Penulis: Redaksi

Komisi X DPR RI menaruh perhatian serius pada kondisi fasilitas pendidikan di Papua Barat Daya. Dalam kunjungannya ke Sorong, Komisi X meninjau langsung SD Negeri 3 Sorong dan SMP Negeri 5 Sorong yang dinilai tidak layak. Temuan tersebut menjadi dasar dorongan agar revitalisasi pendidikan benar-benar dijalankan secara menyeluruh. SD Negeri 3 Sorong dilaporkan tidak memiliki toilet meski menampung hingga 300 siswa, yang dianggap sangat berisiko terhadap kesehatan. Sementara di SMP Negeri 5 Sorong, sekolah kerap digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab pada malam hari untuk kegiatan mabuk-mabukan. “Hal ini mengakibatkan hilangnya sejumlah aset sekolah dan mengganggu keamanan lingkungan belajar,” ungkap…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyampaikan apresiasi dan rasa hormat yang tinggi kepada seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menyebut TNI telah mendedikasikan pengabdian terbaiknya dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta kehormatan bangsa Indonesia. Hal ini disampaikan Sukamta dalam momentum Hari Ulang Tahun ke-80 TNI yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober. Sukamta menegaskan kekuatan TNI merupakan elemen utama dalam sistem ketahanan nasional yang kokoh. Di tengah perubahan geopolitik dan ancaman multidimensi, ketahanan nasional disebut tidak hanya bergantung pada kekuatan militer semata.”Tetapi juga pada sinergi antara pertahanan, kesejahteraan rakyat, ketahanan ekonomi, dan persatuan bangsa,” kata Sukamta melalui rilis…

Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari menyoroti lambannya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU tersebut telah diundangkan sejak 19 Maret 2025, namun hingga Oktober ini, regulasi turunannya belum juga diterbitkan. Padahal, Ratna mengingatkan, Pasal 174 ayat (1) UU Minerba dengan tegas menyebutkan bahwa seluruh peraturan pelaksana wajib ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pengundangan. Artinya, batas waktu penyelesaian PP jatuh pada September 2025. Menurut Ratna, keterlambatan ini tidak bisa dianggap sekadar persoalan administratif. Ia menilai dampaknya langsung terasa, terutama terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha, potensi…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menilai keputusan pemerintah menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah korektif yang perlu diapresiasi. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi persoalan kesehatan masyarakat, khususnya kasus keracunan yang dialami ribuan siswa di berbagai daerah. “Langkah penutupan sementara ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan anak-anak. Dengan adanya evaluasi menyeluruh, kita berharap program MBG dapat kembali berjalan dengan standar yang lebih baik dan aman,” kata Netty dalam keterangan resminya yang diterima oetoesan.com di Jakarta, Senin (6/10/2025). Netty menambahkan, program MBG sejatinya memiliki tujuan…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan doa dan dukungan kepada rakyat Suriah atas terselenggaranya pemilihan umum untuk membentuk parlemen baru. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, berharap proses politik ini dapat menjadi langkah penting menuju stabilitas, perdamaian, dan kemajuan bangsa Suriah. “Pemilihan Parlemen merupakan momentum berharga bagi rakyat Suriah untuk memperkuat semangat persatuan, memperdalam dialog nasional, dan meneguhkan komitmen terhadap pembangunan bersama. Kami di BKSAP DPR RI mendoakan agar proses ini berlangsung damai, terbuka, dan membawa harapan baru bagi seluruh rakyat Suriah,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada oetoesan.com, di Jakarta, Senin (6/10/2025). Pada hari Minggu, tanggal 5…

Komisi XIII DPR RI merekomendasikan pembukaan akses jalan yang selama ini ditutup di area konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL) serta pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menelusuri dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam konflik agraria di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar Komisi XIII DPR RI di Medan, Sumatera Utara. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan masyarakat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta manajemen PT TPL. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso menegaskan bahwa DPR tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berkomitmen memperjuangkan keadilan bagi masyarakat terdampak…

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menilai pengembangan wisata kesehatan (medical tourism) di Bali merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Menurutnya, sektor ini bisa menjadi model diversifikasi yang tangguh, mengingat pariwisata konvensional sangat mudah terdampak krisis. “Ini kalau menurut saya menarik. Ini model diversifikasi secara komplit. Karena, Provinsi Bali ini pertumbuhan ekonomi menjadi yang tercepat di Indonesia di antara provinsi-provinsi lainnya. Tentunya seperti Jakarta, Surabaya, ini memang cepat juga. Pilihan strategi untuk ada menampilkan atau menyediakan tentang kesehatan, wisata kesehatan, yang menjadi satu kesatuan itu sangat strategis,” kata Anggia Erma Rini kepada oetoesan.com usai mengikuti rapat…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menegaskan bahwa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur di Bali ini, harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendorong Indonesia menjadi destinasi wisata kesehatan kelas dunia. Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bali. Menurut Andre, KEK Sanur yang diproyeksikan sebagai pusat layanan kesehatan internasional diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia untuk berobat ke luar negeri, seperti ke Penang, Kuala Lumpur, atau Singapura. “Intinya, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur untuk kesehatan ini dalam rangka mencegah adanya devisa negara keluar. Supaya jangan lagi…

Anggota Komisi VIII DPR RI Sudian Noor memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang telah meluncurkan program magang bagi lulusan D3, D4, dan S1. Program tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Hal ini disampaikan Sudian Noor saat melakukan kunjungan kerja ke UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, (3/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Sudian Noor menegaskan bahwa kesempatan mengikuti program magang tidak hanya diperuntukkan bagi lulusan perguruan tinggi umum, tetapi juga harus diberikan kepada mahasiswa dan lulusan dari perguruan tinggi keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama. Menurutnya, pendidikan di bawah Kemenag merupakan bagian integral…

Komisi VII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendorong pengembangan desa wisata sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ke Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Usai pertemuan dengan Wakil Wali Kota Tomohon serta Pejabat Eselon I Kementerian Pariwisata RI, Lamhot menyampaikan bahwa kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ini merupakan yang pertama pasca disahkannya Undang-Undang Kepariwisataan. “Undang-Undang Kepariwisataan telah memberikan arah baru dalam pengembangan pariwisata nasional, termasuk dengan skenario besar klasifikasi desa wisata, yaitu rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Di Tomohon ini, kami…