Penulis: Redaksi

Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menegaskan kesiapan Komisi V untuk menjadi rekomender atau pemberi rekomendasi pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Hal itu disampaikan Danang saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V ke Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (27/10/2025), yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara, perwakilan Wali Kota Tarakan, serta mitra kerja Komisi V dari berbagai kementerian dan lembaga, Danang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga agar arah pembangunan di Kaltara benar-benar terintegrasi dan berpihak pada kepentingan masyarakat perbatasan. “Kalau proses kolaborasi dan sinergi antara rekan-rekan kementerian dengan pemerintah…

Read More

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus menjadi momentum untuk menguatkan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren di Indonesia.  Penegasan ini disampaikan Fikri Faqih saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di SMP Islam Terpadu Usamah, Kota Tegal beberapa waktu lalu. Pria yang akrab disapa Fikri ini menjelaskan, revisi UU Sisdiknas bertujuan untuk menyelaraskan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman, menciptakan sistem yang lebih berkualitas, dan mengatasi berbagai masalah pendidikan. Lebih lanjut, legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini berharap, momentum…

Read More

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, memimpin langsung Tim Kunjungan Kerja Reses ke Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pembangunan infrastruktur dan transportasi yang pembiayaannya bersumber dari APBN. Menurut Huda, Komisi V menaruh perhatian serius terhadap berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh sejumlah kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Transmigrasi, BMKG, hingga BNPP dan Basarnas. Ia menegaskan bahwa seluruh program tersebut harus benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. “Kaltara ini bukan hanya provinsi baru…

Read More

Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah memulai pembahasan awal mengenai Besar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 pada Senin (27/10/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni mengatakan, pembahasan ini menjadi tahap penting sebelum penetapan biaya haji dan pelaksanaan pelunasan calon jemaah yang ditargetkan selesai paling lambat bulan November. “Disampaikan bahwa biaya haji 2026 memang mengalami penurunan sebesar 1 juta rupiah dari sebelumnya sebesar 88,4 juta. Namun, angkanya tidak memuaskan seharusnya bisa lebih besar,” tuturnya. Ia menjelaskan, Komisi VIII berharap agar biaya haji tahun depan dapat kembali diturunkan tanpa mengurangi kualitas…

Read More

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti ketidakterbukaan dan potensi inefisiensi dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M. Kritik tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2025). Dalam rapat yang membahas usulan BPIH dan sejumlah isu aktual itu, Selly mengapresiasi adanya penurunan biaya haji sebesar Rp1 juta, dari Rp89,4 juta menjadi Rp88,4 juta. Namun, ia menilai penurunan tersebut belum mencerminkan potensi efisiensi yang sebenarnya. “Kalau pengurangan 200 riyal untuk masyair saja bisa setara dengan Rp800 ribu lebih, logikanya penurunan…

Read More

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut baik keputusan pemerintah yang akan memasukan mata pelajara Bahasa Portugis dalam kurikulum belajar siswa. Namun, ia mengingatkan pengajaran bahasa Portugis, seperti juga bahasa asing lainnya, harus memiliki dasar yang jelas—baik dari segi manfaat strategis, hubungan diplomatik, maupun relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa. “Kami tentu menyambut baik setiap upaya pemerintah dalam memperkaya kompetensi bahasa asing peserta didik Indonesia. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan dampak implementasinya terhadap kurikulum yang saat ini sudah padat,” imbuhnya dalam keterangan kepada oetoesan.com, Senin (27/10/2025).  Di sisi lain, Hetifah berharap Kementerian Pendidikan juga melakukan kajian mendalam terkait potensi…

Read More

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi memberikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Migran Indonesia (P2MI) yang memastikan 110 WNI korban online scam di Kamboja segera dipulangkan ke tanah air. Nurhadi mengatakan hal itu merupakan bukti negara melindungi warga negaranya. “Saya mengapresiasi langkah cepat Kementerian P2MI yang memastikan 110 WNI korban online scam di Kamboja segera dipulangkan. Ini bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam ketika warganya menjadi korban eksploitasi digital lintas negara,” kata Nurhadi, dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com, Senin (27/12/2025). Seperti diketahui, Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan sebanyak 110 WNI korban online scam di Kamboja akan…

Read More

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menilai keputusan pemerintah untuk tidak membebankan pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan langkah yang tepat. “Tidak tepat jika APBN yang harus menanggung. Kondisi itu justru memperberat keuangan negara yang saat ini sudah dalam keadaan terbatas,” ujar Anis dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (15/10/2025). Legislator Fraksi PKS itu juga menyampaikan dukungannya terhadap sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya, yang menolak pembayaran utang proyek KCJB dibebankan pada APBN. Ia menilai sejak awal proyek tersebut memang sudah bermasalah dari sisi perencanaan. “Permasalahan proyek infrastruktur KCJB…

Read More

Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty meninjau langsung titik koordinat rencana pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pulau Tam yang diusulkan Pemerintah Kota Tual kepada Kementerian Perhubungan. Hal ini menegaskan komitmennya untuk memperkuat konektivitas antar pulau Indonesia melalui pembangunan infrastruktur transportasi laut. Kehadiran Saadiah yang turut didampingi oleh Wakil Wali Kota Tual dan jajaran Dinas Perhubungan setempat, menjadi bentuk nyata perhatian Komisi V terhadap upaya percepatan pembangunan konektivitas di wilayah kepulauan Maluku. Ia menilai pelabuhan ferry di Pulau Tam akan menjadi infrastruktur vital yang membuka akses ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir. “Karakteristik geografis Maluku yang didominasi oleh laut menuntut kita untuk…

Read More

Keluhan warga soal banjir rob, jalan rusak dan kerusakan lahan di Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, mendapat perhatian khusus dari Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier. Beberapa masalah diungkapkan oleh para kepala desa dan warga, seperti banjir akibat air laut yang meluap, akses jalan yang rusak sampai lahan pertanian yang tergenang air. Dalam keterangan kepada oetoesan.com, di Jakarta, Minggu (26/10/2025), kegiatan reses ini dihadiri sejumlah kepala desa di Kecamatan Ulujami, antaranya Kades Kertosari, Blendung, Kaliprau, Samong, dan beberapa kepala desa di kecamatan paling timur Kabupaten Pemalang. Kepala Desa Kertosari, Supriyanto, dalam pertemuan dengan Rizal Bawazier menyampaikan keluhan terkait banyaknya…

Read More