Penulis: Redaksi

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) di Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Rapat ini membahas penurunan drastis kuota beasiswa BPI tahun 2024 dan upaya agar kuota kembali meningkat pada tahun 2025. RDPU ini dipimpin oleh Anggota BAM DPR RI Harris Turino, didampingi Ellen Ester Pelealu. Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Pejuang BPI mengungkapkan kekecewaan atas berkurangnya kuota beasiswa yang awalnya direncanakan sebanyak 2.700 penerima, namun realisasinya hanya sekitar 900 penerima setelah dilakukan perjuangan penambahan. Padahal, tahun-tahun sebelumnya, kuota beasiswa ini berkisar antara 2.000 hingga 3.000…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menelaah efektivitas subsidi pupuk di Indonesia. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Aliansi Petani, Pemuda Petani Indonesia, serta Perempuan Tani Indonesia. Dalam rapat, Herman menekankan bahwa subsidi pupuk harus memenuhi prinsip 5T, yakni tepat sasaran, tepat harga, tepat dosis, tepat penyaluran, dan tepat waktu. “Pupuk tidak bisa menunggu petani. Justru pupuk yang harus menyesuaikan dengan jadwal tanam petani,” ujarnya di Nusantara II, Senayan,…

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan pentingnya peran Tenaga Ahli Alat Kelengkapan Dewan (TA AKD) untuk meningkatkan kualitas kerja DPR RI. Dirinya menekankan bahwa TA AKD bukan sekadar pendamping teknis, tetapi bagian integral dari sistem pendukung yang menentukan keberhasilan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI. Perlu diketahui, salah satu perubahan signifikan dalam orientasi TA AKD tahun 2025 adalah pemisahan antara orientasi TA AKD dan Staf Administrasi Anggota (SAA). Langkah ini diambil guna memastikan materi pembahasan dewan dalam setiap agenda bisa disampaikan lebih fokus dan relevan sesuai dengan tugas masing-masing. Di sisi lain, Indra menekankan pentingnya kualitas dibanding kuantitas…

Anggota Komisi II DPR RI Edi Oloan Pasaribu menyinggung adanya dugaan oknum di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen-ATR/BPN) yang terlibat dalam praktik mafia tanah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat; Kepala Kanwil BPN Jakarta; Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi; Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur; Gerakan Masyarakat Setia Mekar (GEMAS); Lembaga Anti Mafia Tanah Indonesia (LAMTI); dan Dr. John N. Palinggi di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/02/2025). “Mafia tanah tidak akan dapat berani tanpa adanya oknum yang terlibat di jajaran BPN. Ia menilai,…

Komisi III DPR RI mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung untuk mempercepat proses lelang aset dalam kasus investasi bodong DNA Pro. Proses lelang ini diharapkan segera dilaksanakan sesuai putusan Pengadilan Negeri Bandung agar kerugian para korban dapat dikembalikan melalui Paguyuban Korban Investasi Berjuang Bersama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menegaskan bahwa selain dipercepat, proses lelang juga harus dilakukan secara transparan. Ia meminta agar Paguyuban Korban Investasi Berjuang Bersama dilibatkan dalam proses tersebut guna memastikan keadilan bagi para korban. “Pak Kajari, ini harus dipercepat, jangan lama-lama ya. Lelang harus dilakukan secara transparan, termasuk…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan menekankan soal urgensi untuk memperkuat regulasi keamanan laut Indonesia. Hal itu disampaikan Heryawan dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kemenko Bidang Politik dan Keamanan tentang penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif untuk pengaturan keamanan kelautan nasional. “Dari paparan Pak Menko, paparan pak Wamenko dan seluruh pendalaman dari Anggota Komisi I itu mengarah ke kesepahaman yang sama yaitu kita ingin membangun sebuah regulasi yang kuat, yang jelas untuk mengatur urusan keamanan kelautan kita. Kalau di masa periode yang lalu itu hanya fokus pada revisi UU kelautan, sekarang…

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mengapresiasi langkah tegas yang diambil oleh Bareskrim Polri dalam pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Pagar Laut di Desa Kohod, Tangerang. Penggeledahan rumah dan kantor kepala desa yang dilakukan pada Senin (11/2) menunjukkan komitmen Polri dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik korupsi di sektor kelautan dan perikanan. “Saya mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dalam mengusut kasus ini. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, khususnya nelayan yang seharusnya mendapatkan manfaat dari proyek-proyek seperti ini,” ujar Johan Rosihan…

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, menyoroti kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian (Kementan) yang kembali mengandalkan impor daging kerbau dan sapi untuk menjaga stok pangan menjelang Ramadan dan Lebaran. Menurutnya, langkah ini bertentangan dengan semangat Astacita dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional, yang seharusnya bertumpu pada produksi dalam negeri. “Ketahanan pangan yang sejati hanya bisa dicapai jika kita mandiri dalam produksi. Astacita Ketahanan Pangan menuntut keberpihakan pada petani dan peternak lokal, bukan terus bergantung pada impor sebagai solusi instan. Bapanas dan Kementan harus berkomitmen memperkuat peternakan nasional agar Indonesia tidak terus menjadi pasar bagi daging impor,” tegas…

Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey menyampaikan pandangannya terkait permasalahan sertifikat tanah yang tengah menjadi sorotan publik. Ia menekankan bahwa meskipun banyak permasalahan tanah di Indonesia, langkah-langkah hukum tetap harus ditempuh untuk menyelesaikannya, termasuk peran penting pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga, penanganan persoalan terkait sertifikat tanah tidak bisa hanya diselesaikan karena viralitas di media sosial alias ‘no viral no justice’. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat; Kepala Kanwil BPN Jakarta; Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi; Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur; Gerakan Masyarakat Setia Mekar (GEMAS);…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher mempertanyakan kepada Menkes terkait insentif yang bisa diberikan kepada fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit swasta, agar dapat terlibat dalam implementasi kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ia menekankan hal ini sebab pemerintah telah menargetkan pada bulan Juni 2025 mendatang semua RS harus mulai melaksanakan terkait KRIS tersebut. “Terkait KRIS, menurut saya ini sesuatu yang memang harus ditindaklanjuti, Pak Menteri. Kenapa? Karena kalau saya boleh mengulang kembali, jika kemudian disebutkan bulan Juni 2025 itu adalah kick-off pelaksanaan KRIS di rumah sakit, maka pertanyaan yang mendasar, apa insentif yang bisa diberikan atau bentuk insentif apa yang…