Penulis: Redaksi

Pagi itu, langit Kota Ambon tampak cerah meski angin laut terasa menusuk lembut di tepi pelabuhan. Dari kejauhan, suara mesin perahu nelayan bersahut-sahutan dengan riuhnya aktivitas di pinggiran kota. Di tengah hiruk-pikuk itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wahfiroh, melangkah mantap menuju Rumah Sakit Dr. M. Haulussy, salah satu rumah sakit tertua di Maluku yang menjadi saksi sejarah panjang pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan ini. Kunjungan Nihayatul — atau akrab disapa Ninik — bukan sekadar agenda rutin reses parlemen. Ia datang untuk menyentuh denyut nyata persoalan kesehatan di Maluku, provinsi yang dikenal indah namun masih bergulat dengan tantangan geografis dan…

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo, menyoroti kebijakan pemerintah terkait penetapan harga beras berdasarkan sistem rayonisasi wilayah. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan amanat konstitusi yang menjamin ketersediaan pangan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Firman menilai penerapan harga beras yang berbeda antarwilayah, padahal kualitasnya sama, menunjukkan adanya diskriminasi harga terhadap kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini, kata dia, tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. “Kebijakan rayonisasi harga beras ini tidak adil. Masyarakat di wilayah berbeda membeli beras dengan kualitas sama tetapi harga berbeda. Ini bertentangan dengan semangat konstitusi bahwa pangan…

Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya penguatan hilirisasi sektor pertanian dan peternakan sebagai strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua Barat Daya. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Thohari, dalam rangkaian Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (31/10/2025). Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat serta meninjau pelaksanaan berbagai program pemerintah di sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Dalam dialog bersama petani dan pelaku usaha lokal, Komisi IV menemukan bahwa potensi pertanian dan perikanan di wilayah Sorong dan sekitarnya sangat besar, namun masih belum tergarap optimal…

Komisi IV DPR RI meninjau langsung pelaksanaan program ketahanan pangan nasional di Papua sebagai bagian dari pengawasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menargetkan Indonesia mampu berswasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Anggota Komisi IV DPR RI Guntur Sasono, mengungkapkan bahwa Papua memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan masa depan Indonesia. Namun, sejumlah hambatan di lapangan membuat realisasi program belum optimal. “Pemerintah mengatakan kita mampu berswasembada beras dalam beberapa tahun ke depan. Tapi setelah kami lihat langsung di lapangan, ternyata masih banyak kendala yang perlu diselesaikan,” ujar Guntur dalam pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV di Jayapura, Papua,…

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti minimnya fasilitas pengawasan laut di Papua yang berdampak pada lemahnya pengendalian terhadap aktivitas illegal fishing di wilayah perairan yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. Menurutya, secara ideal, pengawasan laut dilakukan sepanjang tahun, namun saat ini PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) di Papua hanya aktif sekitar 75 hari dalam setahun. “Idealnya 365 hari dalam setahun PSDKP bekerja. Tapi sekarang baru sekitar 75 hari. Kita dorong agar minimal 100 hari dilakukan pengawasan terhadap illegal fishing,” jelas Riyono kepada oetoesan.com, di sela-sela Kunjungan Kerja Reses di Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2025). Ia menilai keterbatasan itu disebabkan oleh kurangnya…

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menyoroti masih tingginya tingkat defisit pangan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Papua. Menurutnya, sekitar 30 persen kabupaten/kota di Indonesia, terutama di wilayah timur, masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. “Papua termasuk daerah yang mengalami defisit pangan. Tapi ini bukan hanya di Papua, hampir 30 persen kabupaten dan kota di Indonesia masih belum bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri,” kata Riyono saat Kunjungan Kerja Reses Komisi IV ke Jayapura, Papua, Jumat (31/10/2025). Ia menjelaskan, ketergantungan pangan antarwilayah perlu dikurangi dengan memperkuat produksi lokal dan mendorong kebijakan pangan berbasis potensi daerah masing-masing. “Kita ingin…

DPR RI melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menilai bahwa perjanjian gencatan senjata yang baru-baru ini diumumkan antara Israel dan Palestina belum sepenuhnya adil dan masih berpihak pada kepentingan Israel. Meski demikian, DPR RI mendukung langkah tersebut sebagai upaya sementara untuk menghentikan genosida dan membuka akses kemanusiaan di Jalur Gaza. Hal tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, dalam acara Pembukaan Bulan Solidaritas Palestina 2025 di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Sabtu (1/11/2025). Mardani menegaskan, DPR RI menaruh perhatian besar terhadap dinamika konflik yang terus berlangsung di Gaza dan menyerukan agar gencatan senjata tidak berhenti…

Komisi IV DPR RI menyerap berbagai aspirasi masyarakat, khususnya para petani, serta membahas penataan ulang wilayah konservasi di Pulau Salawati, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, bersama sejumlah anggota dan perwakilan mitra kerja dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran para mitra Komisi IV. Dengan kehadiran mereka, persoalan dan aspirasi masyarakat yang kami temui bisa segera ditindaklanjuti,” ujar Alex di Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat (31/10/2025). Dalam kunjungan ke Pulau Salawati, rombongan Komisi IV mendengarkan…

Anggota Komisi IV DPR RI, Sturman Panjaitan, meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan administrasi yang menghambat perbaikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jembatan Puri di Sorong, Papua Barat Daya. Permasalahan ini telah berlangsung lama dan menyebabkan fasilitas nelayan belum berfungsi optimal. Dalam kunjungan kerja reses Komisi IV ke Sorong, Kamis (30/10/2025), Sturman menyampaikan bahwa kondisi TPI saat ini cukup memprihatinkan, terutama pada bagian atap yang bocor dan fasilitas yang rusak. Menurutnya, biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan tersebut tidak besar, namun terganjal oleh belum tuntasnya proses administrasi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. “Masalahnya sudah…

Anggota Komisi XII DPR RI, Totok Sudaryanto, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur energi di Papua bukan sekadar proyek fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan Totok saat mendampingi Komisi XII DPR RI dalam kunjungan kerja ke Jayapura untuk meninjau rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Mamberamo, Papua, Selasa (28/10/2025). Menurut Totok, Papua selama ini masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses energi dan harga kebutuhan pokok yang tinggi akibat keterbatasan infrastruktur dan biaya logistik. Karena itu, proyek PLTA Mamberamo dinilai menjadi harapan baru bagi masyarakat Papua agar dapat…