Penulis: Redaksi

Penguatan sumber daya manusia (SDM) dinilai menjadi faktor penting agar industri animasi nasional mampu tumbuh lebih luas hingga ke daerah-daerah. Di tengah berkembangnya ekonomi kreatif berbasis digital, peningkatan kapasitas talenta muda dinilai perlu diperkuat melalui pelatihan yang lebih terarah dan dukungan ekosistem yang memadai. Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia menilai sektor ekonomi kreatif termasuk animasi memiliki prospek besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masa depan. Karena itu, menurutnya, dukungan pemerintah terhadap pengembangan SDM kreatif perlu diperkuat agar industri ini tidak hanya berkembang di kota-kota besar. Hal ini mencuat saat Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) Komisi VII…

Komisi VII DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN) menyoroti pentingnya penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan kebijakan perfilman nasional. Pengawasan ini difokuskan pada program pemerintah di bidang perfilman dan pemerataan distribusi karya kreatif. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Tim Panja KDFN, Chusnunia Chalim, saat memimpin pertemuan Komisi VII dengan Yayasan Sinema Yogyakarta atau Jogja-Netpac Asian Film Festival (JAFF) di Yogyakarta, (05/06/2026). “Panja KDFN dibentuk untuk memastikan bahwa kreativitas dan distribusi film nasional tidak hanya berjalan secara normatif, tetapi benar-benar implementatif, inklusif, dan mendukung daya saing sineas Indonesia di tingkat…

Penguatan promosi dan perluasan akses pasar dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar studio animasi lokal mampu berkembang dan naik kelas. Dukungan tersebut diperlukan supaya pelaku industri animasi tidak hanya bertahan sebagai pelaksana produksi, tetapi juga mampu memperluas jejaring bisnis, menarik investor, dan mengembangkan kekayaan intelektual (intellectual property/IP) lokal. Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza menilai, studio animasi lokal membutuhkan ruang yang lebih luas untuk mempertemukan karya mereka dengan investor, mitra bisnis, hingga pelaku industri penyiaran. Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Komisi VII DPR RI ke Ayena Studio di Kota Cimahi, Jawa…

Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menyampaikan keprihatinannya atas penangkapan dua kapal nelayan tradisional asal Kepulauan Riau oleh aparat maritim Malaysia di wilayah Johor. Saat ini, enam warga negara Indonesia yang berada di atas kedua kapal tersebut masih menjalani proses penahanan. Riyono mengatakan pihaknya kini tengah melakukan berbagai upaya advokasi dan koordinasi dengan pihak terkait agar para nelayan tersebut dapat segera memperoleh perlindungan dan dibebaskan. “Saya mendapatkan laporan dari teman-teman Kepulauan Riau, nelayan tradisional ada dua kapal, enam awak buah kapal yang ditangkap oleh polisi maritim Malaysia di wilayah Johor. Nah ini sedang kita advokasi untuk mereka bisa kita bebaskan,”…

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin menyoroti sejumlah isu strategis dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Polri, mulai dari penugasan anggota kepolisian di luar institusi Polri, penguatan kurikulum pendidikan kepolisian yang berorientasi pada demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), hingga usulan perpanjangan batas usia pensiun anggota Polri. Hal tersebut disampaikan Safaruddin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan akademisi hukum tata negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026), yang menghadirkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk memberikan masukan terhadap RUU Polri. Dalam forum tersebut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini meminta penjelasan lebih lanjut mengenai usulan agar…

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad memimpin pertemuan bersama pemerintah dan sejumlah lembaga otoritas moneter serta fiskal guna mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), dihadiri antara lain Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Dasco mengatakan, DPR RI sengaja mempertemukan para pemangku kepentingan di bidang fiskal, moneter, dan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan ekonomi nasional sekaligus membangun koordinasi yang lebih erat antarinstansi. “Pada hari ini…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menegaskan bahwa tidak ada tenggat waktu khusus bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengembalikan nilai tukar rupiah ke level tertentu. Menurutnya, yang terpenting adalah menjaga stabilitas pergerakan rupiah melalui koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Hal tersebut disampaikan Hekal kepada awak media usai konferensi pers di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), yang dihadiri antara lain Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Menanggapi pernyataan Gubernur BI…

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat harus menjadi momentum untuk memperkuat industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai langkah tersebut penting untuk memperkokoh fondasi ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas di tengah gejolak pasar global. Menurut Kamrussamad, salah satu penyebab rentannya nilai tukar rupiah adalah masih tingginya ketergantungan sektor industri terhadap bahan baku dan produk impor. Karena itu, pemerintah perlu mempercepat program substitusi impor, khususnya pada sektor manufaktur. “Percepatan substitusi produk impor terhadap industri manufaktur kita. Dengan percepatan ini maka komponen impor akan mengalami penurunan,” ujar Kamrussamad saat ditemui oetoesan.com di Gedung…

Pembahasan revisi Undang-Undang tentang Polri tidak cukup hanya berfokus pada aspek kewenangan, struktur organisasi, maupun mekanisme pengawasan. Komisi III DPR RI menilai reformasi institusi kepolisian juga harus menyentuh fondasi pembentukan sumber daya manusia, termasuk penguatan kurikulum pendidikan dan pembinaan moral anggota Polri sejak tahap pendidikan. Pandangan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru atau yang akrab disapa Gus Falah, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Prof. Dr. Cecep Darmawan dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Dr.…

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, memandang perlunya pengaturan yang lebih kuat mengenai pengamanan objek vital nasional. Upaya ini dilihatnya akan lebih baik jika mendapat landasan hukum yang lebih kuat dalam pembahasan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). Menurut Hinca, pengamanan terhadap infrastruktur strategis negara tidak cukup hanya berpedoman pada aturan setingkat keputusan presiden. Ia menilai revisi regulasi kepolisian menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat aspek pengamanan objek vital nasional yang selama ini menjadi salah satu tugas penting Polri. “Karena tahun 2004, ketika terorisme begitu mencekam dan masuk ke Indonesia, Presiden waktu itu, Ibu Megawati (Soekarno Putri)…