariwisata untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Menanggapi…