Penulis: Redaksi

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi mengatasi persoalan banjir di Jakarta yang tak kunjung selesai ini. Ia menilai penangan banjir Jakarta tidak bisa dilakukan dengan kebijakan tambal sulam. “Kolaborasi pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah banjir Jakarta. Tentunya, tanpa kolaborasi tutup lubang gali lubang,” ujar Mardani dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (9/7/2025). Pihaknya merasa prihatin atas banjir di wilayah Jakarta yang menyebabkan ratusan warga mengungsi akibat rumahnya terendam hingga ada yang mencapai 270 cm atau 2,7 meter. Mardani menilai banjir Jakarta akibat hujan yang mengguyur…

Sejak Minggu (6/7/2025), hujan deras melanda sejumlah wilayah Indonesia dan menimbulkan bencana alam di sejumlah titik. Situasi anomali cuaca ini menciptakan kondisi tidak biasa di bulan Juli, yang umumnya masuk pada musim kemarau. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas untuk mengantisipasi dampak anomali perubahan iklim dan cuaca. “Saat ini kita berada di bulan Juli, namun curah hujan justru tinggi, seperti yang biasa terjadi di akhir tahun. Pergeseran musim ini menyebabkan bencana yang umumnya terjadi di penghujung tahun seperti banjir, tanah longsor, dan pergeseran tanah mulai terjadi lebih awal. Kondisi ini…

Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi, mempertanyakan kepada Kepala BP Batam terkait dugaan keberadaan kapal tanker ilegal berbendera Iran, MT Arman 114 dan dan MT STinos berbendera Kamerun yang disebut-sebut telah hampir dua tahun berada di perairan sekitar Batam. Berdasarkan informasi yang ia dapat, kapal tanker tersebut telah membawa sekitar 1,6 juta barel minyak mentah. Karena itu, ia mendesak BP Batam untuk segera membentuk tim khusus guna mengusut tuntas permasalahan ini. “Itu konon ada 1,6 juta barel, dengan penanganan yang tidak signifikan, kalau Bapak tidak tahu, tolong bikin tim khusus lah, untuk mencari tahu Pak. Karena itu mambahayakan Batam” tegas…

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto menyoroti tajam peta jalan Kementerian Koperasi, khususnya program Koperasi Desa Merah Putih. Catatan ini ia sampaikan dalam agenda Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025), Ia menegaskan tiga catatan penting ini harus segera ditindaklanjuti agar program prioritas pemerintah tersebut tidak terbengkalai di tengah jalan. Pertama, ia mempertanyakan kejelasan peta jalan (roadmap) program Koperasi Merah Putih yang belum menjamin tercapainya target menjadi pilar kemandirian ekonomi desa pada 2029. Menurutnya, peta jalan yang disusun Kemenkop belum didukung dengan basis data empiris per…

Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menyoroti rendahnya alokasi anggaran untuk Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan mendorong agar pemerintah melakukan pengkajian ulang secara menyeluruh. Menurutnya, BSN memiliki peran vital dalam menjaga mutu produk nasional dan mendukung peningkatan daya saing industri nasional, sehingga seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam kebijakan fiskal negara. “Terkait alokasi anggaran BSN yang dipotong drastis, ini perlu dikaji ulang. Kita harus ingat bahwa BSN adalah aktor utama yang menjaga mutu produk nasional,” ujar Erna dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama BSN, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025). Erna menambahkan bahwa pemangkasan anggaran…

Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyampaikan kritik keras terhadap minimnya alokasi anggaran rehabilitasi hutan dalam RAPBN 2025. Ia menyoroti ketimpangan besar antara luas hutan yang rusak dengan realisasi program rehabilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Rehabilitasi saja hanya 3 ribu hektare. Dua puluh juta hutan rusak kok cuma 3 ribu? Berapa ratus tahun lagi kita merehabilitasi?” ujar Darori dalam rapat Komisi IV DPR RI bersama Menteri LHK di Senayan, Jakarta, Selasa, (8/7/2025) Menurut Darori, anggaran KLHK yang hanya sekitar Rp7 triliun belum cukup untuk menangani kerusakan hutan secara serius. Padahal, tambahnya, kondisi hutan justru terus mengalami…

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Cellica Nurrachadiana menilai pemberian pendidikan dasar secara gratis terhadap penyelenggara sekolah swasta, merupakan langkah yang logis demi memastikan program wajib belajar sembilan tahun berjalan optimal. Hal ini ia sampaikan dalam kunjungan kerja BAM DPR RI terkait kesiapan daerah dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya di kantor Gubernur Jawa tengah, Semarang, Senin (7/7/2025). “Karena tujuan pemerintah adalah bagaimana sembilan tahun wajib belajar ini terealisasi dengan sempurna. Kalau di Kota Semarang saja ada 5 ribu siswa yang tidak tertampung, berarti kita harus mengidentifikasi, contohnya sekolah-sekolah swasta yang…

Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, mengapresiasi setinggi-tingginya atas keputusan pemerintah untuk menghibahkan 10.000 ton beras kepada Palestina. Menurutnya, langkah yang disampaikan dalam rapat bersama Menteri Pertanian ini merupakan kabar gembira dan wujud nyata solidaritas bangsa Indonesia. “Dalam rapat bersama Menteri Pertanian, ada satu hal yang sangat menggembirakan. Pemerintah memberikan hibah 10.000 ton beras kepada saudara-saudara kita di Palestina,” ujar Rahmat Saleh dalam rilis yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Rabu (9/72025) Ia menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan ini adalah bentuk kepedulian yang sangat penting, mengingat kondisi konflik yang masih berlangsung di wilayah tersebut. “Ini adalah cerminan rasa solidaritas kita sebagai bangsa…

Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman, mengapresiasi kinerja Kementerian Kehutanan. Ia menilai, pengelolaan sektor kehutanan bukanlah perkara mudah, terutama di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (8/7/2025) “Yang kami hormati Menteri Kehutanan beserta jajaran, kami mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan. Namun, kami juga memahami bahwa pengelolaan sektor kehutanan menghadapi tantangan besar yang tidak ringan,” ujar Arif Rahman dalam rapat tersebut. Lebih lanjut, Arif menyoroti target yang ditetapkan pemerintah, yakni kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)…

Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono mendukung Pengajuan anggaran 2026 sebesar 44 T untuk percepatan kedaulatan pangan. Meski demikian ia menyampaikan sejumlah catatan apabila pengajuan tersebut didukung oleh semua partai dan berhasil. Riyono menilai, perubahan pola penganggaran di eksekutif tahun 2025 – 2026 khususnya di K/L menjadi acuan bahwa program harus sejalan dengan Asta Cita Presiden. “Anggaran berbasis output dan hasil berkelanjutan bagi pengentasan kemiskinan nasional, masyarakat pedesaan masuk kategori miskin dan rentan miskin bahkan miskin ekstrim. Komisi IV mendorong agar Kementan lebih detail dan tepat sasaran” ujar Riyono dalam rilisnya, Senin (7/7/2025). Diketahui, Anggaran 2026 saat ini sedang diajukan…