Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XII DPR RI, Totok Sudaryanto, menilai rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Mamberamo, Papua, dapat menjadi solusi strategis untuk menghadirkan energi murah dan berkelanjutan bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia. Hal ini disampaikannya saat Komisi XII melakukan kunjungan kerja ke PLN Jayapura dalam rangka membahas kesiapan dan potensi pembangunan PLTA tersebut, di Jayapura, Papua, Selasa (28/10/2025). Totok menjelaskan bahwa potensi aliran Sungai Mamberamo sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dalam jumlah besar tanpa mengandalkan sumber energi fosil. Menurutnya, pengembangan energi air akan memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang, meskipun membutuhkan investasi awal yang…

Read More

Komisi V DPR RI menyoroti masih timpangnya pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan, khususnya di Provinsi Maluku. Kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau menyebabkan akses transportasi dan konektivitas antarwilayah menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan. Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa kunjungan kerja masa reses Komisi V DPR RI bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya untuk memastikan kebijakan pembangunan nasional berpihak pada daerah kepulauan. “Wilayah Maluku adalah kepulauan, maka pendekatan pembangunan di sini harus berbeda. Infrastruktur darat, laut, dan udara harus saling terhubung agar masyarakat di pulau-pulau kecil tidak tertinggal dari daerah lain,” ujar Saadiah…

Read More

Komisi IV DPR RI menyoroti keterbatasan fasilitas pengawasan dan perlindungan sumber daya hayati serta kelautan di Papua. Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Komisi IV yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan di Jayapura, Papua. Dalam kunjungan ke sejumlah instansi seperti Badan Karantina dan Badan Pengawasan Kelautan, Komisi IV menemukan bahwa banyak kantor dan laboratorium yang belum memadai. Kondisi tersebut dinilai dapat mengancam upaya menjaga kedaulatan pangan dan kekayaan hayati Papua. “Potensi sumber daya hayati di Papua luar biasa, tapi kalau fasilitas karantina dan laboratoriumnya tidak memadai, ini bisa membahayakan keamanan hayati kita,” ujar Ahmad Yohan kepada oetoesan.com…

Read More

Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah pusat untuk memperkuat sektor pertanian di Papua, khususnya di wilayah Jayapura. Dorongan itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi IV ke Jayapura yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan. Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Badan Pangan Nasional, Bulog, Badan Karantina, serta Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura. Menurut Ahmad Yohan, masih banyak persoalan mendasar dalam pengembangan pertanian di Papua, terutama keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. “Pembukaan lahan di Papua belum diikuti dengan penerapan teknologi yang memadai.…

Read More

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti masih tingginya angka stunting di Provinsi Maluku. Dalam kunjungan kerja Komisi IX di Kota Ambon, Provinsi Maluku, ia menegaskan pentingnya kerja keras pemerintah daerah untuk menekan kasus tersebut yang dinilainya berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia. Edy menyebutkan, berdasarkan data terakhir, angka stunting di Maluku, terjadi kenaikan dari 26 persen menjadi 28 persen pada periode 2022–2023, yang diperkirakan akan meningkat pada 2024 jika tidak dilakukan intervensi serius. “Ini soal penting, karena ini soal generasi emas, dan itu pasti berhubungan dengan ibu hamil, ibu menyusui, balita. Kalau kondisi sumber daya manusia (SDM)…

Read More

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menekankan pentingnya promosi dan pelayanan yang terpadu oleh holding PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney dan seluruh anak perusahaannya dalam memaksimalkan potensi Bali International Hospital (BIH) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar, Bali. Evita menyampaikan bahwa infrastruktur BIH yang sudah mumpuni akan sia-sia jika tidak didukung oleh promosi yang konkret dan terintegrasi. Hal tersebut diungkapnya usai pertemuan dengan Injourney di KEK Sanur, Kamis (30/10/2025). “Promosinya (harus) terpadu, pelayanannya (harus) terpadu, sehingga benar-benar orang itu begitu datang dari pesawat aja, sampai turun, sampai pulang itu merasa benar kelebihan daripada melakukan pengobatan…

Read More

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan DPR menghormati sepenuhnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan kewajiban pemenuhan kuota perempuan dalam kepemimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). “DPR RI tentu menghormati keputusan MK yang secara konstitusional bersifat final dan mengikat,” kata Puan dalam rilis yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Jumat (31/10/2025). Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Koalisi Perempuan Indonesia, dan Titi Anggraini mengenai keterwakilan perempuan pada AKD DPR RI. Melalui putusan nomor 169/PUU-XXII/2024 itu, MK menyatakan bahwa setiap AKD mulai dari Komisi, Badan Musyawarah (Bamus), panitia khusus (Pansus), Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar),…

Read More

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti pemberitaan media Inggris The Guardian, yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara di Kalimantan sebagai kota hantu (the ghost city). Ia menilai, label tersebut harus segera dijawab Otorita IKN dengan hasil kinerja yang akseleratif dan publikasi progress report secara berkala kepada publik. “Kota hantu itu maknanya peyoratif, artinya masa depannya gelap. Label itu harus dijawab oleh OIKN dengan kinerja yang lebih akseleratif, laporkan segala perkembangannya kepada publik,” kata Khozin melalui rilis yang disampaikan kepada oetoesan.com, di Jakarta, Jumat (31/10/2025). Sebelumnya, The Guardian, menyoroti IKN Nusantara di Kalimantan Timur setelah masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Media asal…

Read More

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa kunci untuk menahan warga negara Indonesia (WNI) agar tidak berobat ke luar negeri bukanlah dengan membatasi, melainkan dengan meningkatkan kualitas pelayanan di dalam negeri. Hal ini disampaikannya usai kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar, Bali, tempat beroperasinya Bali International Hospital (BIH), Kamis (30/10/2025). Menurut Saleh, BIH harus menonjolkan perbedaan dan menunjukkan bahwa pelayanannya tidak kalah dengan fasilitas kesehatan di luar negeri. Ia yakin BIH mampu melakukannya, terutama setelah melihat langsung fasilitas dan alat kesehatan di rumah sakit tersebut. “Saya yakin dengan adanya fasilitas yang sangat mewah di…

Read More

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap beroperasinya Bali International Hospital (BIH) yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 25 Juni 2025 lalu. Saleh menilai bahwa pendirian rumah sakit ini adalah salah satu program prioritas pemerintah, terutama untuk menghilangkan anggapan di masyarakat bahwa berobat di luar negeri lebih baik daripada di dalam negeri. Ia melihat Bali International Hospital memiliki prospek besar untuk meyakinkan warga Indonesia agar tetap memilih pengobatan di dalam negeri. “Tujuannya adalah agar warga Indonesia suatu waktu harus bangga mengatakan bahwa saya berobatnya di dalam negeri, bukan di luar negeri,” ujar Saleh…

Read More