Penulis: Redaksi

Perjalanan ibadah haji diharapkan menjadi pengalaman spiritual yang nyaman bagi semua, termasuk mereka yang baru pertama kali berangkat ke Tanah Suci. Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menegaskan pentingnya pembekalan dan edukasi bagi jemaah haji agar mereka lebih siap menghadapi berbagai situasi selama menjalankan ibadah di luar negeri. Menurut Atalia, keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya ditentukan oleh kesiapan fasilitas, tetapi juga oleh kesiapan mental dan pengetahuan jemaah. Banyak calon jemaah haji Indonesia, kata dia, belum terbiasa bepergian jauh atau menggunakan fasilitas modern seperti pesawat dan hotel. Hal itu disampaikan saat mengikuti kunjungan kerja spesifik yang dipimpin oleh Wakil…

Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania menegaskan pentingnya kesiapan embarkasi dan pemeriksaan kesehatan jemaah haji menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Penegasan ini disampaikan usai Komisi VIII melakukan peninjauan ke sejumlah embarkasi untuk memastikan kesiapan teknis serta administrasi dalam penerimaan jamaah. Ina menuturkan, aspek kesehatan menjadi perhatian utama, sejalan dengan kebijakan terbaru Pemerintah Arab Saudi yang menekankan pentingnya kondisi fisik jemaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia meminta agar pemeriksaan kesehatan dilakukan secara serius dan tidak sekadar formalitas. “Jangan ada lagi tes kesehatan yang abal-abal atau hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi. Pemeriksaan kesehatan harus benar-benar mencerminkan kondisi jemaah yang…

Komisi III DPR RI menyepakati Revisi Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk dibawa ke tingkat II atau rapat paripurna. Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU KUHAP antara Komisi III DPR RI dan Pemerintah yang digelar pada Kamis (13/11/2025). “Hadirin yang kami hormati. Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah. Apakah naskah KUHAP dapat dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat 2, yaitu pengambilan keputusan atas RUU KUHAP yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat? Setuju?” ujar Habiburokhman dalam rapat tersebut. Seluruh peserta rapat pun langsung menyatakan setuju, dibarengi dengan pengetukan palu sidang tanda pengesahan. Pengambilan…

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pihaknya segera mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait anggota Polri aktif yang harus mundur atau pensiun dini jika ingin duduk di jabatan sipil. Dasco juga tengah mempelajari putusan tersebut. “Saya baru mau pelajari, kebetulan ada Wakil Menteri Hukum. Jadi, secara jelasnya di pertimbangan dan lain-lain kita masih pelajari,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Dasco mengaku baru memahami dari putusan MK itu adalah Polri hanya boleh menempatkan personel di luar institusi kepolisian yang bersinggungan dengan tugas-tugas kepolisian. “Kalau saya tidak salah, begitu,” kata Dasco. Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menuturkan tugas-tugas…

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan kebutuhan mendesak agar sistem hukum pidana di Indonesia dapat lebih responsif terhadap perkembangan sosial, politik, teknologi, dan hukum yang terjadi dalam empat dekade terakhir. Hal ini disampaikan Soedeson saat membacakan pendapat mini Fraksi Golkar dalam Rapat Kerja TK I RUU Tentang KUHAP di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11). “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah berlaku selama 43 tahun dan berperan penting sebagai landasan sistem peradilan pidana kita. Namun, dalam perjalanannya, banyak ditemukan kekurangan baik secara substansial…

Komisi VIII DPR RI mendorong percepatan persiapan pemberangkatan jemaah haji tahun 2026 sekaligus peningkatan kualitas pelayanan haji di Tanah Air. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang usai pertemuan tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Kemenag Kanwil Kepri dan wali kota/kepala otorita batam, Provinsi Kepulauan Riau, Batam, Kamis (13/11/2025). Marwan menilai, hingga kini belum ada langkah instruktif yang jelas dari pihak terkait dalam memastikan kesiapan keberangkatan jemaah. Sementara waktu persiapan semakin sempit menjelang akhir tahun.  “Percepatan untuk memastikan jamaah berangkat butuh dorongan yang kuat dari kita karena melihat laporan tadi itu belum ada instruksi,”…

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menegaskan pentingnya pengakuan sektor tembakau sebagai komoditas strategis nasional yang layak menerima subsidi pupuk. Menurutnya, tembakau telah memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan terhadap perekonomian nasional, baik dari sisi penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja, maupun penggerak ekonomi daerah. “Dengan kontribusi fiskal yang besar, daya serap tenaga kerja yang luas, serta peran strategis dalam menjaga ekonomi pedesaan, tembakau tidak hanya penting bagi petani, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, menetapkannya sebagai penerima subsidi pupuk bukan langkah populis, melainkan kebijakan yang rasional dan berkeadilan,” ujar Nasim Khan dalam rilis yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Jumat (14/11/2025).…

Komisi XI DPR RI dan Gubernur Bank Indonesia (BI) menyepakati Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2026, yang mencakup Anggaran Tahunan Bank Indonesia Operasional (ATBI) dan Penggunaan Cadangan Tujuan Bank Indonesia (PCTBI). Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Gubernur BI yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan penting, termasuk penetapan asumsi makro ekonomi yang akan menjadi dasar penyusunan ATBI 2026. Komisi XI dan BI menyepakati proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen (year on year), inflasi 2,62…

Komisi III DPR RI melanjutkan pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bersama pemerintah di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej. Dalam rapat tersebut, Habiburokhman menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI bersama pemerintah akan mendalami 29 klaster masalah yang telah dihimpun dari berbagai masukan publik selama empat bulan terakhir. “Setelah melaksanakan RDPU dengan 93 pihak, baik perorangan maupun lembaga, serta kunjungan kerja ke berbagai daerah, kami mencatat sedikitnya ada 29 klaster masalah yang perlu dibahas kembali dalam rapat…

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendorong Kementerian Hukum (Kemenkum), khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), untuk segera merealisasikan pembangunan dan perbaikan sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Provinsi Riau. Langkah ini dinilai mendesak guna mengatasi persoalan overkapasitas yang telah berlangsung lama. “Kalau di Riau, memang Kanwil Ditjen Pemasyarakatannya dengan UPT-UPT-nya sudah sejak lama mengalami masalah overkapasitas. Tapi penanganannya cukup bagus, seperti Lapas Bagansiapiapi yang kapasitasnya 98 tapi dihuni 1.200 orang, tetap bisa dikelola dengan tenang,” ujar Mafirion saat diwawancarai oetoesan.com usai Komisi XIII meninjau Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Pekanbaru, Riau, hari Rabu (12/11/2025). Ia menjelaskan, Komisi XIII…