Penulis: Redaksi

DPR RI terus berkomitmen menjadi rumah bagi perjuangan kemerdekaan Palestina. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera memastikan kepedulian DPR RI dengan menjadi jembatan bagi organisasi masyarakat peduli Palestina untuk bersama memperjuangkan kemerdekaan Palestina. “Kami ingin DPR jadi rumah bagi Palestina. Untuk mewujudkan itu pasti ada langkah-langkahnya. Kalau kemarin membangun pondasi, hari ini kita membangun tiang dan mudah-mudahan yang akan datang kita membangun atap,” kata Mardani usai Forum Grup Discussion (FGD) dengan Ormas dan lembaga kemanusiaan untuk bantuan ke Palestina, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (8/2/2025). Dalam pertemuan dengan…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI tengah berupaya meningkatkan efektivitas penyaluran subsidi pupuk sekaligus menindaklanjuti hasil audit di PT Petrokimia Gresik. Dalam kunjungan kerja spesifik, Wakil Ketua BAKN DPR RI Habib Idrus Aljufri menekankan pentingnya pupuk bersubsidi sampai tepat waktu dan sasaran kepada petani. “Tujuan kita adalah memastikan petani mendapatkan pupuk saat dibutuhkan, dengan harga yang wajar, dan meminimalisir beban subsidi negara,” ujar Habib Idrus saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim BAKN DPR RI, ke Gresik, Jawa Timur, Jumat (7/2/2025) Politisi Fraksi PKS ini menyoroti potensi efisiensi yang bisa ditawarkan oleh sektor swasta dalam penyediaan pupuk, yang menjadi salah…

Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini menyoroti keberlanjutan investasi besar yang dilakukan oleh PT Hailiang di Gresik, yang disebut mencapai lebih dari 9 miliar USD. Hal ini ia sampaikan saat kunjungan spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, ia juga mempertanyakan tindak lanjut dari investasi tersebut, mengingat hingga kini perusahaan belum beroperasi penuh. “Kalau memang belum bisa beroperasi, manfaatnya untuk negara ini di mana? Mengingat ada dampak lingkungan yang sudah dihasilkan dari proses pengerjaannya,” ungkapnya kepada oetoesan.com di Gresik, Jawa Timur, Kamis (6/2/2025). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menyoroti kendala…

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti berbagai kendala dalam proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025. Berdasarkan laporan terkini, sejumlah sekolah masih mengalami kesulitan dalam finalisasi data akibat kompleksitas sistem dan integrasi dengan eRapport serta DAPODIK. Dalam proses pengisian PDSS, beberapa masalah utama yang dihadapi sekolah antara lain belum optimalnya penggunaan eRapport sebagai metode sinkronisasi data, kompleksitas pengisian data di DAPODIK dan eRapport yang berdampak pada integrasi ke PDSS SNPMB, serta masih adanya sekolah yang kesulitan melengkapi data akibat validasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). Selain itu, koordinasi antar-kementerian…

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menyoroti regulasi gas LPG 3 kg Kementerian ESDM yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Walaupun aturan baru telah dibatalkan Presiden Prabowo Subianto, dia meminta tidak boleh ada penimbunan gas yang disubsidi oleh pemerintah itu. Syafruddin mengatakan, sejak 1 Februari Menteri ESDM melarang penjualan gas LPG 3 kg diecerkan. Kebijakan itu mengakibatkan terjadinya polemik di masyarakat, bahkan menjadi gejolak. Di sisi lain, masyarakat menerima angin segar dengan adanya pernyataan Menteri Keuangan bahwa harga LPG 3 kg sesunguhnya ialah Rp. 12.750, bukan harga yang dijual di pengecer. “Ini menjadi sorotan terutama di Masyarakat Kalimantan Timur, di…

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko turut prihatin atas kecelakaan maut yang terjadi di pintu tol Ciawi 2, pada Selasa (4/02/2025). Dia meminta Kementerian Perhubungan dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk tegas dalam pengawasan kendaraan logistik yang berada di jalan Tol. Sudjatmiko mengatakan, kecelakaan maut di pintu tol Ciawi arah Jakarta ini bentuk dari kelalaian regulator dan perusahaan nakal dalam kelola usaha jasa logistik. Ia menilai kejadian ini seharusnya tidak terjadi jika dua pihak tersebut tidak lalai, sehingga berdampak pada timbulnya korban 8 orang meninggal dunia dan 11 orang luka parah. “Jelas ini fenomena gunung es dalam tata kelola…

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadh menyoroti beredarnya video pembongkaran ribuan ton beras impor asal Pakistan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur pada Senin (3/2/2025). Menurutnya, adanya importasi ribuan ton beras itu menimbulkan keresahan di kalangan para petani. Karena itu, ia mendesak komitmen pemerintah untuk setop impor beras dari luar negeri. Selain video pembongkaran beras impor asal Pakistan, sebelumnya juga muncul video pembongkaran ribuan ton beras impor asal Myanmar yang diunggah di akun media sosial Tiktok @barokah.www pada Sabtu (18/1/2025). Dalam video tersebut, ditunjukkan proses pembongkaran beras yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. “Kabar masuknya…

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta agar Pemprov Jatim dan BKN Kanreg Surabaya segera menyelesaikan para tenaga honorer agar menjadi PPPK. Pasalnya, pada tes seleksi PPPK gelombang pertama saja, menurutnya, hampir setengah dari formasinya tidak lulus tes. “Saran saya setidaknya coba kita cari cara supaya selesaikan pengangkatan honorer ini, kan lucu ada seleksi PPPK tapi hampir setengahnya banyak yang tidak lulus. Udah kelarin aja kenapa sih kalau menurut saya yah. Ini kan misalnya tidak lulus dari aspek administrasi kah atau kemampuan ya udah nanti kan ada pendampingannya, pemperdayaan, pelatihan dan sebagainya. Kami berharap supaya pemerintahan baru ke depan…

Komisi VIII DPR RI menyatakan menerima penjelasan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait efisiensi anggaran tahun 2025. Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, terungkap bahwa anggaran BPJPH mengalami efisiensi sebesar Rp233,7 miliar. Dengan demikian, alokasi anggaran BPJPH yang semula Rp436,8 miliar kini menjadi Rp203,1 miliar. “Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala BPJPH mengenai efisiensi anggaran tahun 2025 ini. Namun, kami meminta BPJPH segera mengusulkan rincian efisiensi dan pergeseran anggaran untuk program-program tahun 2025, termasuk satuan tiganya, paling lambat 7 Februari 2025,” ujar Singgih di Nusantara II, Senayan, Jakarta,…

Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N. Kiemas, mengungkapkan bahwa penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu yang dibebankan kepada pemerintah daerah menjadi permasalahan dalam proses seleksi P3K. Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama untuk membayar gaji P3K, terutama jika harus mengikuti standar gaji yang ditetapkan pemerintah pusat. Ia mencontohkan bahwa Kota Prabumulih dan Kota Pagar Alam tentu memiliki kapasitas keuangan berbeda dengan Kabupaten Musi Rawas dan daerah lainnya. “Memang ada kabupaten/kota yang kemampuan keuangannya tidak mencukupi jika harus membiayai gaji seluruh P3K paruh waktu di daerahnya. Karena…