Penulis: Redaksi

DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menilai bahwa perjanjian gencatan senjata yang baru-baru ini diumumkan antara Israel dan Palestina belum sepenuhnya adil dan masih berpihak pada kepentingan Israel. Meski demikian, DPR RI mendukung langkah tersebut sebagai upaya sementara untuk menghentikan genosida dan membuka akses kemanusiaan di Jalur Gaza. Hal tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, dalam acara Pembukaan Bulan Solidaritas Palestina 2025 di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Sabtu (1/11/2025). Mardani menegaskan, DPR RI menaruh perhatian besar terhadap dinamika konflik yang terus berlangsung di Gaza dan menyerukan agar gencatan senjata tidak berhenti…

Read More

Komisi IV DPR RI menyerap berbagai aspirasi masyarakat, khususnya para petani, serta membahas penataan ulang wilayah konservasi di Pulau Salawati, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, bersama sejumlah anggota dan perwakilan mitra kerja dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran para mitra Komisi IV. Dengan kehadiran mereka, persoalan dan aspirasi masyarakat yang kami temui bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Alex di Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat (31/10/2025). Dalam kunjungan ke Pulau Salawati, rombongan Komisi IV mendengarkan…

Read More

Anggota Komisi IV DPR RI, Sturman Panjaitan, meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan administrasi yang menghambat perbaikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jembatan Puri di Sorong, Papua Barat Daya. Permasalahan ini telah berlangsung lama dan menyebabkan fasilitas nelayan belum berfungsi optimal. Dalam kunjungan kerja reses Komisi IV ke Sorong, Kamis (30/10/2025), Sturman menyampaikan bahwa kondisi TPI saat ini cukup memprihatinkan, terutama pada bagian atap yang bocor dan fasilitas yang rusak. Menurutnya, biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut tidak besar, namun terganjal oleh belum tuntasnya proses administrasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. “Masalahnya sudah…

Read More

Anggota Komisi XII DPR RI, Totok Sudaryanto, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur energi di Papua bukan sekadar proyek fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan Totok saat mendampingi Komisi XII DPR RI dalam kunjungan kerja ke Jayapura untuk meninjau rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Mamberamo, Papua, Selasa (28/10/2025). Menurut Totok, Papua selama ini masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses energi dan harga kebutuhan pokok yang tinggi akibat keterbatasan infrastruktur dan biaya logistik. Karena itu, proyek PLTA Mamberamo dinilai menjadi harapan baru bagi masyarakat Papua agar dapat…

Read More

Anggota Komisi XII DPR RI, Totok Sudaryanto, menilai rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Mamberamo, Papua, dapat menjadi solusi strategis untuk menghadirkan energi murah dan berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia. Hal ini disampaikannya saat Komisi XII melakukan kunjungan kerja ke PLN Jayapura dalam rangka membahas kesiapan dan potensi pembangunan PLTA tersebut, di Jayapura, Papua, Selasa (28/10/2025). Totok menjelaskan bahwa potensi aliran Sungai Mamberamo sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dalam jumlah besar tanpa mengandalkan sumber energi fosil. Menurutnya, pengembangan energi air akan memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang, meskipun membutuhkan investasi awal yang…

Read More

Komisi V DPR RI menyoroti masih timpangnya pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan, khususnya di Provinsi Maluku. Kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan akses transportasi dan konektivitas antarwilayah menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan. Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa kunjungan kerja masa reses Komisi V DPR RI bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya untuk memastikan kebijakan pembangunan nasional berpihak pada daerah kepulauan. “Wilayah Maluku adalah kepulauan, maka pendekatan pembangunan di sini harus berbeda. Infrastruktur darat, laut, dan udara harus saling terhubung agar masyarakat di pulau-pulau kecil tidak tertinggal dari daerah lain,” ujar Saadiah…

Read More

Komisi IV DPR RI menyoroti keterbatasan fasilitas pengawasan dan perlindungan sumber daya hayati serta kelautan di Papua. Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan di Jayapura, Papua. Dalam kunjungan ke sejumlah instansi seperti Badan Karantina dan Badan Pengawasan Kelautan, Komisi IV menemukan bahwa banyak kantor dan laboratorium yang belum memadai. Kondisi tersebut dinilai dapat mengancam upaya menjaga kedaulatan pangan dan kekayaan hayati Papua. “Potensi sumber daya hayati di Papua luar biasa, tapi kalau fasilitas karantina dan laboratoriumnya tidak memadai, ini bisa membahayakan keamanan hayati kita,” ujar Ahmad Yohan kepada oetoesan.com…

Read More

Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat sektor pertanian di Papua, khususnya di wilayah Jayapura. Dorongan itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi IV ke Jayapura yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan. Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, Badan Karantina, serta Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura. Menurut Ahmad Yohan, masih banyak persoalan mendasar dalam pengembangan pertanian di Papua, terutama keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. “Pembukaan lahan di Papua belum diikuti dengan penerapan teknologi yang memadai.…

Read More

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti masih tingginya angka stunting di Provinsi Maluku. Dalam kunjungan kerja Komisi IX di Kota Ambon, Provinsi Maluku, ia menegaskan pentingnya kerja keras pemerintah daerah untuk menekan kasus tersebut yang dinilainya berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia. Edy menyebutkan, berdasarkan data terakhir, angka stunting di Maluku, terjadi kenaikan dari 26 persen menjadi 28 persen pada periode 2022–2023, yang diperkirakan akan meningkat pada 2024 jika tidak dilakukan intervensi serius. “Ini soal penting, karena ini soal generasi emas, dan itu pasti berhubungan dengan ibu hamil, ibu menyusui, balita. Kalau kondisi sumber daya manusia (SDM)…

Read More

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menekankan pentingnya promosi dan pelayanan yang terpadu oleh holding PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney dan seluruh anak perusahaannya dalam memaksimalkan potensi Bali International Hospital (BIH) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar, Bali. Evita menyampaikan bahwa infrastruktur BIH yang sudah mumpuni akan sia-sia jika tidak didukung oleh promosi yang konkret dan terintegrasi. Hal tersebut diungkapnya usai pertemuan dengan Injourney di KEK Sanur, Kamis (30/10/2025). “Promosinya (harus) terpadu, pelayanannya (harus) terpadu, sehingga benar-benar orang itu begitu datang dari pesawat aja, sampai turun, sampai pulang itu merasa benar kelebihan daripada melakukan pengobatan…

Read More