Penulis: Redaksi

Komisi III DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam rangka untuk mempercepat hal itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan mengatakan pihaknya akan memanggil pimpinan tiga institusi penegak tersebut pada pekan ini. “Rencananya minggu depan (pekan ini) hari Selasa akan memanggil pimpinan tiga institusi tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan panja,” kata Habib dalam keterangannya yang dikutip oetoesan.com, di Jakarta, Senin (17/11/2025). Politisi Fraksi Partai Gerindra itu mengaku selama ini banyak menerima masukan masyarakat untuk membentuk panja penegakan hukum. Menurut Habib, pembentukan panja diharapkan menjadi solusi atas masalah penegakan hukum selama ini. Termasuk keberadaan oknum di…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza harus ditempatkan dalam kerangka misi perdamaian, sebagaimana amanat Pembukaan UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah menjaga ketertiban dunia. Indonesia, kata Sukamta, selalu terlibat aktif dalam misi perdamaian di berbagai kawasan konflik. “Termasuk rencana pengiriman 20.000 pasukan TNI ke Gaza yang pernah disampaikan Presiden Prabowo, hal ini perlu mempertimbangkan dua hal penting,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada oetoean.com, di Jakarta, Senin (17/11/2025). Pertama, pengiriman pasukan harus berada dalam kerangka penjaga perdamaian, agar tidak dimanfaatkan oleh Israel untuk mencapai tujuan-tujuannya yang tidak…

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memangkas masa berlaku Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari 190 tahun menjadi 95 tahun. Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional. “Kami menyambut baik putusan MK yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam pengelolaan tanah di IKN. Namun, perlu juga mempertimbangkan dampak putusan ini terhadap investasi dan pembangunan di IKN,” ujar Indrajaya dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Minggu (16/11/2025). Indrajaya menilai, putusan MK ini harus segera diikuti dengan penyusunan regulasi turunan yang jelas dan…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) wajib mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam putusan itu, MK menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian sebagai inkonstitusional. Dengan demikian, MK menegaskan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil apabila telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Abdullah menyambut baik…

Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya pembenahan data pangan nasional sebagai dasar pengendalian inflasi yang akurat dan terukur. Hal ini menyusul temuan di sejumlah daerah mengenai ketidaksesuaian antara data surplus pangan dan harga komoditas yang justru meningkat. Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris, menegaskan bahwa akar persoalan inflasi pangan tidak hanya pada produksi dan distribusi, tetapi juga pada kualitas data yang menjadi rujukan pemerintah. “Data produktivitas pangan sering tidak akurat. Misalnya beras disebut surplus, tetapi harga di beberapa daerah tetap tinggi. Cabai merah naik, tomat naik, telur naik. Ini menunjukkan ada masalah pada data atau distribusi,” tegasnya kepada…

Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Yogyakarta, Provinsi DIY, dalam rangka meninjau efektivitas pendampingan kelompok tani (Gapoktan) sebagai strategi pengendalian inflasi pangan. Hal itu karena Program Bank Indonesia (BI) DIY tersebut dinilai dapat menjadi model nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi di sektor hulu dan menstabilkan harga komoditas strategis. Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menjelaskan bahwa model pendampingan Gapoktan oleh BI DIY terbukti memberikan dampak terhadap kesiapan produksi pangan, termasuk penyesuaian musim tanam dan panen. “Ada satu temuan program yang sangat penting dari BI DIY, yaitu edukasi, sosialisasi, dan pendampingan Gapoktan berbasis komoditas. Mereka dibimbing mengenai timeline musim…

Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Sumatera Selatan harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, terutama melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (14/11/2025). Politisi Fraksi Demokrat ini mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta Bank Indonesia yang dinilainya telah menjalankan langkah-langkah pengendalian inflasi dengan baik. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan sektor pangan tidak boleh dilakukan secara parsial. “Jangan sampai ada cetak sawah tetapi saluran irigasinya tidak ada. Ending-nya output tidak sesuai harapan. Ketahanan pangan itu tidak selesai…

Di ruang rapat Komisi III DPR yang padat dan berlapis intensitas politik, Kamis sore (13/11/2025), Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengetukkan palu yang menandai satu fase krusial dalam pembaruan hukum acara pidana: persetujuan tingkat I Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Penandatanganan berita acara disaksikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, dan dua Wakil Ketua Komisi III DPR Mohammad Rano Alfath serta Sari Yuliati. Para anggota Komisi III dari seluruh fraksi turut hadir, memastikan bahwa proses legislasi berlangsung dengan bobot politik yang penuh. “Setuju?” tanya Habiburokhman dari kursi pimpinan.…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan pentingnya penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam proyek pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene (LINE Project) di Cilegon, Banten. Mengingat industri petrokimia memiliki risiko tinggi, ia meminta agar seluruh proses konstruksi dan operasional proyek berpedoman pada protokol keselamatan bertaraf internasional. “Protokol keselamatan bukan sekadar formalitas,” tegas Yahya dalam keterangan tertulis kepada oetoesan.com, di Jakarta, Minggu (15/11/2025).  Menurutnya, keselamatan pekerja harus menjadi fondasi utama dalam setiap pembangunan industri berskala besar, terlebih LINE Project merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melibatkan puluhan ribu tenaga kerja. Sebagai pimpinan komisi yang membidangi…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyoroti aspek ketenagakerjaan dalam proyek pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene (LINE Project) di Cilegon, Banten. Ia menegaskan pentingnya memastikan penyerapan tenaga kerja lokal dalam setiap tahap pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) tersebut. “Kami memandang proyek ini bukan hanya sebagai investasi industri, tetapi juga sebagai peluang besar untuk memperkuat kualitas tenaga kerja nasional. Kesejahteraan, keselamatan, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas utama,” ujar Yahya dalam keterangan tertulis kepada oetoesan.com di Jakarta, Sabtu (15/11/2025). Proyek LINE yang digarap PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) ini diperkirakan akan menciptakan sekitar 40.000 lapangan kerja langsung…