Penulis: Redaksi
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memastikan ketersediaan stok gas LPG aman hingga tiga bulan ke depan, serta distribusi LPG 3 kg berjalan lancar hingga ke tingkat sub-pangkalan. Ia menyebutkan, meskipun sebelumnya sempat terjadi kendala, kondisi di sejumlah daerah pemilihan (dapil) anggota DPR RI kini telah kembali normal. “Kami telah melakukan pengecekan di dapil masing-masing. Misalnya, saya di Pangkalpinang, sementara rekan-rekan memantau di Jambi, Sumatera Barat, Papua, Sumatera Selatan, NTT, dan Sulawesi Utara. Hasilnya, ketersediaan dan distribusi gas LPG 3 kg sudah aman. Oleh karena itu, mari kita sebarkan berita baik ini dan yakinkan masyarakat agar tidak terjadi panic…
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian bersama sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI menerima audiensi dari perwakilan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kabupaten Pati dan Provinsi Jawa Tengah di Badan Aspirasi Masyarakat, Gedung Nusantara II, DPR RI. Audiensi ini juga dihadiri oleh anggota Komisi X dan Badan Legislasi DPR RI dari FPG, yakni Firman Soebagyo, Ferdiansyah, Nur Purnama Sidik, dan Karmila Sari. Selain itu, perwakilan DPRD Kabupaten Pati dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati turut hadir untuk menyampaikan dukungan terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru PAUD serta penguatan pendidikan nonformal dan informal (PNFI).…
Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah pakar membahas efektivitas program pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Wakil Ketua BAKN DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, menyampaikan bahwa tujuan rapat ini adalah untuk menggali lebih dalam terkait subsidi pupuk dari berbagai sisi. “Kita ingin tahu lebih dalam dari pakar yang dari IPB, dari BRIN kemudian dari Unpad terkait dengan efektivitas subsidi pupuk. Ternyata, menurut sebagian dari mereka subsidi pupuk sudah dalam koridor yang baik. Akan tetapi perlu diberikan beberapa hal (masukan) sehingga bisa lebih efektif lagi. Nah ini yang kemudian kita ingin…
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sudah dimulai per 10 Februari 2025 kemarin. Ia menyebut program ini akan sangat bermanfaat bagi rakyat, dan mengingatkan pentingnya pengawasan agar tidak dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab. “Ini menjadi wujud kehadiran negara di APBN 2025! Kami melihat pemerintahan Pak Prabowo Subianto terus melakukan berbagai penguatan dalam hal kesejahteraan rakyat (Kesra), termasuk program CKG ini menjadi peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Selasa (11/2/2025). Cucun sendiri telah mendukung program CKG sejak awal ketika tim kerja pemerintahan Prabowo…
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti program Pemerintah terkait Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang sudah dimulai per 10 Februari 2025 silam. Cucun menegaskan, meskipun Kemenkes menyebut seluruh Puskesmas di Tanah Air sudah siap, ia tetap mengimbau setiap daerah harus memastikan semua instrumen dan infrastruktur kesehatan untuk program ini tersedia dengan baik. “Termasuk dari sumber daya manusia (SDM). Pelayan kesehatan (nakes) harus bekerja dengan SOP yang berlaku, berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pesan Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu dalam keterangan tertulis kepada oetoesan.com, di Jakarta, Selasa (11/2/2025). Di sisi lain, Cucun juga mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat dan…
Anggota Baleg DPR RI Gamal menegaskan bahwa RUU Statistik harus dirancang dengan mekanisme yang ketat karena dapat mendistorsi realitas. Distorsi realistis tersebut dapat diantisipasi dengan cara memperbaiki kualitas data dan meminimalisir celah penyalahgunaan statistik. Selain itu, regulasi transparansi metodologi, standarisasi pengumpulan data, dan mekanisme audit juga perlu dilakukan untuk memastikan data yang dihasilkan valid dan tidak menyesatkan. “Bagaimana upaya kita untuk melakukan konkretisasi sehingga RUU Statistik ini mampu meminimalisir celah celah upaya-upaya distorsi realitas ya melalui penyalahgunaan statistik,” ujar Gamal dalam Rapat Kerja di Ruang Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025). Meski demikian, ia mengaku selalu…
Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mendukung peluncuran program Pemeriksaan Kesehatan Gratis oleh pemerintah yang dimulai pada 10 Februari 2025. Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin dan pola hidup sehat. “Pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang berulang tahun adalah upaya untuk melakukan tindakan preventif dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan momentum ulang tahun, masyarakat akan lebih mengingat pentingnya melakukan medical check-up secara berkala,” ujar Kurniasih Mufidayati melalui rilis yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Selasa (11/2/2025). Menurut data WHO, penyakit katastropik masih menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Sebanyak 37 persen kematian disebabkan…
Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad Alaydrus mengatakan bahwa tingkat kemahiran orang Indonesia dalam berbahasa Inggris masuk kategori rendah. Indonesia menempati peringkat ke-79 dari 113 negara dalam hal kemampuan berbahasa Inggris, dengan skor 469. Angka ini menunjukkan kategori kemahiran rendah dalam berbahasa Inggris. Skor Indonesia jauh berada di bawah negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Singapura berada di peringkat 2, Filipina peringkat 20, Malaysia peringkat 25, dan Vietnam peringkat 58. Hal ini menunjukkan adanya tantangan signifikan bagi para profesional Indonesia untuk bersaing di kancah internasional. Dengan kata lain, kemampuan bahasa Inggris di Indonesia masih perlu ditingkatkan. “Kehadiran kurikulum internasional (cambridge)…
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum optimal dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) terkait kepesertaan jaminan kesehatan. Menurut Irma, BPJS seharusnya lebih aktif menjalin komunikasi dengan Pemda, mengingat sebelumnya sudah ada program Jamkesda dan Jamkesmas yang dikelola daerah. “Pemda seharusnya turut berkontribusi dalam membiayai kepesertaan BPJS, seperti halnya mereka mengalokasikan anggaran untuk Jamkesda dan Jamkesmas,” terangnya dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan di ruang rapat Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Namun, hal ini belum berjalan maksimal. Jika BPJS cabang di…
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti pentingnya batasan yang jelas dalam keterbukaan informasi publik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025). Dalam rapat tersebut, Andreas mengkritisi ketidaktegasan definisi terkait data rahasia yang dapat diakses publik. Menurutnya, birokrasi kerap memberikan interpretasi sendiri mengenai pengecualian informasi, sehingga dapat menghambat akses terhadap data penting bagi berbagai pihak, termasuk jurnalis dan pelaku survei. “Birokrat sering kali mendefinisikan sendiri pengecualian terhadap keterbukaan informasi. Ini menjadi…