Penulis: Redaksi

Komisi XI DPR menyepakati sejumlah asumsi makro serta sasaran dan indikator pembangunan yang ditetapkan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dalam rapat kerja dengan pemerintah. Keputusan ini diambil melalui tiga panitia kerja (panja) yang dibentuk Komisi XI DPR, di antaranya Panja Pertumbuhan Ekonomi, Panja Penerimaan, dan Panja Defisit. “Anggota pimpinan dan pemerintah, Gubernur BI, dan Ketua DK OJK sudah menyetujui, maka kesimpulan rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan telah menyetujui dan saya tetapkan sebagai kesimpulan rapat sore hari ini,” kata Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, saat melakukan rapat kerja bersama pemerintah di Gedung…

Komisi XI DPR RI menyepakati terkait proyeksi defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar 2,48% hingga 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun, defisit APBN tersebut lebih rendah bila dibandingkan outlook defisit APBN 2025 yang meningkat menjadi 2,78% dari PDB. Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Defisit Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri, menyampaikan pihaknya memahami dan mencermati usulan pemerintah terkait proyeksi defisit RAPBN 2026 sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, namun tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan APBN. “Paanja defisit Komisi XI mencatat bahwa penurunan defisit dari outlook 2025 2,78% menuju kisaran 2,5% dari PDB pada…

Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan anggaran tahun 2025 untuk Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BP Haji) sebesar Rp179.739.976.000. Persetujuan ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama BP Haji di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid menjelaskan, tambahan anggaran tersebut terdiri atas pembukaan blokir anggaran senilai Rp8.009.173.000 yang dialokasikan untuk operasional perkantoran BP Haji. Selain itu, terdapat pengalihan anggaran dari Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama (KULKB) sebesar Rp9.747.105.000 untuk penyiapan dan rehabilitasi infrastruktur kantor. “Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran yang berasal dari pembukaan blokir anggaran…

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan penting yakni negara wajib menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah secara gratis bagi seluruh warga negara, termasuk yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta. Namun, implementasi di lapangan tidak sesederhana itu. Anggota BAM DPR RI Totok Hedi Santosa menjelaskan bahwa hasil dialog langsung dengan Pemerintah Provinsi IY dan para pemangku kepentingan pendidikan terungkap berbagai tantangan, terutama terkait dengan posisi sekolah swasta dalam sistem pendidikan dasar. “Sekolahan swasta ya, di mana mereka ini untuk pendidikan dasar di Jogja itu ternyata menjadi tumpuan, bukan tumpuan tentang tidak adanya sekolahan negeri, tetapi punya ekspektasi pendidikan dasar itu harus sangat…

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Kawendra Lukistian menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Menurutnya banyak persoalan teknis yang masih perlu dibenahi agar nantinya kebijakan tersebut dapat benar-benar tepat sasaran.  “Contoh sederhana ketika kita bicara pendidikan gratis di sekolah swasta, di sana sering kali terdapat siswa yang sebenarnya mampu. Begitu pun di sekolah negeri, ada siswa yang sebetulnya mampu tapi karena faktor zonasi akhirnya masuk ke sekolah negeri tersebut,” jelas Kawendra usai mengikuti kunjungan kerja BAM DPR RI di kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Semarang, Jateng, Senin (7/7/2025).…

Anggota Komisi XIII DPR RI Siti Aisyah menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap persoalan HAM di Provinsi Riau. Karena itu, ia menekankan pentingnya pembentukan Kantor Wilayah HAM di provinsi tersebut untuk menangani tingginya jumlah pelanggaran yang terjadi. “Riau dari jumlah penduduk dan jumlah kasus HAM-nya sangat tinggi, tapi belum ada Kanwil HAM,” tegas Siti Aisyah dalam rapat kerja bersama Komisi XIII Kementerian HAM di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Ia juga menyoroti lemahnya kewenangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) HAM yang saat ini bertugas di daerah. Menurutnya, UPT tidak memiliki posisi setara saat menghadapi institusi penegak hukum seperti…

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan belasungkawa mendalam atas tragedi tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada Rabu (2/7/2025). Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kepala BMKG dan Kepala Basarnas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025), Lasarus meminta agar pencarian korban dilakukan secara maksimal. “Kami atas nama pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas korban tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali pada Rabu, 2 Juli 2025,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu saat membuka rapat. Lasarus mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterima dari Kepala…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, meminta Pemerintah menunda sementara pelaksanaan relokasi mandiri masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, hingga ada kepastian solusi bagi warga terdampak, khususnya terkait akses pendidikan bagi anak-anak. Permintaan tersebut disampaikan menyusul laporan adanya ribuan siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kawasan TNTN yang kesulitan melakukan daftar ulang akibat kebijakan relokasi. Selain itu, banyak kebun, rumah warga, serta fasilitas pendidikan dilaporkan akan terdampak penggusuran. Diketahui, sekitar 11.000 kepala keluarga atau sekitar 40 ribu jiwa di kawasan tersebut diminta untuk melakukan relokasi mandiri paling lambat 22 Agustus…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyampaikan keprihatinannya terhadap pelarangan penerimaan siswa baru di empat sekolah yang berada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai bagian dari upaya penertiban lahan di kawasan konservasi. “Persoalan ini harus diselesaikan dengan baik dan mengedepankan kepentingan peserta didik,” ujar Esti dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com di Jakarta, Senin (7/7/2025). Diketahui, larangan tersebut merupakan imbas dari penertiban terhadap lebih dari 81 ribu hektare lahan di kawasan TNTN. Selain empat sekolah yang tidak diperkenankan menerima siswa baru, kebijakan…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti dua isu krusial usai rapat kerja dengan Menteri Kebudayaan, yakni rendahnya serapan anggaran dan pentingnya dokumentasi sejarah kebudayaan secara komprehensif.  Fikri, sapaan akrabnya, menyatakan terkejut ketika Menteri Kebudayaan mengangkat isu sejarah, mengingat agenda utama rapat berfokus pada anggaran. Namun, ia menekankan bahwa pembahasan sejarah adalah hal yang amat penting dan membutuhkan penjelasan memadai. Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mencontohkan pengalamannya saat bertemu dengan Duta Besar Australia, Rodrick Brazier. Kala itu, Duta Besar Rodrick mempertanyakan keberadaan “official history” atau sejarah resmi Indonesia, yang kemudian memicu pertanyaan tentang “non-official history”…