Penulis: Redaksi

Tingkat literasi di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang serius. Menyadari urgensi ini, Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar sosialisasi Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI) di Kota Tegal, Jawa Tengah, baru-baru ini. Kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan langkah strategis pemerintah dalam upaya mengatasi persoalan rendahnya literasi yang terus membayangi kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa. Dalam agenda tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyatakan secara lugas peran vital SIBI (Sistem Informasi Perbukuan). Menurutnya, platform ini adalah elemen krusial dalam upaya peningkatan literasi dan pendidikan nasional. Dirinya menjelaskan, dengan berlakunya…

Keberpihakan terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan, sebagai bagian perlindungan negara kepada setiap warganya. “Pada kasus-kasus TPPO yang kerap menyasar perempuan seringkali terjadi praktik kriminalisasi terhadap korban. Kondisi ini harus segera diatasi dengan mengedepankan langkah perlindungan bagi korban,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/8). Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020–2024 mengungkapkan 267 kasus TPPO melibatkan perempuan sebagai korban. Komnas Perempuan juga menyoroti masih terjadinya praktik kriminalisasi terhadap korban TPPO, antara lain perempuan korban justru dipermasalahkan dokumennya, dideportasi, atau dikriminalisasi akibat situasi eksploitasi yang dialaminya. Menurut Lestari,…

Kebijakan pemblokiran rekening dormant atau tidak aktif yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menuai reaksi dari kalangan legislatif. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa kebijakan blokir rekening pasif (dormant) yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) justru untuk melindungi terhadap rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut. “Kami juga sudah mengkonfirmasikan kepada PPATK terhadap langkah-langkah yang diambil oleh PPATK, dan kami mendapat penjelasan sebagai berikut bahwa PPATK justru ingin melindungi rekening-rekening nasabah yang diduga dormant,” kata Dasco dalam rilisnya yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Jumat…

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas/EBY) mendorong kolaborasi dan pengembangan potensi besar industri perfilman Indonesia dan Meksiko. Kolaborasi film dan karya seni ini akan semakin memperkaya wawasan serta memperkenalkan film Indonesia-Meksiko ke kancah internasional. Ia menekankan pentingnya festival film dan pemanfaatan teknologi digital untuk membangun masa depan perfilman nasional. Hal tersebut disampaikan Edhie Baskoro yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ketika mengunjungi Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), lembaga perfilman resmi milik negara yang merupakan bagian dari Kementerian Kebudayaan Meksiko di Mexico City (29/7/25). Fungsi utama IMCINE adalah memproduksi film nasional, pameran dan promosi…

Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam menghadapi ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat di berbagai sektor industri di Indonesia. “Angka PHK yang terus bertambah adalah kenyataan pahit yang harus segera ditangani. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ekonomi makro, tetapi juga kehidupan jutaan keluarga. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata dan bergerak cepat,” kata Arzeti kepada oetoesan.com di Jakarta, Jumat (1/8/2025). Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terkena PHK selama Januari hingga Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Jumlah ini meningkat sebesar 32 persen dibandingkan periode…

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Ekuin-Kesra), Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI, Wiwin Sri Rahyani, menerima kunjungan 31 peserta diklat jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli pertama dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Wiwin menyampaikan apresiasinya atas kunjungan yang menjadi bagian dari kurikulum pelatihan selama tiga bulan. Ia menilai kegiatan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman langsung mengenai proses penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang di DPR RI. “Saya pertama-tama mengapresiasi kedatangan Pusdiklat Kementerian Pertahanan yang membawa 31 peserta diklat fungsional…

Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menghentikan sementara transaksi pada rekening dormant (tidak aktif). Hal itu, menurutnya, demi melindungi hak dan kepentingan pemilik sah rekening serta menjaga integritas sistem keuangan nasional. Pria yang kerap disapa Habib Aboe ini pun mengapresiasi objektivitas PPATK dalam mengambil kebijakan ini, mengingat maraknya penyalahgunaan rekening dormant untuk berbagai tindak pidana. “Langkah PPATK untuk mengamankan rekening dormant adalah tindakan yang tepat dan objektif. Data menunjukkan bahwa banyak rekening tidak aktif yang disalahgunakan untuk menampung dana hasil kejahatan seperti narkotika, korupsi,…

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek dalam pelarangan karyawisata (study tour) study tour sekolah sebagaimana aturan yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ledia mengatakan sebelum study tour dilarang, sebaiknya dipertimbangkan relevansi terhadap pembelajaran dan dampaknya terhadap orang tua siswa. “Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika bicara soal study tour, bukan cuma soal membebani orang tua. Memang harus dipikirkan bagaimana caranya study tour yang dimaksud tentu sangat, harus sangat berkaitan erat dengan pembelajarannya,” kata Ledia melalui rilis yang disampaikan di Jakarta, Kamis (31/7/2025). Seperti diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 45/PK.03.03/KESRA untuk melarang kegiatan study tour bagi…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia, mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi sistem perizinan guna meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Reformasi ini dianggap krusial untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, membuka lapangan kerja, dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Kendala perizinan investasi masih menjadi tantangan besar di tengah kondisi industri manufaktur yang semakin berat. Hal ini jelas menjadi hambatan bagi pertumbuhan sektor industri. Pemerintah harus serius melakukan reformasi perizinan agar peluang investasi lebih terbuka lebar,” ujar Chusnunia, yang akrab disapa Nunik pada oetoesan.com, di Jakarta, Kamis (31/7/2025). Menurut Nunik, sistem perizinan yang masih rumit dan birokratis perlu…