Penulis: Redaksi

Komisi VII DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan mitra kerja terkait Sarana Publikasi (LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN Antara) dan Badan Sertifikasi Nasional (BSN). Dalam kesempatan itu, Komisi VII meminta Kepala BSN, Dirut LPP TVRI, Dirut LPP RRI, dan/atau Dirut LKBN Antara untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). “Termasuk, jangan merumahkan (pemberhentian sementara), pengurangan pegawai dan/atau jurnalis, dan pemotongan honor kontributor di seluruh Indonesia serta menyampaikannya kepada publik,” jelas Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII dengan mitra terkait di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2025). Selanjutnya,…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menerima audiensi dengan DPRD Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong Kabupaten Garut untuk memperkuat sektor pertanian dalam aspek irigasi, bibit dan benih, pupuk bersubsidi, dan jaminan harga panen. “Kita DPR akan mengawal apakah janji Menteri Pertanian itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan,” ujar Wakil Ketua IV Ahmad Yohan kepada oetoesan.com di Jakarta, Rabu (12/02/2025). Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp12,8 triliun untuk perbaikan dan pembaruan irigasi tersier di seluruh Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Dengan ini, maka Kabupaten Garut dapat…

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, untuk mengawasi pelayanan keprotokolan bagi Anggota DPR RI yang mendarat di bandara tersebut. Wakil Ketua BURT DPR RI, Desy Ratnasari, menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan pelayanan keprotokolan bagi anggota dewan berjalan sesuai ketentuan yang tertuang dalam Tata Tertib (Tatib) DPR RI. Politisi dapil Jawa Barat IV ini menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antara pemangku kebijakan guna membangun pemahaman bersama mengenai layanan keprotokolan bagi Anggota DPR RI serta masyarakat umum yang menggunakan moda transportasi udara. “Pemahaman ini tidak hanya perlu disosialisasikan kepada pemangku…

Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menyampaikan keprihatinannya atas kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada tiga kementerian mitra kerja Komisi X DPR RI. Meski demikian, ia tetap mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan untuk menjaga program prioritas tetap berjalan. “Saya tentu prihatin terhadap pemotongan anggaran yang dialami tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta Kementerian Kebudayaan, dalam rangka efisiensi anggaran,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama ketiga kementerian tersebut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Tan menyoroti bahwa ketiga kementerian ini memiliki peran krusial dalam…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Imron Amin meminta kepada Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah agar ke depannya bisa menjalankan tugas konstitusional bersama dengan MKD.  “Kami telah sosialisasikan tugas dan wewenang MKD kepada Kapolda Jateng beserta jajarannya, kami minta ke depannya agar Polda Jateng bisa kerjasama dengan MKD dalam menjalankan tugas konstitusional,” katanya saat diwawancarai oetoesan.com di Kantor Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Rabu (12/2/2025).  Selain kewenangan, Ia juga menjelaskan tentang hak imunitas anggota dewan, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus Anggota DPR RI. “Kami memberitahu ketentuan penggunaan nomor polisi agar tidak ada penyalahgunaan”, tambahnya. Sosialisasi…

Rapat Kerja Komisi II DPR RI menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN tahun 2025 bagi beberapa kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI. Hal ini sebagai tindak lanjut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah Tahun Anggaran 2025. Efisiensi ini juga diputuskan setelah sebelumnya seluruh komisi diminta oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk melakukan rekonstruksi anggaran melalui surat edaran. “Efisiensi anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebesar Rp184,900 Miliar, (yaitu) dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp392,980 Miliar menjadi…

Komisi IV DPR RI secara resmi menerima audiensi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Dalam audiensi, Walhi menyoroti isu lahan 20 juta hektar yang digunakan untuk pertanian dan industri lainnya, yang telah menjadi topik hangat dalam diskusi lingkungan hidup. Merespon aspirasi, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyakinkan Walhi bahwa Pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo tidak akan gegabah melanggar Undang-Undang (UU) dalam alih fungsi hutan. “Terkait lahan 20 juta hektar yang digunakan untuk pertanian dan industri lainnya, Presiden Prabowo tentunya tidak akan gegabah dalam mengalihfungsikan hutan yang melanggar Undang-Undang,” tegasnya,” ujar Titiek Soeharto, sapaan akrab Siti Hediati Soeharto saat…

Anggota Komisi II DPR RI, Hendra Rahtomo atau Rommy Soekarno, menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap tenaga honorer di kementerian maupun pemerintah daerah (Pemda). Ia khawatir kebijakan ini dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). “Saya hanya ingin menyoroti potensi dampak dari efisiensi anggaran ini, terutama terkait pengurangan belanja honorarium bagi tenaga honorer di kementerian maupun pemerintah daerah. Permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K masih banyak kendala. Saya khawatir kebijakan efisiensi anggaran ini akan berujung pada banyaknya pemutusan kontrak atau PHK bagi tenaga honorer,” ujar Rommy dalam…

Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menegaskan pentingnya pemotongan anggaran yang tepat dalam lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI, khususnya terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melibatkan tenaga kerja lepas dan kontributor. Putra Nababan menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VII DPR RI dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), LPP RRI, LPP TVRI, dan LKBN ANTARA, yang membahas rekonstruksi belanja Tahun Anggaran 2025, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Putra menyoroti kekhawatiran masyarakat terkait pemberhentian hubungan kerja dengan kontributor, termasuk tenaga kerja seperti CS dan satpam, yang disebutkan hampir mencapai seribu…

Kecelakaan maut yang terjadi di Gerbang Tol Ciawi beberapa waktu silam menyedot perhatian banyak pihak tak terkecuali Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto. Menanggapi peristiwa tersebut ia menyatakan regulasi bukanlah menjadi satu-satunya persoalan dalam berlalu lintas, menurutnya perlu adanya pengembangan mutu mental pihak-pihak terkait agar semakin profesional. Ia lantas menyoroti pelaksanaan dan pengawasan dari regulasi yang dalam implementasinya terdapat keterlibatan oknum serta petugas di tingkat lapangan. Menurutnya, mentalitas harus dikembalikan pada jati diri masing-masing, sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan. “Persoalannya adalah di pelaksanaan dan pengawasannya, yang disitu melibatkan oknum, yang disitu melibatkan petugas-petugas di pelaksanaan di…