Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto menggarisbawahi pentingnya peran lebih dari 17.000 mitra yang menjadi tulang punggung PT Pos Indonesia. Berusia lebih dari 200 tahun, menurutnya, seharusnya PT Pos Indonesia sudah bisa mapan dan mampu berdikari. Mencapai revenue sebesar Rp5 triliun pada tahun lalu. Namun, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap beban kerja para mitra PT Pos Indonesia. Diketahui, para pekerja tersebut mengeluhkan harus bekerja hingga 200 jam per bulan dan menghadapi sanksi berat jika terjadi kesalahan dalam pekerjaan mereka. Demikian pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi beserta subholding di Gedung Nusantara…

Anggota Komisi VI DPR RI Budi S. Kanang menyampaikan keprihatinan mendalam terkait kondisi kesejahteraan karyawan PT Pos Indonesia. Dirinya menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja, termasuk upah minimum yang rendah, ketiadaan jaminan kesehatan, asuransi kecelakaan, tunjangan hari raya (THR), cuti, serta dana pensiun. “Pagi tadi, kita semua mendengar suara rakyat yang terhimpun dalam Asosiasi Serikat Pekerja PT Pos. Dari sisi mereka, memang sangat menyedihkan dan memprihatinkan,” ujar Kanang dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi beserta subholding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025). Beliau menambahkan…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta pihak kepolisian turun tangan dalam menangani kebakaran gedung Kementerian ATR/BPN. Dia mendesak aparat untuk mengusut tuntas dugaan penghilangan barang bukti pagar laut di perairangan Tangerang, Banten. Gus Abduh, sapaan akrabnya, turut prihatin atas kebakaran yang terjadi pada gedung Kementerian ATR/BPN. Namun, dia bersyukur tidak ada korban jiwa dalam musibah yang terjadi sekitar pukul 23.00, Sabtu (8/2/2025). Terkait penyebab kebakaran kantor kementerian yang dipimpin Nusron Wahid itu, Gus Abduh mengatakan, dirinya tidak mengetahui pasti yang menjadi penyebab munculnya kobaraan api yang kabarnya terjadi di ruang humas. Legislator asal Dapil Jawa Tengah VI itu menyerahkan…

Anggota Komisi I DPR RI, Ruth Naomi Rumkabu, menyoroti maraknya eksploitasi dan perdagangan ilegal burung langka yang berasal dari Papua, khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Ia menegaskan bahwa praktik ini harus segera dihentikan karena dapat mengancam kelestarian ekosistem dan kekayaan alam Indonesia. “Burung-burung ini, termasuk burung siang yang saya maksud, adalah satwa langka yang hanya ada di daerah kita. Sangat disayangkan jika terus diperjualbelikan ke luar daerah tanpa izin. Ini adalah aset dan kekayaan alam yang harus kita lestarikan, bukan untuk dieksploitasi,” ujar Ruth usai pertemuan dengan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Zona Timur, Ambon, Senin (10/2/2025). Selain burung siang, Ruth…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, meminta tiga kementerian untuk berkoordinasi dalam hal perhatian kepada guru swasta. Tiga kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian pendidikan tinggi ristek dan sains (Kemendiktisaintek). Hal itu disampaikan dalam seminar nasional bertajuk “Memotret Kebijakan Baru Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Keagamaan” yang digelar di STIT Alhikmah Benda, Sirampog, Brebes, Jawa Tengah, Sabtu (8/2/2025) “Saat ini perhatian terhadap guru swasta oleh pemerintah kurang, utamanya terkait kesejahteraannya,” kata Fikri dalam keterangan tertulis kepada oetoesan.com, di Jakarta, Senin (10/2/2025). Berbagai poin kesejahteraan tersebut, di antaranya gaji dan tunjangan, di mana…

Kondisi pekerja mitra PT Pos Indonesia kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyoroti ketidakjelasan status mereka serta dugaan eksploitasi dalam jam kerja. Berdasarkan laporan yang ia terima, para pekerja mitra bekerja hingga 200 jam per bulan, jauh melampaui batas 160 jam yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan. “over 40 jam! Tidak jelas bagaimana mekanismenya. Padahal, aturan seharusnya hanya 40 jam per minggu,” ujar Kawendra dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dewan Pimpinan Pusat FSPAI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025). Menurut data yang dipaparkan, PT Pos Indonesia memiliki 17.000 pekerja mitra, mayoritas…

Anggota Komisi XII DPR RI Mulyadi menyoroti pentingnya penerapan program BBM Satu Harga di seluruh daerah, terutama di wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau. Menurut Mulyadi, program yang sebenarnya telah dirancang sejak lama ini bertujuan agar masyarakat di daerah yang jauh dari Stasiun Pengisian Penyalur Umum (SPBU) tidak harus membeli bahan bakar dengan harga tinggi dari pengecer. Di banyak daerah terutama yang terletak di pelosok, Mulyadi mengungkapkan masyarakat terpaksa membeli BBM dari pengecer dengan harga jauh lebih mahal. Hal ini ditegaskannya tentu tidak adil, karena mereka harus menanggung biaya transportasi yang besar hanya untuk membeli bahan bakar. “Ya memang ini…

Menindaklanjuti surat permohonan audiensi Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Aspek Indonesia (FSPAI) tertanggal 27 Desember 2024 lalu, Komisi VI DPR RI menggelar audiensi bersama jajaran pengurus FSPAI membahas isu status kerja kemitraan yang diterapkan oleh PT Pos Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, diketahui terdapat sejumlah permasalahan dalam sistem kemitraan yang diterapkan oleh PT Pos Indonesia, yang dinilai merugikan para pekerja mitra. Sejumlah permasalahan dalam sistem kemitraan yang diterapkan oleh PT Pos Indonesia di antaranya, perjanjian kerja yang tidak jelas, upah pekerja yang berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), serta ketidakterdaftaran pekerja dalam program jaminan sosial, baik BPJS Kesehatan…

Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, Bogor, Jawa Barat, milik PT MNC Land yang tengah berlangsung. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan pembangunan proyek yang diduga menunjukkan indikasi pelanggaran tidak sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup. Saat kunjungan, Bambang bersama Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto dan sejumlah Anggota DPR melakukan SIDAK (Inspeksi Mendadak) didampingi Rizal Irawan sebagai Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga mengungkapkan PT MNC Land Lido diindikasikan tidak melakukan pengelolaan air…

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sangat diperlukan untuk menindaklanjuti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang. “Pak Ketua KY (Komisi Yudisial), KUHP akan berlaku pada 2 Januari 2026 dan menganut nilai-nilai baru, di antaranya lebih mengutamakan restorative justice, rehabilitatif, dan restitutif. Secara logika, tentu diperlukan KUHAP yang juga baru dengan nilai-nilai yang sama,” ujar Habiburokhman dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Ketua Komisi Yudisial, Amzulian Rifai, di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025). Ia menjelaskan bahwa revisi KUHAP sangat…