Anggota Komisi II DPR RI Ishak Mekki meminta Pemerintah Kota Tangerang memastikan pemerataan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) agar mudah diakses seluruh masyarakat. Menurutnya, pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) merupakan layanan dasar yang harus tersedia secara merata, baik di tingkat kota, kecamatan, maupun kelurahan.
Hal tersebut disampaikan Ishak saat mengikuti kunjungan kerja Komisi II ke Pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Jumat (13/11/2026). Ia menilai pelayanan Adminduk memiliki peran penting karena berkaitan dengan berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk administrasi pemilu dan penyaluran bantuan sosial.
“Dukcapil ini adalah pelayanan dasar yang tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat agar pelayanannya lancar, mudah, dan sebagainya. Apalagi kita akan menghadapi pemilu, tentunya Dukcapil ini banyak kaitannya dengan surat suara maupun bantuan sosial lainnya,” ujar Ishak.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini juga meminta penjelasan mengenai langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan Dukcapil, termasuk hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan pemerataan layanan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Kota Tangerang R. Rizal Ridolloh menjelaskan bahwa pihaknya telah menyediakan pelayanan administrasi kependudukan di sejumlah kecamatan dengan jenis layanan yang sama seperti di kantor Dinas Dukcapil. Upaya tersebut dilakukan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.
Rizal memaparkan sejumlah inovasi, di antaranya program CAKEP (Cetak Akta Kelahiran dan Kematian di Kelurahan Pilihan), yang memungkinkan masyarakat mengurus sekaligus memperoleh dokumen akta kelahiran dan kematian langsung di kelurahan.
Selain itu, pelayanan penerbitan KTP elektronik juga telah dipercepat. Meskipun standar operasional prosedur (SOP) penyelesaian KTP adalah empat hari, dalam dua tahun terakhir pihaknya mengupayakan dokumen dapat selesai dalam satu hari. Bahkan, untuk penggantian KTP yang rusak atau hilang, masyarakat dapat menunggu pencetakan sekitar satu jam.
“Kita sudah sehari jadi sekarang ini. Bagi yang membuat atau mengganti KTP karena rusak dan hilang, itu sudah bisa ditunggu, mungkin satu jam juga langsung jadi,” jelas Rizal.
Untuk menjangkau masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, Dukcapil Kota Tangerang juga menjalankan program NYABA (Nyambangi Warga), melalui kunjungan ke kelurahan, RW, dan sekolah. Melalui program tersebut, perekaman KTP elektronik bagi pemula dilakukan sejak usia 16 tahun. Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau sekitar 29 sekolah tingkat SMA di Kota Tangerang.
Rizal menambahkan, pelayanan administrasi kependudukan juga semakin diarahkan berbasis digital melalui layanan Sobat Dukcapil. Dengan sistem tersebut, masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor dinas untuk mengurus sebagian besar dokumen karena hasil pelayanan dapat dikirimkan melalui email atau WhatsApp.
Adapun masyarakat yang tetap membutuhkan pelayanan tatap muka, misalnya karena terdapat kesalahan data atau memerlukan penetapan pengadilan, dapat datang langsung ke kantor Dukcapil. Untuk pengambilan dokumen fisik, masyarakat juga diberikan pilihan di kecamatan, kelurahan, maupun Mal Tangcity.
Lebih lanjut, Rizal menegaskan seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tangerang tidak dipungut biaya. Pihaknya juga telah menyampaikan surat edaran hingga tingkat RT dan RW untuk memastikan tidak ada praktik pungutan liar dalam pelayanan kepada masyarakat.
Terkait peningkatan kualitas pelayanan, Rizal menyebut pihaknya terus melakukan evaluasi, termasuk pembenahan sejumlah aspek dalam proses menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Ia mengakui masih terdapat ulasan negatif masyarakat di laman layanan daring yang berasal dari pengalaman pelayanan lima hingga delapan tahun lalu, ketika sistem pelayanan belum sepenuhnya berbasis digital. Pihaknya tengah mengupayakan pembenahan terhadap ulasan tersebut sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan saat ini.
Berbagai inovasi tersebut, menurut Rizal, merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
