Penulis: Redaksi

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan bahwa para pengemudi ojek online (ojol) membutuhkan penguatan regulasi dan perlindungan hukum yang jelas atas profesi yang mereka jalani. Hal ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan Koalisi Ojol Nasional, Rabu, (23/4/2025) di DPR RI, Senayan, Jakarta. Menurut Netty, kehadiran ojol telah menjadi bagian penting dari sistem transportasi dan penggerak ekonomi digital di Indonesia. “Sayangnya, status  para pengemudi ojol ini belum memiliki kepastian hukum. Kondisi ini dapat menempatkan mereka pada posisi yang rentan,” ujarnya melalui rilis yang diterima oetoesan.com baru-baru ini.  Netty menyoroti perlunya kejelasan status hukum dan relasi antara…

Upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kejahatan terus digencarkan. Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (26/4/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Audiensi ini dihadiri Wakil Ketua LPSK Antonius Prijadi Soesilo Wibowo dan Wakil Ketua LPSK Mahyudin, serta melibatkan perwakilan mitra kerja dan masyarakat. Sejumlah isu strategis mengemuka dan menjadi catatan penting dalam penyempurnaan regulasi perlindungan saksi dan korban. Anggota Komisi XIII DPR…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga menekankan pentingnya parlemen dunia untuk bertindak melampaui siklus elektoral dan memprioritaskan pembangunan antargenerasi. Hal ini ia sampaikan saat mewakili parlemen Asia-Pasifik dalam Spring Meeting World Bank Group dan International Monetary Fund (IMF) di International Financial Corporation (IFC) World Bank, Pennsylvania, Rabu (23/4/2025). Dalam forum tersebut, Ravindra dipercaya menjadi moderator sesi diskusi bertema Delivering Result for Future Generations, yang menghadirkan Lead Economist Bank Dunia Dr. Elena Ianchovichina dan Senior Social Protection Specialist Bank Dunia Christabel Dadzie. Menurut Ravindra, diskusi berlangsung partisipatif dan banyak memberikan pengetahuan baru sesuai dengan kepakaran kedua…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan komitmen kuat bahwa negara harus hadir untuk menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban tindak pidana. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi XIII ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (26/04/2025). Kunker ini dalam rangka penyerapan aspirasi terkait Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014. “Negara harus hadir untuk menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban. Dalam Revisi UU ini, kami memastikan agar pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah bisa diakses saksi dan korban tanpa dipersulit dan tanpa prosedur yang bertele-tele,” ujar Sugiat…

Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (26/04/2025). Hal itu guna menyerap aspirasi serta masukan terkait rencana revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Revisi UU ini bertujuan untuk memperkuat keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar perlindungan terhadap korban maupun saksi dapat lebih dimaksimalkan. Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah. Salah satu fokus utama adalah memperkuat peran dan keberadaan LPSK. “Ya, kita tadi sudah mendapat banyak masukan,…

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menjadi tonggak penting dalam menjamin rasa aman dan pemenuhan hak-hak dasar individu yang berhadapan langsung dengan proses hukum. Namun demikian, regulasi ini masih menyisakan ruang pembenahan. Untuk itulah, Komisi XIII menilai revisi menyeluruh terhadap undang-undang ini diperlukan. Untuk mempertajam hal itu, Komisi XIII melalui kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah, menyerap secara langsung aspirasi, pandangan dan tantangan yang dihadapi di Jawa Tengah. Hal itu guna memastikan substansi pembaharuan Rancangan Undang-Undang Perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional,…

Anggota Komisi XII DPR RI Rico Alviano menyoroti perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Tengah yang masih menunggak pembayaran royalti sebagai imbalan atas izin eksplorasi, ekstraksi, dan penjualan batubara. Hal tersebut diungkapkan Rico saat pertemuan Komisi XII dengan Perwakilan Kementerian ESDM, Perwakilan Kementerian KLHK, Kadis ESDM Provinsi Kalimantan Tengah, Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan Para Direksi Perusahaan Pertambangan Batubara di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (24/4/2025). Royalti batu bara merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu penerimaan pemerintah pusat yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya alam. Tarif royalti batu bara ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)…

Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menekankan pentingnya pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dari kegiatan pertambangan batu bara agar mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3. Limbah B3 tersebut wajib dikelola melalui pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan, dengan fokus pada pengurangan dan pemanfaatan kembali. Diketahui, salah satu perusahaan tambang yang disoroti Komisi XII adalah PT MTJ yang bergerak di persoalan pertambangan batu bara termal dan batu bara metalurgi bituminous “Dari data…

Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto menyoroti penggunaan jalan umum oleh pengusaha tambang sebagai sarana jalur transportasi dan jalur distribusi hasil tambang. Menurutnya, jika dibiarkan terus-menerus maka pemerintah daerah dan masyarakat sangat dirugikan akibat rusaknya jalan raya yang dilintasi kendaraan truk pengangkut batu bara. “Saya minta penjelasan yang mewakili dari bapak-bapak pengusaha tambang. Menurut bapak-bapak gimana ya soal transportasi penggunaan jalan tambang melewati jalan umum ini? Sebenarnya terkait tambang itu apa tidak bisa memiliki jalan sendiri, tidak bisa dibangun ya sarana dan prasarana produksinya,” tanya Totok dalam pertemuan Komisi XII dengan perwakilan ESDM, perwakilan KLHK dan para pengusaha tambang…

Anggota Komisi XII DPR RI Sigit K. Yunianto mendorong para pengusaha tambang di Kalimantan Tengah mematuhi aturan terkait kelestarian lingkungan hidup di sekitar lokasi tambang. Hal tersebut diungkapkan di sela-sela kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (24/4/2025). “Terkait lingkungan hidup, kehadiran kami di sini ingin mengetahui apakah perusahaan-perusahaan tambang ini sudah melakukan kewajibannya. Kita tidak ingin menutup investasi, tapi berharap semuanya tertib sehingga masyarakat nyaman tidak terganggu dengan adanya perusahaan pertambangan di Kalimantan Tengah ini,” tukas Sigit kepada oetoesan.com usai mendengarkan paparan beberapa perwakilan pengusaha tambang batubara di Kalimantan Tengah. Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia…