Penulis: Redaksi

Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, menyoroti berbagai pungutan yang dibebankan kepada pengemudi transportasi berbasis aplikasi yang dinilai tidak memiliki dasar hukum. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI bersama para driver aplikasi transportasi online, Rabu (21/5) di Senayan, Jakarta. Dalam rapat yang digelar untuk menyerap masukan terkait penyusunan regulasi angkutan online tersebut, Adian mengungkap bahwa isu potongan pendapatan yang diterima driver selama ini hanya “puncak gunung es”. “Bahwa sebenarnya ada beberapa problem. Pertama, potongan yang bisa di atas 30 persen-50 persen. Ada biaya tambahan lain yang tidak punya dasar hukum, namanya biaya jasa…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani akan menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang. Pertemuan keduanya akan membahas soal penguatan kerja sama antara Indonesia dengan China. PM China dijadwalkan akan bertemu dengan Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Minggu (25/5/2025) sore. Li Qiang yang membawa sejumlah menteri kabinetnya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Puan. Puan pun mengatakan, merupakan sebuah kehormatan karena PM China turut mengunjungi DPR dalam kunjungan kenegaraannya di Indonesia. “Kunjungan PM Li Qiang ke Gedung DPR merupakan refleksi pemerintah China yang ingin memperkuat hubungan dengan rakyat Indonesia,” kata Puan, dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com, di…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyoroti lonjakan kasus HIV/AIDS yang menyerang remaja atau anak muda. Menurutnya, meningkatnya kasus HIV/AIDS merupakan sinyal bahaya bagi masa depan generasi muda bangsa.  “Fenomena peningkatan kasus HIV/AIDS di kalangan remaja dan anak muda tentunya menjadi keprihatinan kita bersama. Ini harus jadi warning bagi pemangku kebijakan untuk memperbaiki program-program edukasi reproduksi, khususnya untuk melindungi generasi muda kita,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Jumat (23/5/2025).  Adapun peningkatan kasus HIV/AIDS dilaporkan terjadi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Berdasarkan data terbaru Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Majalengka, total penderita HIV/AIDS menembus di wilayah tersebut tembus hingga di…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso berkomitmen bahwa pihaknya akan mengawal kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Eks Kapolres Ngada. Sugiat mengatakan walaupun Komisi XIII ini adalah komisi baru, namun ia ingin memastikan bila semua dugaan perlakuan kejahatan yang dilakukan oleh Eks Kapolres Ngada perlu segera untuk ditindak oleh APH. “Semangat kita ingin memastikan semua kezaliman, kebiadaban, kesewenang-wenangan itu bukan hanya jadi isu di media, tapi ada tindakan konkret atau pelaku kejahatannya itu mendapatkan ganjaran yang setimpal dan korban ini harus mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya,” kata Sugiat melalui keterangan yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Jumat (23/05/2025). Pada Selasa…

Anggota Komisi III DPR RI Martin D. Tumbelaka menyoroti serius isu kekerasan dalam pemeriksaan tersangka dan tahanan, yang dinilai memprihatinkan di tengah masyarakat. Martin mengungkapkan bahwa hampir setiap hari ia menerima aduan dari masyarakat, terutama dari kalangan lemah dan tidak mampu, yang kerap mengalami kekerasan selama proses pemeriksaan atau di dalam tahanan. Ia bahkan membagikan pengalaman pahit dari daerah pemilihannya di Sulawesi Utara. Ia mendapat aduan adanya warga yang ditahan dan disangkakan memalsukan dokumen. Saat ditahan, warga tersebut dalam kondisi yang sehat. Namun, saat penahanan, ia mengalami hal-hal yang tidak pantas dan akhirnya menyebabkan meninggal dunia. Kasus ini, menurutnya, menjadi…

Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan Delegasi Inter Pares Parliament in Partnership, sebuah inisiatif di bawah Parlemen Uni Eropa, di Ruang Rapat Afrika BKSAP, Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2025). Pertemuan ini menandai puncak dari rangkaian diskusi selama empat hari yang bertujuan memperkuat kerja sama dan peningkatan kapasitas parlemen. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa diskusi bersama Inter Pares telah menyepakati empat area utama kerja sama yang akan menjadi fokus pengembangan ke depan. “Hari ini kita finalisasi bentuk kerja sama dengan fokus yang lebih jelas. Ada empat hal yang kita sepakati,”…

Komisi III DPR RI terus menerima masukan dalam penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, dengan fokus utama pada perlindungan hak-hak warga negara dan penghapusan warisan kolonial dalam sistem hukum pidana. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Parcasarjana Hukum Indonesia dan Ketua Advokat Perempuan Indonesia (API), Anggota Komisi III Bimantoro Wiyono mengatakan masukan dari berbagai sudut pandang telah membuka pemikiran baru dalam penyusunan KUHAP. “Ini menjadi membuka pikiran saya sebagai fondasi kerangka berpikir bagaimana melihat KUHAP ini dari sudut pandang yang lain,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2025). Ia pun memastikan bahwa…

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Sukamta menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia pun mendukung penuh arah kebijakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026, khususnya dalam agenda reformasi fiskal dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Menurut Sukamta, KEM-PPKF 2026 menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam menjawab tantangan global dan domestik dengan pendekatan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur. Terlebih, defisit fiskal tetap dijaga pada kisaran 2,48 persen sampai dengan 2,53 persen produk domestik bruto (PDB). “Kami mengapresiasi langkah Pemerintah yang tetap menjaga disiplin fiskal dengan defisit di kisaran 2,48–2,53 persen…

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti penggunaan istilah terminologi ‘sejarah resmi’ terkait rencana penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). Menurutnya, terminologi ‘sejarah resmi’ dalam draf Kerangka Konsep Penulisan Sejarah Indonesia itu tidaklah tepat. Menurut Bonnie, jika terminologi ‘sejarah resmi’ yang digunakan, maka akan muncul interpretasi ‘ilegal’ terkait tulisan sejarah versi lain selain yang dibuat Kemenbud. Ia pun meminta Kemenbud untuk memperjelas dan mengevaluasi proyek penulisan sejarah baru tersebut. “Hendaknya proyek penulisan sejarah yang kini dikerjakan oleh Kemenbud tidak menggunakan terminologi ‘sejarah resmi’ atau ‘sejarah resmi baru’. Istilah tersebut tidak dikenal dalam kaidah ilmu…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, mendesak Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk segera mengambil langkah strategis dalam merespons berbagai persoalan teknis yang muncul dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Aprozi menyoroti beberapa masalah utama, seperti keterlambatan penerbangan jemaah serta pemisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama di Tanah Suci. Menurutnya, persoalan-persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung pada kenyamanan dan kekhusyukan ibadah jemaah. “Permasalahan ini muncul karena adanya kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi, seperti kewajiban mendaftar di aplikasi Nusuk bagi jemaah yang ingin masuk ke Masjidil Haram, serta pemisahan hotel…