Penulis: Redaksi

Bagi Muhammad Syauqie, setiap kilometer jalan yang rusak di Kalimantan Tengah bukan sekadar angka dalam laporan statistik. Itu adalah kisah nyata warga yang terhambat beraktivitas, petani yang sulit menjual hasil panen, dan anak-anak yang menempuh perjalanan panjang menuju sekolah di jalan berlumpur. Karena itu, ketika data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jalan nasional rusak terpanjang di Indonesia—mencapai 191,56 kilometer, Syauqie tidak bisa menutupi keprihatinannya. “Data dari Bina Marga ini menjadi perhatian serius bagi kami. Fakta bahwa Kalimantan Tengah menempati posisi tertinggi menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah,” ujar Anggota DPR RI dari…

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqynizamy Karsayuda mengapresiasi penyelenggaraan Parlemen Remaja 2025, yang dinilainya menjadi wadah penting dalam menumbuhkan pemahaman politik serta melahirkan calon-calon pemimpin muda di masa depan. “Saya senang hari ini diberi kesempatan untuk bertemu dengan adik-adik peserta Parlemen Remaja 2025. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan fungsi dan kewenangan DPR, sekaligus berharap mereka bisa menjadi penyambung kita di daerah pemilihan masing-masing,” ujar Rifqinizamy kepada oetoesan.com usai menghadiri kegiatan Parlemen Remaja di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Rifqinizamy menilai program Parlemen Remaja tidak hanya berperan sebagai sarana edukasi politik, tetapi juga bagian dari proses pendewasaan generasi…

Wakil Ketua Badan urusan Rumah Tangga (BURT) Desy Ratnasari menilai program Parlemen Remaja 2025 sebagai langkah inovatif dalam mengenalkan kehidupan politik dan parlemen kepada generasi muda. Menurutnya, kegiatan ini mampu menumbuhkan antusiasme, pemikiran kritis, serta semangat berpartisipasi politik di kalangan pelajar. “Menurut saya ini adalah program yang baik, inovatif, bisa melibatkan anak-anak untuk tahu bagaimana keadaan di parlemen, dan memberikan pengetahuan kepada mereka melalui metode yang sesuai dengan gaya mereka,” ujar Desy usai mengikuti kegiatan Parlemen Remaja di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Desy mengaku terkesan dengan semangat para peserta yang menurutnya memiliki pemikiran kritis dan rasa…

Pembahasan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji (RUU PKH) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali menyoroti pentingnya kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko dalam pengelolaan dana haji. Anggota Baleg DPR RI, Melati, menegaskan bahwa aspek pengelolaan keuangan haji merupakan hal yang sangat krusial dan perlu dirumuskan secara eksplisit dalam RUU tersebut. Melati mengungkapkan bahwa Pasal 46 dalam RUU tersebut mengatur bahwa keuangan haji dapat ditempatkan atau diinvestasikan. Namun, menurutnya, investasi dana tentu memiliki risiko yang harus diantisipasi secara jelas dalam peraturan. Ia mendorong agar norma tentang peningkatan pengawasan dan pengelolaan risiko dimasukkan secara eksplisit dalam naskah RUU. “Kalau…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menanggapi polemik penolakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang ditandatangani lebih dari 241.605 orang melalui petisi daring di Change.org. Menurut Fikri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) harus melihat petisi tersebut sebagai alat evaluasi yang positif. Fikri Faqih menegaskan bahwa esensi dari TKA harus berorientasi pada tujuan awal pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang TKA. Aturan tersebut menyebut TKA bertujuan untuk memperoleh informasi capaian akademik, menjamin akses bagi murid Pendidikan Nonformal dan Informal, mendorong peningkatan kapasitas pendidik, serta memberikan bahan acuan penjaminan mutu pendidikan. “Petisi ini harus dilihat…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Habib Syarief Muhammad menyoroti kebijakan pemerintah yang menetapkan masa tunggu maksimal keberangkatan haji selama 26 tahun. Menurutnya, kebijakan ini meski bertujuan untuk pemerataan, justru menimbulkan ketimpangan baru karena mengurangi porsi kuota bagi provinsi dengan jumlah jemaah terbanyak seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. “Kita memahami tujuan pemerataan, tetapi kebijakan masa tunggu 26 tahun ini juga menimbulkan dampak bagi daerah-daerah padat jemaah. Misalnya Jawa Barat, yang semula memiliki jatah keberangkatan lebih besar, sekarang harus berkurang hingga sekitar 6 sampai 9 ribu jemaah,” ujar Habib Syarief saat ditemui oetoesan.com usai rapat pleno Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen,…

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto menyoroti ancaman kebangkrutan finansial yang mengintai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Menurutnya, jika dibiarkan tanpa penanganan nyata, beban utang yang ditanggung PT KAI akan semakin membahayakan stabilitas keuangan BUMN tersebut. “Jika tidak segera ditangani, ini akan menenggelamkan unit anak perusahaan lain yang seharusnya menghasilkan laba, akibat bunga utang yang tinggi,” kata Darmadi melalui rilis media yang dikutip oleh oetoesan.com, Rabu (5/11/2025). Ia menjelaskan bahwa hanya dalam enam bulan, PT KAI harus menanggung beban biaya sebesar Rp1,2 triliun, dengan utang KCIC, yang awalnya Rp950 miliar melonjak menjadi lebih dari Rp4 triliun…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, membuka secara resmi Photo Exhibition bertajuk “Harmoni in Diversity: Indonesia dan Kazakhstan” yang digelar di Hall Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini menjadi simbol persahabatan yang kian erat antara Republik Indonesia dan Republik Kazakhstan, serta menjadi bagian dari diplomasi budaya yang mengedepankan nilai-nilai saling menghormati dan kerja sama lintas bangsa. Dalam sambutannya, Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa hubungan antara Indonesia dan Kazakhstan tidak hanya dibangun melalui kerja sama ekonomi atau politik, tetapi juga melalui pemahaman budaya dan penghargaan terhadap keberagaman. “Melalui diplomasi budaya,…

Dugaan pembuangan limbah dapur MBG ke saluran irigasi pertanian terjadi di Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Pembuangan limbah yang sembarangan ini menyebabkan tanaman padi warga terganggu pertumbuhannya sekaligus membuat air irigasi berubah warna dan berbau menyengat. Tidak bisa diam, Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono Kanang mendesak pemerintah pusat dan daerah segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tegas, terkait pengelolaan limbah dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, persoalan limbah dapur MBG ini bukan sekadar isu lokal, melainkan menyangkut kepentingan strategis nasional karena berpotensi mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan. Ia menilai program MBG merupakan inisiatif baik dari pemerintah…

Perbaikan infrastruktur jalan lintas wilayah di Kalimantan Timur semakin menjadi kebutuhan mendesak. Diketahui, masih banyak daerah, bahkan hingga ke pelosok belum terhubung karena kondisi ruas jalan yang buruk sehingga menghambat perputaran ekonomi Masyarakat sekaligus pemerataan pembangunan. Tidak bisa dipungkiri, Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum mengungkapkan menerima banyak keluhan para warga yang kini sangat mendambakan langkah nyata pemerintah untuk memperbaiki ruas jalan-jalan rusak di Kalimantan Timur (Kaltim). “Kasihan, bertahun-tahun jalan lintas yang menghubungkan wilayah di Kaltim seperti dari Kutai Barat ke Mahakam Ulu, dari Kutai Timur ke Berau, kondisi infrastrukturnya rusak, berlubang, rawan banjir dan longsor,” kata Harum…