Penulis: Redaksi

Usai pengambilan keputusan tingkat I antara Komisi VI DPR RI dan Pemerintah, maka RUU tentang Perubahan UU BUMN selanjutnya akan disahkan pada sidang paripurna yang dijadwalkan pada Selasa (4/2/2025) mendatang. Demikian pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad usai mengikuti agenda Pengambilan Keputusan RUU tentang Perubahan UU BUMN pada Rapat Kerja Tingkat I Komisi VI DPR RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025). Diketahui, pembahasan RUU tentang Perubahan UU BUMN adalah dalam rangka mendorong agar BUMN menjadi lebih adaptif dan modern dalam mengantisipasi…

Komisi VI DPR RI menilai pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) berpotensi meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Oleh karena itu, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, salah satu poin penting yang dibahas adalah pembentukan BP Danantara sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan investasi negara. BP Danantara dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara berskala besar dengan koordinasi yang lebih baik di antara BUMN. Lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan aset negara guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono menyatakan bahwa…

DPR RI melalui Komisi VI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Reformasi besar ini bertujuan memperkuat peran, tata kelola, serta daya saing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih adaptif menghadapi tantangan ekonomi global dan mampu berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN Eko Hendro Purnomo menjelaskan bahwa sepanjang Januari 2025, Panja telah menggelar serangkaian rapat dengan akademisi, pakar, serta kementerian terkait guna memastikan perubahan regulasi ini sejalan dengan kebutuhan nasional. Ia menegaskan bahwa revisi ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi BUMN, tetapi juga memastikan…

Komisi VI DPR RI menegaskan urgensi revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) guna memperkuat peran strategis perusahaan negara dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Regulasi yang lebih adaptif dinilai diperlukan agar BUMN dapat berinovasi, bertransformasi, dan semakin kompetitif di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN telah mengemuka sejak awal 2025. Komisi VI DPR RI, yang bertugas dalam pengawasan BUMN, berkomitmen untuk mendorong perubahan regulasi ini agar perusahaan-perusahaan pelat merah dapat lebih efektif, efisien, dan fleksibel dalam menjalankan perannya. Anggota Komisi VI DPR RI, Amin AK,…

Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menyoroti kasus perampokan brutal terhadap warga Ukraina, Igor Iermakov, oleh geng Rusia di Bali, yang terjadi baru-baru ini. Ilham menegaskan, kejadian ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem keamanan dan penegakan hukum di Indonesia, sekaligus melindungi industri pariwisata yang menjadi andalan ekonomi nasional. “Kejadian ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh dianggap sepele. Selain merugikan korban, kasus ini juga berpotensi merusak citra Indonesia sebagai negara yang aman dan ramah bagi wisatawan asing,” kata Ilham dalam keterangan tertulis yang diterima medpolindo.com di Jakarta, Sabtu (1/2/2025). Desakan Penegakan Hukum yang Tegas Ilham mendesak aparat penegak hukum untuk menangani…

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan perbedaan mendasar antara kasus pemagaran laut yang ada di Tangerang Utara dan Bekasi. Pernyataan ini merespons mulai muncul respon yang coba membanding-bandingkan pemagaran laut di Bekasi dengan tindakan kontroversial pemagaran laut misterius di Tangerang Utara. “Pemagaran di Tangerang Utara adalah persoalan serius yang merugikan masyarakat nelayan dan hingga kini belum jelas siapa pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan pemagaran di Bekasi jelas bertujuan untuk konservasi mangrove dan pengendalian abrasi. Mencoba menyamakan keduanya adalah tindakan menyesatkan dan salah satu upaya membiaskan isu pagar misterius Tangerang Utara,” ujar Johan Rosihan dalam keterangannya kepada politikparlemen.co, di Jakarta,…

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dimulai sejak 6 Januari 2025 silam. Menurutnya, Program MBG tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi para penerima manfaat, melainkan juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah. “Selain memberikan asupan gizi dan nutrisi, tetapi juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah,” katanya dalam keterangan yang dikutip politikparlemen.co, di Jakarta, Senin (14/1/2025). Menurut dia, program MBG yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara esensi memberikan dampak luar biasa dalam berbagai sisi. Dia menilai dengan asupan gizi dan nutrisi yang terpenuhi maka dapat mempersiapkan para…

nggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman meminta kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni agar tidak menerjemahkan niat baik Presiden Prabowo secara serampangan terkait Program Swasembada Pangan. Menurutnya, Ketahanan Pangan merupakan salah satu Astacita Presiden Prabowo, yang jika dijalankan dengan perencanaan matang, maka bisa membawa dampak signifikan bagi kemandirian bangsa Indonesia. Namun, jika implementasi perencanaan tersebut buruk maka bisa mengarah pada bencana ekologis yang justru mengancan kehidupan manusia. “Kami mendukung penuh Astacita Presiden, karena niatnya sangat mulia bagi perbaikan untuk kemajuan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Namun, niat dan rencana ini tentunya harus didukung dengan perencanaan dan kajian yang matang,…

Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menegaskan pemindahan Aparatur Sipil Negara harus tunggu arahan Presiden Prabowo melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres). Sehingga, kebijakan tersebut, tegasnya, tidak perlu dilakukan secara grasah-grusuh. “Menteri itu pembantu presiden. Jangan sampai kebijakan menteri melampaui keputusan presiden,” ujar Ali Ahmad dalam keterangan tertulis yang diterima reportasebisnis.com, di Jakarta, Minggu (12/1/2025). Gus Ali, sapaan akrabnya, menerangkan Menpan-RB saat ini harus belajar dari rencana pemindahan ASN sebelumnya yang gagal total pada 2024. Semula Menpan-RB merencanakan perpindahan ASN dalam dua tahap, pada Juli dan September 2024 jelang dan usai Upacara Peringatan HUT kemerdekaan RI ke-79 di IKN. “Rencana saat itu,…

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah mendesak pemerintah memastikan rencana impor sapi sebanyak 2 juta ekor selama lima tahun ke depan tidak menganggu peternak lokal. Program impor sapi ini harus dibarengi dengan upaya meningkatkan kuota produksi sapi dalam negeri. “Pemerintah harus fokus pemberdayaan peternak sapi lokal dan memaksimalkan hasil produksi mereka,” kata Rina Saadah dalam keterangan tertulis kepada reportasebisnis.com, di Jakarta, Minggu (12/1/2025). Indonesia berencana untuk mengimpor 2 juta ekor sapi secara bertahap antara 2025 hingga 2029. Rencana ini mencakup 1 juta sapi perah dan 1 juta sapi pedaging, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging serta mendukung program Makan…