Penulis: Redaksi

Anggota Komisi V DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menangani banjir rob yang melanda wilayah pesisir Desa Eretan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurutnya, penanganan rob di kawasan tersebut akan terus berlanjut secara bertahap hingga tahun 2028, dengan fokus utama pada penyelesaian permasalahan lahan di sepadan sungai sebagai prasyarat utama pelaksanaan proyek. “Fokus penanganan di Eretan ini memang adalah rob yang sudah lama dihadapi masyarakat. Pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran untuk penanganan rob di wilayah tersebut,” ujar Daniel saat ditemui usai pertemuan di Kantor Bupati Indramayu, Senin (10/11/2025). Politisi Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, pada tahun anggaran…

Komisi XII DPR RI menyoroti kelayakan ekonomi produksi bioetanol di Indonesia yang dinilai belum efisien dan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap sektor pangan. DPR meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan kajian mendalam sebelum melanjutkan rencana penerapan program campuran bahan bakar E10 (10 persen etanol dalam bensin). Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi (Fraksi Partai Gerindra) mengatakan, penggunaan bahan baku jagung untuk produksi etanol belum sesuai dengan kondisi ekonomi nasional. Harga produksi etanol dari jagung disebut terlalu tinggi dan dapat bersaing langsung dengan kebutuhan pakan ternak, yang saat ini juga meningkat. “Etanol berbahan jagung ini bermasalah. Sekarang…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendorong dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Hal ini untuk menelusuri secara menyeluruh kasus penemuan kerangka Muhammad Farhan Hamid dan Reno Sastrawijaya di Gedung ACC, Kwitang, Jakarta Pusat pasca demontrasi akhir Agustus 2025 lalu. Abdullah menilai keberadaan TGPF penting untuk menjawab berbagai dugaan kejanggalan yang muncul di tengah publik. Sebab, Kontras juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam penemuan kerangka tersebut. Organisasi masyarakat sipil itu, yang sejak awal mendampingi kasus hilangnya Farhan dan Reno pada akhir Agustus lalu, mencatat sejumlah hal janggal. Kejanggalan itu mulai dari selisih waktu antara pemeriksaan forensik gedung pada 19 Oktober dan…

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendorong Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menggandeng Polri dalam rangka penegakan hukum dan penguatan perlindungan terhadap kawasan hutan dan taman nasional. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi Kemenhut, khususnya Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) untuk menangani persoalan ini secara parsial dan sporadis, dan tidak melibatkan kepolisian dalam semua aspek penegakan hukum. “Dalam kondisi skala kejahatan sebesar ini, Ditjen Gakkum LHK terbukti tidak dapat bekerja sendiri. Kepolisian khususnya Bareskrim harus dilibatkan dan menjadi bagian integral, sistematis, dalam setiap penanganan kasus perambahan hutan dan tambang ilegal di kawasan hutan dan taman nasional,” pungkas Anggota Komisi IV Rajiv dalam…

Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi wadah dialog terbuka antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk merumuskan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan bersama. Anggota Komisi IX DPR, Gamal, menekankan pentingnya memperbaiki sejumlah ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan agar lebih melindungi pekerja tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha. Ia menyoroti beberapa isu utama seperti pesangon PHK, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), sistem outsourcing, jam lembur, dan formula penetapan upah minimum. “RUU Ketenagakerjaan ke depan harus punya formula pesangon yang lebih baik dan pembatasan jelas terhadap jenis pekerjaan PKWT dan outsourcing. Kita perlu koreksi agar…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengapresiasi peningkatan literasi dan edukasi keuangan oleh OJK. Namun, ia menilai perlindungan terhadap konsumen keuangan masih perlu diperkuat dengan sistem peringatan dini.  “Edukasi keuangan naik, tapi risiko masyarakat juga ikut naik. Harus ada early warning system agar masyarakat tidak tertipu dan kehilangan uangnya,” ujarnya kepada oetoesan.com usai memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi  dengan OJK Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (8/11/2025). Berdasarkan paparan OJK, berbagai program literasi keuangan seperti Laku Pandai, Kredit Melawan Rentenir, dan Kredit Sektor Prioritas telah menjangkau ratusan ribu masyarakat di Jawa Tengah. Hanif mendorong agar OJK mempertimbangkan pembentukan skema kompensasi bagi…

Komisi XI DPR RI mendorong industri keuangan, khususnya perbankan, untuk lebih proaktif menjangkau pelaku UMKM agar kebijakan kemudahan akses pembiayaan benar-benar terasa. Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menilai, sektor perbankan harus meninggalkan pola kerja pasif dan lebih agresif membangun relasi dengan pelaku usaha kecil.  “Bank jangan hanya menunggu. Harus turun ke lapangan, pahami kebutuhan pasar, dan bantu UMKM menyusun skema bisnis yang layak bank,” tegasnya kepada oetoesan.com usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/11/2025). Data OJK menunjukkan, Bank BRI menjadi penyalur KUR terbesar di Jawa Tengah dengan nilai Rp23,94 triliun untuk 579…

Komisi XI DPR RI menyoroti lambatnya pelaksanaan program penghapusan utang (hapus tagih) bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi dan tekanan ekonomi. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengungkapkan, dari target 1 juta debitur, baru sekitar 67 ribu yang terealisasi hingga awal November 2025.  “Angka ini baru sekitar enam persen. Ini harus dikejar, karena sudah menjadi program prioritas nasional. DPR akan kawal agar OJK dan perbankan menuntaskannya,” tegasnya kepada oetoesan.com usai memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dengan OJK Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/11/2025). Menurut paparan OJK, mayoritas pembiayaan UMKM di Jawa Tengah disalurkan…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengapresiasi peningkatan literasi dan edukasi keuangan oleh OJK. Namun, ia menilai perlindungan terhadap konsumen keuangan masih perlu diperkuat dengan sistem peringatan dini.  “Edukasi keuangan naik, tapi risiko masyarakat juga ikut naik. Harus ada early warning system agar masyarakat tidak tertipu dan kehilangan uangnya,” ujarnya kepada oetoesan.com usai memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi  dengan OJK Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (8/11/2025). Berdasarkan paparan OJK, berbagai program literasi keuangan seperti Laku Pandai, Kredit Melawan Rentenir, dan Kredit Sektor Prioritas telah menjangkau ratusan ribu masyarakat di Jawa Tengah. Hanif mendorong agar OJK mempertimbangkan pembentukan skema kompensasi bagi korban…

Komisi XI DPR RI mendorong industri keuangan, khususnya perbankan, untuk lebih proaktif menjangkau pelaku UMKM agar kebijakan kemudahan akses pembiayaan benar-benar terasa. Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menilai, sektor perbankan harus meninggalkan pola kerja pasif dan lebih agresif membangun relasi dengan pelaku usaha kecil.  “Bank jangan hanya menunggu. Harus turun ke lapangan, pahami kebutuhan pasar, dan bantu UMKM menyusun skema bisnis yang layak bank,” tegasnya kepada oetoesan.com usai pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/11/2025). Data OJK menunjukkan, Bank BRI menjadi penyalur KUR terbesar di Jawa Tengah dengan nilai Rp23,94 triliun untuk 579…