Penulis: Redaksi

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan DPR menghormati sepenuhnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan kewajiban pemenuhan kuota perempuan dalam kepemimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). “DPR RI tentu menghormati keputusan MK yang secara konstitusional bersifat final dan mengikat,” kata Puan dalam rilis yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Jumat (31/10/2025). Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Koalisi Perempuan Indonesia, dan Titi Anggraini mengenai keterwakilan perempuan pada AKD DPR RI. Melalui putusan nomor 169/PUU-XXII/2024 itu, MK menyatakan bahwa setiap AKD mulai dari Komisi, Badan Musyawarah (Bamus), panitia khusus (Pansus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar),…

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti pemberitaan media Inggris The Guardian, yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara di Kalimantan sebagai kota hantu (the ghost city). Ia menilai, label tersebut harus segera dijawab Otorita IKN dengan hasil kinerja yang akseleratif dan publikasi progress report secara berkala kepada publik. “Kota hantu itu maknanya peyoratif, artinya masa depannya gelap. Label itu harus dijawab oleh OIKN dengan kinerja yang lebih akseleratif, laporkan segala perkembangannya kepada publik,” kata Khozin melalui rilis yang disampaikan kepada oetoesan.com, di Jakarta, Jumat (31/10/2025). Sebelumnya, The Guardian, menyoroti IKN Nusantara di Kalimantan Timur setelah masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Media asal…

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa kunci untuk menahan warga negara Indonesia (WNI) agar tidak berobat ke luar negeri bukanlah dengan membatasi, melainkan dengan meningkatkan kualitas pelayanan di dalam negeri. Hal ini disampaikannya usai kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar, Bali, tempat beroperasinya Bali International Hospital (BIH), Kamis (30/10/2025). Menurut Saleh, BIH harus menonjolkan perbedaan dan menunjukkan bahwa pelayanannya tidak kalah dengan fasilitas kesehatan di luar negeri. Ia yakin BIH mampu melakukannya, terutama setelah melihat langsung fasilitas dan alat kesehatan di rumah sakit tersebut. “Saya yakin dengan adanya fasilitas yang sangat mewah di…

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap beroperasinya Bali International Hospital (BIH) yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 25 Juni 2025 lalu. Saleh menilai bahwa pendirian rumah sakit ini adalah salah satu program prioritas pemerintah, terutama untuk menghilangkan anggapan di masyarakat bahwa berobat di luar negeri lebih baik daripada di dalam negeri. Ia melihat Bali International Hospital memiliki prospek besar untuk meyakinkan warga Indonesia agar tetap memilih pengobatan di dalam negeri. “Tujuannya adalah agar warga Indonesia suatu waktu harus bangga mengatakan bahwa saya berobatnya di dalam negeri, bukan di luar negeri,” ujar Saleh…

Komisi XII DPR RI meminta Pertamina untuk menindaklanjuti secara serius keluhan masyarakat mengenai dugaan penurunan kualitas bahan bakar Pertalite, yang belakangan ini ramai dikeluhkan karena diduga merusak mesin kendaraan. “Per tiga hari ini sudah banyak komplain masyarakat terkait Pertalite yang disinyalir merusak mesin motor maupun mobil isu ini muncul dari berbagai daerah terutama di wilayah Pantura, Jawa TImur. Ini adalah keluhan serius dan perlu perhatian khusus dari Pertamina Patra Niaga sebagai pihak yang bertanggung jawab di hilir migas,” ujar Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita kepada oetoesan.com usai melakukan kunjungan kerja reses di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (29/10/2025). Dalam Kunjungan…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah terluar Indonesia, khususnya Kabupaten Natuna. Menurutnya, selain pembangunan Jembatan Batam–Bintan yang menjadi prioritas untuk memperkuat konektivitas ekonomi, pengembangan infrastruktur di kawasan perbatasan juga berperan strategis dalam menjaga kedaulatan negara. “Pembangunan infrastruktur di Natuna dan wilayah terluar lainnya bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut masalah kedaulatan negara,” ujar Andi Iwan kepada oetoesan.com saat Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (29/10/2025).  Ia menekankan bahwa pemerintah pusat perlu memberikan dukungan maksimal agar daerah-daerah strategis tersebut memiliki akses transportasi,…

Komisi XII menyoroti serius dugaan impor limbah elektronik (e-waste) yang dilakukan oleh PT Esun International Utama Indonesia di kawasan perdagangan bebas Batam. Kasus ini menjadi perhatian nasional setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan indikasi pelanggaran izin impor bahan baku yang ternyata mengandung limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Komisi XII menegaskan persoalan ini tidak hanya menyangkut kepatuhan hukum, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelusuran KLHK, ditemukan lebih dari enam kontainer limbah elektronik yang berisi berbagai komponen bekas seperti charger, hard disk, printed circuit board (PCB), hingga monitor rusak, yang masuk melalui Pelabuhan Batu Ampar,…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menilai pembangunan Jembatan Batam–Bintan merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi khusus di Kepulauan Riau. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut akan memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat logistik dan perdagangan global yang terletak di jalur pelayaran internasional, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. “Pembangunan Jembatan Batam–Bintan ini sangat penting karena akan menghubungkan dua kawasan ekonomi khusus yang berperan vital bagi perekonomian nasional,” ujar Andi Iwan usai diwawancarai parlementaria pada Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (29/10/2025). Ia menegaskan bahwa Batam…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, menegaskan bahwa penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 harus diikuti dengan peningkatan layanan bagi jemaah. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Optimalisasi Persiapan Ibadah Haji 2026: Sinergi Pemerintah – DPR” yang digelar di Ruang Command Center, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10/2025). “Alhamdulillah, kita telah menetapkan biaya ibadah haji 2026 sebesar Rp87 juta, turun sekitar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini salah satunya karena kita berhasil menekan komponen terbesar, yaitu biaya penerbangan,” ujar Maman yang juga merupakan anggota Panitia Kerja (Panja) BPIH 2026. Menurutnya, efisiensi…

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mendorong agar kualitas pelayanan bagi jemaah haji tetap maksimal meski Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mengalami penurunan sekitar Rp 2 juta. Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan, terutama pada komponen penerbangan, tidak boleh berdampak pada menurunnya kenyamanan dan keamanan jemaah. “Kita telah menentukan biaya ibadah haji secara keseluruhan yaitu Rp87 juta, turun sekitar Rp 2 juta dan yang paling menarik adalah kita bisa menekan satu komponen paling besar dalam ibadah haji yaitu penerbangan, karena kalau penerbangan kita turunkan itu artinya beban yang dipikul para jemaah itu bisa berkurang,” ujarnya dalam kegiatan forum Diskusi Dialektika Demokrasi…