Penulis: Redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menemukan kandungan mikroplastik dalam air hujan di sejumlah kota besar di Indonesia. Menurutnya, hasil riset tersebut perlu dijadikan peringatan dini (early warning) bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat langkah pengendalian polusi plastik dan menjaga kesehatan masyarakat, terutama kulit dan sistem pernapasan. “Temuan mikroplastik di air hujan menunjukkan betapa luasnya dampak pencemaran plastik terhadap kehidupan kita. Ini bukan hanya isu lingkungan, tapi juga kesehatan publik yang perlu mendapat perhatian lintas sektor,” ujar Netty melalui rilis yang diterima oetoesan.com di Jakarta, Selasa (4/11/2025). Netty berharap BRIN bersama…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan keprihatinannya atas situasi kemanusiaan di Sudan yang kian memburuk. Konflik antara militer dan pasukan paramiliter di negara itu telah menewaskan ribuan warga sipil dan memaksa jutaan orang mengungsi. Data terakhir menunjukkan sekitar 1.500 orang tewas dan puluhan ribu warga melarikan diri dari Kota El Fasher, Darfur Utara, setelah wilayah tersebut dikuasai kelompok Pasukan Dukungan Cepat (RSF). Situasi ini disebut Sukamta sebagai tragedi yang membutuhkan perhatian serius dunia internasional, termasuk Indonesia. Perang saudara di Sudan kembali menjadi sorotan global setelah bentrokan antara militer di bawah pimpinan Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan dan pasukan Rapid…

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan menambah gerbong kereta di Jabodetabek. Ia menilai, penambahan gerbong khususnya moda kereta komuter sangat penting dalam memperkuat layanan transportasi publik. “Melalui penambahan jumlah gerbong dan peningkatan fasilitas stasiun. Komitmen Pak Presiden sangat strategis dalam mengurangi kepadatan penumpang, khususnya di wilayah Jabodetabek yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,” terangnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Legislator Dapil Jateng III ini, menilai kebijakan tersebut sebagai langkah konkret dalam memperkuat infrastruktur transportasi publik. Sekaligus mendukung visi Presiden dalam mewujudkan konektivitas nasional yang modern…

Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez menyoroti serius kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA (14) di Pejaten, Jakarta Selatan, yang diduga melibatkan praktik eksploitasi anak dan penggunaan identitas palsu. Gilang meminta aparat kepolisian dan kejaksaan untuk segera menuntaskan penyelidikan dan memproses semua aktor yang terbukti melanggar hukum. “Dalam kasus ini, perlu penegakan hukum yang tegas terhadap semua pihak yang terlibat, baik perekrut, manajemen lembaga, maupun pihak yang memfasilitasi perekrutan anak di bawah umur,” kata Gilang, dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com, Senin (2/11/2025).  Seperti diberitakan, Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus kematian seorang terapis wanita berinisial RTA…

Pagi itu, langit Kota Ambon tampak cerah meski angin laut terasa menusuk lembut di tepi pelabuhan. Dari kejauhan, suara mesin perahu nelayan bersahut-sahutan dengan riuhnya aktivitas di pinggiran kota. Di tengah hiruk-pikuk itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wahfiroh, melangkah mantap menuju Rumah Sakit Dr. M. Haulussy, salah satu rumah sakit tertua di Maluku yang menjadi saksi sejarah panjang pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan ini. Kunjungan Nihayatul — atau akrab disapa Ninik — bukan sekadar agenda rutin reses parlemen. Ia datang untuk menyentuh denyut nyata persoalan kesehatan di Maluku, provinsi yang dikenal indah namun masih bergulat dengan tantangan geografis dan…

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo, menyoroti kebijakan pemerintah terkait penetapan harga beras berdasarkan sistem rayonisasi wilayah. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan amanat konstitusi yang menjamin ketersediaan pangan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Firman menilai penerapan harga beras yang berbeda antarwilayah, padahal kualitasnya sama, menunjukkan adanya diskriminasi harga terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini, kata dia, tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. “Kebijakan rayonisasi harga beras ini tidak adil. Masyarakat di wilayah berbeda membeli beras dengan kualitas sama tetapi harga berbeda. Ini bertentangan dengan semangat konstitusi bahwa pangan…

Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya penguatan hilirisasi sektor pertanian dan peternakan sebagai strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Barat Daya. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, dalam rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (31/10/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat serta meninjau pelaksanaan berbagai program pemerintah di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Dalam dialog bersama petani dan pelaku usaha lokal, Komisi IV menemukan bahwa potensi pertanian dan perikanan di wilayah Sorong dan sekitarnya sangat besar, namun masih belum tergarap optimal…

Komisi IV DPR RI meninjau langsung pelaksanaan program ketahanan pangan nasional di Papua sebagai bagian dari pengawasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menargetkan Indonesia mampu berswasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Anggota Komisi IV DPR RI Guntur Sasono, mengungkapkan bahwa Papua memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan masa depan Indonesia. Namun, sejumlah hambatan di lapangan membuat realisasi program belum optimal. “Pemerintah mengatakan kita mampu berswasembada beras dalam beberapa tahun ke depan. Tapi setelah kami lihat langsung di lapangan, ternyata masih banyak kendala yang perlu diselesaikan,” ujar Guntur dalam pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV di Jayapura, Papua,…

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti minimnya fasilitas pengawasan laut di Papua yang berdampak pada lemahnya pengendalian terhadap aktivitas illegal fishing di wilayah perairan yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Menurutya, secara ideal, pengawasan laut dilakukan sepanjang tahun, namun saat ini PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) di Papua hanya aktif sekitar 75 hari dalam setahun. “Idealnya 365 hari dalam setahun PSDKP bekerja. Tapi sekarang baru sekitar 75 hari. Kita dorong agar minimal 100 hari dilakukan pengawasan terhadap illegal fishing,” jelas Riyono kepada oetoesan.com, di sela-sela Kunjungan Kerja Reses di Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2025). Ia menilai keterbatasan itu disebabkan oleh kurangnya…

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti masih tingginya tingkat defisit pangan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Papua. Menurutnya, sekitar 30 persen kabupaten/kota di Indonesia, terutama di wilayah timur, masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. “Papua termasuk daerah yang mengalami defisit pangan. Tapi ini bukan hanya di Papua, hampir 30 persen kabupaten dan kota di Indonesia masih belum bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri,” kata Riyono saat Kunjungan Kerja Reses Komisi IV ke Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2025). Ia menjelaskan, ketergantungan pangan antarwilayah perlu dikurangi dengan memperkuat produksi lokal dan mendorong kebijakan pangan berbasis potensi daerah masing-masing. “Kita ingin…