Penulis: Redaksi

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VIII, Meitri Citra Wardani, meresmikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di SDIT Brilliant, Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (22/10/2025). Hal itu sebagai bagian dari program lingkungan hidup yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerja sama dengan Komisi XII DPR RI. Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan sosialisasi pengelolaan air limbah dan sanitasi sehat kepada pihak sekolah dan masyarakat sekitar. Program IPAL ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat dan legislatif dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan limbah cair yang ramah lingkungan. Dalam sambutannya, Anggota Komisi XII DPR RI…

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Samuel Wattimena mendorong peningkatan kualitas layanan publik di Bandara Internasional El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pria yang juga duduk di Komisi VII ini sekaligus mengajak seluruh instansi kebandaraan untuk berperan aktif dalam memperkuat promosi pariwisata dan produk UMKM daerah. “Karena saya dari Komisi VII, mitra kerja kami salah satunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta UMKM. Karena itu saya menyoroti bagaimana jika bandara ini lebih proaktif dalam menginformasikan berbagai objek wisata dan kekayaan lokal NTT kepada para penumpang,” ujar Samuel kepada oetoesan.com usai mengikuti kunjungan kerja BURT ke Bandara El Tari, Kupang,…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) harus difokuskan pada tiga aspek utama, yakni kewenangan daerah, kebijakan fiskal, dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tiga hal tersebut dinilai sebagai pilar utama dalam menjaga kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Nasir menjelaskan, evaluasi terhadap pelaksanaan UUPA selama hampir dua dekade menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan kejelasan dalam pengaturan ketiga aspek tersebut. Ia menilai revisi UUPA bukan hanya untuk memperbarui regulasi, tetapi juga untuk memastikan hak dan kekhususan Aceh benar-benar dijalankan secara optimal. “Sebenarnya yang dievaluasi itu…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Muslim Ayub menegaskan bahwa dana otonomi khusus (Otsus) untuk Aceh perlu diperpanjang tanpa batas waktu sebagai bentuk komitmen negara terhadap kekhususan dan keistimewaan Aceh. Ia menilai, keberlanjutan dana Otsus sangat penting untuk menjamin keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh, menyusul akan berakhirnya masa 20 tahun pemberlakuan dana tersebut pada 2027 mendatang. Muslim menjelaskan, UUPA (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh) telah menjadi dasar bagi pemberian dana Otsus yang selama ini berperan besar dalam pembangunan Aceh. Namun, jika tidak segera direvisi, Aceh berpotensi kehilangan sumber pembiayaan penting bagi kepentingan masyarakat. “Dana Otsus ini…

Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah menyambut baik langkah pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 30 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ia menilai kebijakan ini sebagai upaya konkret menjaga daya beli masyarakat, khususnya dalam memberikan bantalan sosial yang dibutuhkan menjelang akhir tahun 2025. “Di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, keputusan pemerintah untuk memperkuat perlindungan sosial melalui BLT tambahan adalah langkah yang patut diapresiasi. Ini bukti negara hadir untuk memastikan rakyat kecil tetap bisa bertahan dan berdaya,” kata Charles dalam keterangannya pada oetoesan.com, di Jakarta, Selasa (21/10/2025). Seperti diketahui,…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan komitmennya untuk mempercepat proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan, revisi ini bukan semata-mata untuk menyesuaikan masa berlaku dana otonomi khusus (Otsus), tetapi juga untuk menyempurnakan pelaksanaan kekhususan Aceh yang telah berjalan hampir dua dekade. Menurut Bob Hasan, UU Pemerintahan Aceh sejak awal lahir dari semangat perdamaian yang diilhami oleh Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Namun setelah 20 tahun berjalan, evaluasi diperlukan agar kebijakan tersebut terus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu sebenarnya sudah diinspirasi dari MoU Helsinki. Tapi sekarang…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengajak masyarakat Aceh untuk aktif menyuarakan aspirasi mereka dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurutnya, partisipasi publik sangat penting agar perubahan undang-undang ini benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat Aceh masa kini. “Kami ingin mendengar langsung suara masyarakat Aceh. Revisi ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi kekhususan Aceh, tapi justru untuk memperkuat pelaksanaan otonomi khusus agar lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan,” ujar Bob Hasan saat membuka forum serap aspirasi bersama Tokoh Masyarakat dan Pakar Akademisi di Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (21/10/2025). Bob menjelaskan, UU Pemerintahan Aceh telah…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion mendesak pemberian hukuman maksimal terhadap Mantan Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Menurutnya, pemberian hukuman maksimal harus dilakukan karena tindakan perkosaan, merekam perbuatan seksual dan menguggah videonya ke situs atau forum pornografi anak di web gelap (darkweb).  “Kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh Mantan Kapolres Ngada atas nama Fajar ini membuat catatan buruk dalam kasus perlindungan anak dan perempuan. Bagaimana mungkin aparat kepolisian yang seharusnya melindungi tapi malah menjadikan anak sebagai korban kejahatan seksual, merekam tindakan tersebut dan menyebarkan. Pemberian hukuman maksimal harus dilakukan. Jangan ada keringanan hukuman,” ungkap Mafirion dalam keterangan rilisnya yang…

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar menegaskan, percepatan implementasi aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) menjadi bagian penting dari transformasi digital pengelolaan arsip di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Aplikasi ini dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi tata kelola administrasi lembaga negara. “Pendekatan teknologi dan digital menjadi sangat penting untuk mengaktifkan arsip sebagai dokumentasi dan memori organisasi, bahkan juga bangsa,” ujar Indra dalam sambutannya di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Aplikasi Srikandi merupakan platform nasional yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Melalui sistem…

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Rahmad Budiaji menilai tantangan utama dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran Setjen DPR RI adalah menjaga konsistensi kinerja yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir yang memang sudah berjalan sangat baik. “Tantangan utama dalam pelaksanaan atau pengelolaan anggaran Setjen DPR RI adalah menjaga konsistensi kinerja yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir. Minimal capaiannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang memang sudah berjalan sangat luar biasa. Sehingga kita harus bisa memastikan ketika ada penyimpangan sedikit, sudah bisa kita mitigasi agar capaian kinerjanya tidak turun,” ujar Aji sapaannya usai ‘Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2025’, di…